Selasa, 13 November 2018 07:50 WIB
pmk

Nusantara

Gaji Anggota Dewan di Sulawesi Utara Bisa 40 Juta

Redaktur: Wahyu Sakti Awan

Kantor DPRD Sulut. Foto: net

INDOPOS.CO.ID—Penghasilan legislator yang duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bakal bertambah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah resmi diundangkan pada awal Juni lalu. Aturan sebelumnya PP 24 Tahun 2004 otomatis tak berlaku lagi.

Dalam PP baru ini, diamanatkan kenaikan tunjangan. Termasuk ada penambahan. Di dalamnya juga diatur mengenai sistem pertanggungjawaban keuangan dipermudah. Sebelumnya total penghasilan legislator sekira Rp 21 juta. Jika PP ini diterapkan, kemungkinan besar naik sampai Rp 40 juta, sebelum dipotong pajak.

Gubernur Olly Dondokambey saat diwawancarai terkait kenaikan tunjangan anggota DPRD ini mengaku sedang mengkaji terkait PP 18 tersebut. ”Kita pelajari dulu. Permendagri juga belum turun. Kalau sudah ada, dirancang peraturan daerahnya untuk dibuatkan peraturan gubernur,” beber Olly.

Pemberlakuan PP 18 itu, katanya, akan menyesuaikan dengan keuangan daerah. ”Kemungkinan belum sempat (dianggarkan) di APBD Perubahan 2017. Nanti di APBD 2018,” tandasnya.

Diketahui, penambahan tunjangan pimpinan dan anggota ini di antaranya reses dan transportasi. Sebelumnya dua tunjangan ini belum diatur. Reses anggota DPRD Sulut setiap empat bulan dibekali dengan anggaran Rp 45 juta, tanpa tunjangan. Kali ini beda, diatur dalam PP 18, tunjangan ditentukan berdasarkan kategori pendapatan daerah.

Sulut Rp 1,3 triliun. Kemungkinan masuk di kategori rendah. Dengan demikian, tunjangan reses sama dengan tiga kali uang representasi anggota DPRD Sulut.

Sebelumnya Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono mengatakan, jenis dan nominal tunjangan bagi anggota DPRD bertambah. Menurutnya, penambahan itu akan membuat anggota DPRD lebih nyaman. "Yang paling ada perubahan adalah tunjangan alat kelengkapan. Ini juga ada perubahan. Ada juga sistem pertanggungjawaban biaya operasional Dewan itu dulu kan at cost, sekarang 20 persen at cost. Jadi lebih nyaman," ucap mantan Penjabat Gubernur Sulut ini.

Fasilitas bagi anggota DPRD juga ditambah, dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. Bahkan bila pimpinan dan anggota DPRD tidak memakai kendaraan dinas, mereka akan mendapat uang transportasi.

Tak hanya itu, aturan ini mengatur mengenai jaminan kesehatan, kematian, uang pensiun, hingga atribut yang akan digunakan para wakil rakyat. Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengatakan, penerapan PP 18 Tahun 2017 ini melalui tahapan dan mekanisme yang sudah diatur.

”Kita masih menunggu Permendagri, kemudian di-perdakan, lalu ada Pergub,” beber Angouw, sembari menambahkan, peningkatan tunjangan tentu akan disertai dengan kinerja maksimal wakil rakyat.

Selain mendapatkan tunjangan besar, para wakil rakyat di DPRD Sulut juga akan dimanjakan dengan gedung mewah yang bernilai lebih dari Rp 100 miliar. Diungkapkan Sekretaris DPRD Sulut Bartolomeus Mononutu, pihaknya belum bisa membeber berapa nominal kenaikan tunjangan legislator.

”Karena Permendagri yang jadi patokan besaran tunjangan belum terbit,” bebernya. Mengenai tunjangan rumah dan kendaraan dinas, dibenarkan Mononutu jika diatur dalam PP 18. ”Sekarang kita hanya punya rumah dinas untuk pimpinan. Artinya anggota bisa menerima tunjangan perumahan. Kan sudah jalan juga saat ini. Sementara khusus tunjangan transportasi, kendaraan dinas akan ditarik setelah anggota DPRD menerima tunjangan tersebut,” jelasnya.

Diapun menekankan, kenaikan tunjangan ini belum diatur di APBD Perubahan. “Kemungkinan di APBD 2018. Kita lihat saja nanti,” tukasnya.(Manado Post/JPG)


TOPIK BERITA TERKAIT: #dprd-sulut #sulawesi-utara 

Berita Terkait

Di Kotamobagu, Sulut, Pengrusakan APK Marak

Nusantara

Orang Gila Ini Bikin Bandara Gorontalo Panik

Nusantara

Pernikahan Dini di Sulawesi Utara Masih Tinggi

Nusantara

IKLAN