Sabtu, 22 September 2018 04:51 WIB
pmk

Hukum

Putusan Hakim Soal Sengketa Lahan UTA 1945 Berat Sebelah

UTA 45 meminta Majelis Hakim objektif dan profesional dalam sengketa tahan
Redaktur: Redjo Prahananda

Yayasan UTA 45 menilai Majelis Hakim berat sebelah dalam sengketa tanah dengan PT Graha Mahardika

INDOPOS.CO.ID - Yayasan Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 meminta Majelis Hakim objektif dan profesional dalam menangani sengketa tanah dengan nomor perkara 68/G/2017/PTUN ke PTUN Jakarta.

Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) menilai Majelis Hakim berat sebelah. Padahal, UTA 45 telah menolak tergugat II (PT Graha Mahardika) .

Pengacara UTA 45, Gloria Tarigan menjelaskan UTA 45 menolak tergugat II karena aganda sidang perkara   68/G/2017/PTUN JKT sudah pada tahap pembuktian dari penggugat dan tergugat.

“Tetapi keberatan kami tidak digubris Majelis Hakim, padahal tergugat II tidak punya legal standing dan tidak punya hubungan hukum penggugat dan objek sengketa," ujar Gloria di PTUN, Cakung, Jakarta Timur.

Bukan cuma itu, pada 20 Juni 2017 kuasa hukum UTA 45 meminta salinan putusan perkara 68/G/2017/PTUN JKT, namun UTA 45 gagal mendapatkan salinan tersebu dengan alasan majelis Hakim belum menandatangni putusan sela tersebut.

"Hal tersebut sangat memberatkan dan kami sebagai penggugat merasa menimbulkan ketidak-adilan," kata Gloria melanjutkan.

Keberpihakan Majelis Hakim makin terlihat, saat surat panggilan sidang W2.TUN12160/HK.06/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017. Penggugat baru menerima surat panggilan pada 3 Juli 2017.

"Itu sangat merugikan. Kami sebagai penggugat tidak bisa hadir dalam sidang ini. Majelis Hakim telah melanggar hukum acara, karena  berdampak buruk , bagi universitas maupun mahasiswa," kata Gloria.

UTA 45 berharap agar Komisi Yudisial melakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan terhadap Majelis Hakim. Hingga kini kasus sengketa tanah UTA 45 dengan PT Graga Mardika masih berlangsung, kini pihak UTA 45 telah melakukan perundingan dengan Komisi Yudisial di PTUN Jakarta.

Gelora meminta agar Majelis Hakim diganti karena berpihak, “Serta tidak adil dalam melaksanakan tugas, teknik yudisialnya secara hukum acara di PTUN," kata Gloria kepada wartawan.

Pemohon berharap Komisi Yudisial (KY) melakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara selama ini dinilai tidak objektif dan cenderung melanggar kode etik profesi Hakim.


TOPIK BERITA TERKAIT: #hukum #ptun 

Berita Terkait

IKLAN