Politik

PKB Usulkan Selesaikan RUU Usai Pemilu

Redaktur:
PKB Usulkan Selesaikan RUU Usai Pemilu - Politik

INDOPOS.CO.ID - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak ingin revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu rampung dalam waktu dekat. Partai besutan Gus Dur itu mengulur waktu dengan mengusulkan agar rampung usai pemilu 2019. Alasannya, agar pembahasannya menjadi lebih objektif dan tidak terburu-buru. ”Kami (PKB, red) berpendapat dengan proses revisi dilakukan usai pemilu, pembahasan UU menjadi lebih objektif,” ungkap Lukman Edy, politisi PKB kepada wartawan, kemarin.

Menurut ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI itu, tradisi ini ada di banyak negara, tradisi mengubah Undang-Undang Pemilu sesudah pemilu, sehingga lebih objektif. ”Kalau menjelang pemilu ini kan lebih banyak subjektifnya,” tandasnya.

Dia juga menuturkan, ada sejumlah pihak menilai sebaiknya UU Pemilu tidak rajin direvisi setiap 5 tahun. Namun, UU yang mengatur penyelenggaraan pemilu seharusnya memang harus direvisi karena kondisi demokrasi Indonesia belum ideal. ”Demokrasi kita belum ideal karena sudah banyak variasi persoalannya, misalnya hal yang paling kecil soal berpengaruh pada politik uang atau apa itu pencitraan tanpa melihat program kan itu masalah konsolidasi dalam demokrasi kita,” jelasnya. 

Wakil Ketua Komisi II DPR itu, mencontohkan, sebagian negara-negara di Amerika Selatan selalu merevisi UU Pemilu mereka setelah pemilu digelar. Revisi dilakukan demi penyempurnaan demokrasi suatu negara. ”Kita harus terus melakukan perbaikan. Negara-negara Amerika Selatan, Amerika Latin, mereka setiap lima tahun revisi bahkan sudah 40 tahun revisi terus. Tapi waktunya itu sesudah pemilu mereka melakukan revisi,” tuturnya.‎

Agar tidak dianggap terburu-buru dalam melakukan pembahasan, kata Lukman, Pansus RUU Pemilu DPR RI juga telah mengakomodir permintaan penambahan wakil rakyat untuk WNI yang berdomisili di luar negeri (warga diaspora). Namun, penambahan keterwakilan tersebut tidak direalisasikan dengan pembentukan dapil secara mandiri. Dapil untuk warga diaspora akan digabungkan dengan dapil DKI Jakarta 2. ”Kemarin malam kita sudah sepakati polanya tidak membentuk dapil luar negeri sendiri. Nanti akan jadi satu dengan dapil DKI Jakarta 2 bersama Jakarta Pusat,” ujarnya.

Dengan adanya penggabungan ini, sambung Lukman, diharapkan keterwakilan warga diaspora lebih terakomodasi. Lukman juga menyebut, nantinya keterwakilan warga diaspora akan lebih dominan di dapil DKI Jakarta 2.

Pertimbangan penggabungan dengan Jakarta Pusat ini, lanjutnya, karena permasalahan yang dihadapi warga diaspora terbilang kompleks. Permasalahan itu menyangkut kesehatan, beasiswa pendidikan maupun kehidupan berkeluarga di negara asing. ”Hanya soal infrastruktur saja yang mereka tidak bahas. Sementara sumbangan WNI di luar negara itu luar biasa, pengiriman uang dari luar negeri (remiten, red) mereka mencapai Rp 122 triliun setiap tahunnya. Jadi mau tidak mau harus kita perhatikan aspirasi mereka,” beber Lukman.

Dia menambahkan, kesimpulan pansus untuk mengakomodasi kepentingan dapil luar negeri melalui pola dominasi di dapil DKI Jakarta 2 merupakan jalan tengah yang bisa memuaskan semua pihak. Sementara itu Jakarta Selatan yang sebelumnya tergabung dalam dapil DKI Jakarta 2 dipindah ke dapil DKI Jakarta 1.

Sementara, Komisioner KPU, Ilham Saputra menegaskan tidak setuju dengan usulan PKB tersebut. Pasalnya, pihak KPU justru menginginkan agar penuntasan revisi UU Pemilu dilakukan dalam waktu dekat. Lantaran, faktor kesiapan penyelenggara jelas menjadi pertimbangan utama. Oleh sebab itu, mengapa regulasi ini sangat penting untuk segera disahkan. ”Kalau kita (KPU, Red) belum darurat sebenarnya. Namun, alangkah baiknya bila lebih cepat lebih baik. Karena Agustus ini masuk persiapan, sementara sudah Juni tak kunjung pula selesai,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Menurut Ilham, jangankan usai pemilu, RUU rampung pada Juli saja, sudah sangat jelas akan menyulitkan pihak penyelenggara dalam menyiapkan aawal tahapan. Sebab, KPU harus bisa mengantisipasi apabila UU tersebut kemudian di 'judicial review' dan putusannya bersebrangan dengan pihak penyelenggara. ”Kan PKPU-nya mesti diubah lagi, sosialisasinya juga otomatis mengikuti alias diubah pula,” beber Ilham.

Dia menegaskan, apabila RUU Pemilu terus mengalami keterlambatan, maka akan mengurangi waktu persiapan yang dimiliki penyelenggara. Sementara diaturan yang baru, penyelenggara hanya dibutuhkan waktu 20 bulan hingga hari pemungutan suara. ”Kalau tahapan di 'cut' saya khawatir kualitas pemilunya jadi kurang baik,” tuntasnya. (aen)

Berita Terkait

Megapolitan / Mobil Mewah Tunggak Pajak Rp 2,4 Miliar

Politik / Susun RUU Permusikan Harus Libatkan Pekerja Seni

Politik / PKB Tolak Draf RUU Permusikan

Politik / Menangkan Jokowi, PKB Janji Sumbang 25 Juta Suara


Baca Juga !.