Nasional

Antisipasi Perusahaan Travel Umrah Penipu, Kemenag Mesti Ubah SPM

Redaktur:
Antisipasi Perusahaan Travel Umrah Penipu, Kemenag Mesti Ubah SPM - Nasional

INDOPOS.CO.ID - Berkaca dari kasus First Travel, pemerintah perlu lebih mengatur lagi penyelenggaran usaha ibadah umrah bagi pihak swasta. Tujuannya agar entitas itu tidak melakukan usaha bisnis yang merugikan jamaahnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk tetap menetapkan standar layanan minimal (SPM) penyelenggaraan ibadah umrah seperti sekarang.

Hanya ditambah dengan nominal uang atau rupiahnya. Misalnya, layanan penerbangan adalah satu kali transit, maka ditetapkan berapa harga standarnya. Termasuk layanan hotel, katering, dan transportasi di Arab Saudi.

Sodik mengatakan, dengan skema penetapan layanan minimal yang dilengkapi acuan harganya itu, masyarakat bisa lebih jelas. Daripada seperti regulasi sekarang, hanya menetapkan layanan minimal tanpa disertai harga.

Politikus Partai Gerindra tersebut juga menuturkan, acuan harga setiap item pelayanan itu bisa dibatasi untuk durasi setiap tahun, dua tahun, atau waktu durasi lainnya. Sebab, harga layanan fluktuatif.

Dalam menetapkan standar layanan minimal (SPM) komplet dengan harganya itu, jelas Sodik, Kemenag wajib berdiskusi dengan seluruh asosiasi travel umrah dan haji khusus. Sebab, para pengelola travel itulah yang lebih paham tentang harga detail layanan umrah. "Termasuk potensi-potensi kenaikannya. Apakah tahunan, dua tahunan, atau lebih," ucap dia.

Yang tidak kalah penting adalah sosialisasi yang efektif dan luas kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa benar-benar paham dan mengerti soal layanan minimal umrah. Selama ini, menurut Sodik, ketentuan layanan minimal penyelenggaraan umrah jarang diketahui masyarakat. Pada umumnya, masyarakat langsung melihat harga umrahnya berapa. (JPG)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.