Megapolitan

Tunjangan Perumahan DPRD Pandeglang Disoal

Redaktur:
Tunjangan Perumahan DPRD Pandeglang Disoal - Megapolitan

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Pandeglang yang nilainya mencapai Rp 6 miliar diprotes berbagai kalangan. Baik oleh masyarakat, mahasiswa dan aktivis LSM. Lantaran tunjangan itu dinilai bertolak belakang dengan kondisi masyarakat kabupaten yang menyandang daerah tertinggal tersebut.

Untuk diketahui, pada umumnya warga kabupaten yang kini dipimpin Bupati Irna Narulita itu masih sangat kesulitan memiliki tempat tinggal yang layak. Masih banyak warga daerah itu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain  itu juga, infrastruktur jalan masih banyak yang rusak.

”Saya rasa tunjangan perumahan dewan yang mencapai Rp 6 miliar terlalu mewah. Saat ini masyarakat membutuhkan percepatan pembangunan, jadi tolong lah pemerintah harus mempertimbangkannya agar tidak terlalu besar untuk dana perumaahn itu,” ujar Ucu, warga Kecamatan Pulosasi saat ditemui koran ini, Selasa (22/8) mengomentari adanya tunjangan perumahan DPRD itu.

Senada dikatakan Dede Sulaeman, alumni GMNI Pandeglang yang sangat menyayangkan anggaran tunjangan DPRD yang diberikan pemerintah daerah tersebut. Pasalnya, tunjangan perumahan yang nilainya Rp 6 miliar itu dinilai menghambur-hamburkan anggaran yang seharusnya untuk bidang yang lebih penting.

”Sangat jelas tunjangan perumahan dewan tidak rasional karena anggaran itu tidak digunakan sebagai mestinya. Seharuskan dana itu digunakan untuk menyewa rumah, tetapi kenyataannya kan semua dewan masih pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka (anggota DPRD, Red) punya rumah sendiri,” katanya.

Karena itu, Dede mendesak Pemkab Pandeglang mempertimbangkan pemberian anggaran untuk semua tunjangan DPRD setempat karena masyarakat masih sangat membutuhkan proses percepatan pembangunan.

”Bupati Irna Narulita yang memiliki kebijakan harus segera memangkas tunjangan dewan yang nilainya miliaran itu,” paparnya.

Dia juga mengatakan, efeknya sudah jelas kalau banyak dana dianggarkan untuk DPRD seperti proses pembangunan menjadi terhambat, dan masyarakat yang selalu tertindas. ”Ini yang sangat miris ternyata keberpihakan wakil rakyat itu sangat-sangat tidak merakyat,” cetusnya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan pemberian semua tunjangan kepada anggota DPRD sesuai peraturan pemerintah. Namun untuk tahun 2018 mendatang, Irna berjanji akan melakukan kajian agar tunjangan-tunjangan tersebut bisa disesuaikan dengan APBD.

”Kita mengacu ke undang-undang, dan peraturan yang ada di bawahnya. Nanti kita kaji dulu, mereka kan menyampaikan kepada kami, tetapi kan kami juga menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Jadi nanti kami akan bahas bersama-sama dengan DPRD, angka yang pas dimana,” ucap juga.

”Win-win solution lah agar program pembangunan jalan, warga bisa sejahtera, dewan juga harus kami perhatikan,” cetus juga istri Dimyati Natakusumah, anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Pandeglang dua periode tersebut. (yas)

 

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Native Ads / DPRD Penajam Minta Pramuka Jadi Ekskul Wajib

Nasional / Separuh Lebih Anggota DPRD Surabaya Diisi Wajah Lama

Politik / Semua Sepakat Revisi UU Pemilu

Megapolitan / Cawagub Syaikhu Jadwal Ulang Sowan Ketua DPRD DKI

Headline / KPK Panggil 10 Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah

Megapolitan / Evaluasi Kinerja Dinas LH


Baca Juga !.