Banyak Dukungan, KPK Makin Pede

INDOPOS.CO.ID – Penyelidikan kasus Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) terus dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mulai rajin meminta keterangan dari para politisi yang diduga terlibat dalam kasus rasuah tersebut.

Kemarin (5/7) Anggota komisi II DPR Arif Wibowo dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Naronggong. Dia mulai memasuki gedung KPK sejak pukul 10.00. Dia menjalani pemeriksaan sekitar lima jam.

Baca Juga :

Setyo Budiyanto Dapat Jabatan Baru di KPK

Keluar dari KPK, Arif yang mengenakan kemeja kotak-kotak dan jaket biru langsung menjawab pertanyaan wartawan. ”Pertanyaan seputar kedekatan dengan Andi Agustinus. Apa saya pernah bertemu, ikut rapat. Ya saya jawab tidak,” tuturnya.

Meski dia sebagai Anggota Komisi II DPR, Arif tidak pernah terlibat dalam rapat perumusan anggaran e-KTP. Pada saat pertemuan pembahasan pada 2010, Arif mengaku anggota baru, sehingga tidak banyak yang dia ketahui. ”Saya tidak pernah ikut,” ucapnya.  Dia juga mengatakan bahwa selama ini tidak pernah ada yang menawarnya uang.

Baca Juga :

Suap Tes CPNS, KPK Tahan Mantan Pejabat Subang

Seluruh saksi dari Komisi II yang dihadirkan KPK menolak bahwa mereka mengenal Andi Agustinus. Mereka juga mengelak mengenai rapat di bawah tanah soal e-KTP. Walaupun demikian menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK akan terus mengusut siapa yang terlibat. ”KPK tidak bergantung pada bantahan, tapi pada proses pembuktian. Kami terus melakukan pengumpulan bukti,” ujar Febri.

Pengembangan perkara terus dilakukan oleh KPK. Ketika disinggung tentang keterlibatan Setya Novanto (Setnov), Febri mengatakan bahwa bukti terus dikumpulkan. Menurutnya, jika KPK sudah menemukan dua alat bukti maka ada kemungkinan ada peningkatan status menjadi tersangka.

Untuk penyelidikan kasus megakorupsi e-KTP kali ini memasuki pemeriksaan politisi yang diduga terlibat. Ada Yasonna H. Laoly, Olly Dondokambey, Ganjar Pranowo, dan anggota maupun mantan anggota Komisi II DPR dimintai keterangan sejak Senin lalu (3/7). ”Kita masuk klaster politik. Setelah sebelumnya klaster swasta dan birokrasi, termasuk beberapa orang advokat sebagai saksi,” ungkap Febri.

KPK meyakini bahwa ada pihak-pihak yang menikmati aliran dana yang diduga merugina negara mencapai Rp 2,3 triliun itu. Menurut Febri, hal itu salah satunya terlihat dari dua tersangka, Irman dan Sugiharto yang telah mengembalikan uang yang diterimanya. ”Kami terus kembangkan ke pihak yang terindikasi menerima uang,” bebernya. 

Febri menambahkan bahwa lembaganya mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Hal itu menambah percaya diri (pede) KPK untuk terus mengusut kasus megakorupsi e-KTP itu. ”Memang banyak yang menyerang, tapi akan tetap kami lanjutkan,” uangkapnya.

Soal Hak Angket

KPK terus mendapatkan simpati dari berbagai kalangan. Kemarin (6/7) puluhan orang yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK (KOMAS TAK) menggelar aksi dukungan di depan gedung KPK.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB itu sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rombongan yang terdiri dari advokat, aktivis, dan tokoh masyarakat itu diterima oleh pimpinan KPK Agus Rahardjo.

Dalam keterangan yang disampaikan Ray Rangkuti sebagai koordinator koalisi mengatakan bahwa aksinya ini sebagai bentuk perlawanan atas arogansi DPR. Menurutnya para legiselator yang tengah menggodok hak angket tersebut bersikap sewenang-wenang. ”Tidak ada yang bisa menjaga KPK selain dari masyarakat sipil,” ungkapnya.

Ray mengatakan bahwa DPR tidak memberikan dukungan terhadap penegakan pemberantasan korupsi. ”DPR justru malah melakukan pendekatan kekuasaan,” ujarnya.

Sementara itu Agus Rahardjo mengungkapkan terimakasih karena mendapatkan dukungan. Dia pun berjanji akan terus melakukan tugas untuk mengasi kasus korupsi di Indonesia.

Ketika disinggung mengenai ucapan Fahri Hamzah yang menuding dirinya terlibat e-KTP, Agus memaparkan bahwa dia tidak terlalu ambil pusing. Fahri sempat mengatakan bahwa kasus megakorupsi e-KTP tersebut omong kosong. "Ya itu kan artinya melecehkan pengadilan. Pengadilan sedang berjalan, bukti-bukti juga sudah banyak diungkap. Kalau itu dikatakan sebagai omong kosong, loh, apakah itu pengadilannya dilecehkan?" kata Agus.  (lyn)

Komentar telah ditutup.