Megapolitan

KPK Masih Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Proyek Puspemkot Tangsel

Redaktur:
KPK Masih Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Proyek Puspemkot Tangsel - Megapolitan

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Indikasi adanya dugaan korupsi terkait mangkraknya proyek pembangunan beberapa gedung di area Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) di kawasan Jl Maruga, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat tidak membuat Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany resah.

Dia mengaku telah menyerahkan proses penyelidikan mangkraknya pembangunan emopat gedung di Puspemkot Tangsel kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan menyerahkan pemeriksaan kepada KPK guna mengusut adanya dugaan korupsi terkait lelang proyek pembangunan gedung pemerintah daerah tersebut.

Apalagi proyek bernilai puluhan miliar yang dibiayai APBD kota itu selama tiga tahun seharusnya sudah selesai pada 2015 lalu. Tapi hingga kini, proyek yang dikerjakan sejak 2013 belum selesai. Seperti gedung II, gedung III, gedung IV  dan gedung parkir serta masjid di area pusat pemerintahan Kota Tangsel yang belum rampung.

”Kami persilahkan KPK membongkar praktik korupsi pembangunan puspemkot ini, karena memang harus seperti itu. Agar semua jera,” terangnya kepada INDOPOS, kemarin (21/8). Dia juga menjelaskan, proyek yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) itu yang sudah selesai dikerjakan hanya gedung wali kota. ”Selebihnya belum selesai dikerjakan,” katanya juga.

Airin pun mengaku kesal dengan sejumlah kontraktror pemenang tender bangunan Puspemkot Tangsel yang tak tak kunjung diselesaikan. Padahal, sejatinya bangunan itu akan dipergunakan untuk kegiatan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Selama ini biaya sewa gedung untuk dinas itu sangat besar.

”Karena kantornya masih ngontrak makanya kami bangun balaikota ini. Dikonsep dengan pendanaan multiyears karena menelan anggaran Rp 203 miliar, jadi bertahap dikerjakan. Untuk termin pertama dikerjakan BUMN, sedangkan gedung yang lain oleh kontraktor lain yang memenangi tender,” cetusnya juga.

Istri Tubagus Chaeri Wardana ini juga mengaku pernah beberapa kali memanggil Dinas Tatakota, Bangunan dan Pemukiman (DTBP) terkait lambatnya proses pembangunan beberapa gedung lain selain gedung wali kota tersebut. Salah satunya proyek pembangunan masjid yang telah tiga tahun berjalan tapi tak kunjung rampung diselesaikan.

Bahkan, pengecekan terhadap berkas lelang Unit Layanan Pengadaan (ULP) pun ikut dilakukan. ”Saya sudah tegur dengan keras soal ini. Waktu itu kadisnya bilang akhir 2017 semua rampung. Kami juga harus mempertanggungjawabkan uang negara, resikonya sangat besar jika ada sedikit kesalahan kerja,” paparnya.

Airin menuding tidak selesainya proyek itu karena tidak berkompetennya kontraktor pelaksana. Meski demikian, Pemkot Tangsel akan segera menyelesaikan pembangunan itu untuk melayani masyarakat. Yakni melakukan lelang ulang proyek dan mencoret kontraktor yang belum juga menyelesaikan proyek gedung itu.

Berbeda, Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengaku lambatnya proses penyelesaikan empat bangunan lain di puspemkot lantaran adanya lelang ulang. Seperti hasil pemeriksaan berkas administrasi peserta lelang pertama tidak memenuhi kualifikasi jasa konstruksi hingga digelar lelang ulang.

”Kalau hanya keterlambatan kerja saja, bukan ada korupsi dan lain sebagainya. Kalau tidak di lelang ulang berisiko kami juga. Prosesnya memang cukup lama dan butuh pertimbangan. Banyak yang ikut lelang, tapi kami punya kriteria khusus. Karena, banyak juga peserta yang lelang yang tidak bisa memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan,” jelasnya.

Benjamin juga mengaku, kini tiga gedung itu masih dalam tahap pengerjaan. ”Pembangunannya empat gedung itu sudah sesuai UU, sering ada catatan yang kami bahas agar pembangunannya cepat selesai,” ucap juga mantan Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang. ”Kalau memang ada dugaan korupsi ya silahkan diselidiki. Kami sangat mendorong itu,” cetusnya juga.

Mencuatnya dugaan ketidakberesan proyek Puspemkot Tangsel setelah tiga penyidik KPK datang ke gedung itu beberapa waktu lalu. Tiga penyidik komisi antirasuah itu beberapa kali mendatangi Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk mengumpulkan data terkait lelang proyek puspemkot di kota pecahan Kabupaten Tangerang tersebut.

Sebelumnya, Kasatgas Unit Korsup Pencegahan KPK,‎ Asep Rahmat Suwandha kepada INDOPOS mengatakan kedatangan beberapa timnya ke gedung Pemkot Tangsel memang mengumpulkan proyek pembangunan enam gedung pusat pemerintahan daerah tersebut. Sebab, sejak dikerjakan pada 2013 sampai saat ini proyek bernilai Rp 200 miliar lebih itu mangkrak.

Terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menuturkan pihaknya memang tengah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pada proyek pembangunan Puspemkot Tangsel. ”(Dugaan korupsi proyek Puspemkot Tangsel, Red) Masih terus diselidiki penyidik,” terangnya. Namun, dia mengaku tidak tahu detail perkembangan kasus tersebut.

Pasalnya, lembaga super bodi itu tengah berfokus kepada sejumlah kasus korupi besar yang terjadi di Jakarta seperti kasus e-KTP dan sejumlah kasus besar lainnya yang terjadi di beberapa daerah. Tapi dia memastikan setelah bukti semua terkumpul KPK akan mem-publish semua temuan dugaan korupsi tersebut.

”Tim KPK masih terus mengumpulkan data, dan saya juga belum tahu perkembangannya seperti apa. Tugas kami memberantas korupsi ini bukan hanya di Kota Tangsel saja, tetapi diseluruh daerah, jadi fokusnya semua terpecah dalam menyelesaikan banyaknya kasus korupsi,” tutur juga mantan aktivis ICW ini.

Febri pun menambahkan, jika tahap pengumpulan bukti sudah lengkap, maka KPK akan segera memanggil semua pihak terkait pelaksanaan pembangunan gedung Balaikota Tangsel tersebut. Pemanggilan itu untuk mengumpulkan keterangan soal proses penyelenggaraan tender sampai pemenang kegiatan hingga kenapa proyek gedung itu mangkrak. (cok)

 

TAGS

Berita Terkait


Baca Juga !.