Megapolitan

Serapan APBD Kota Bekasi Baru 35 Persen

Redaktur:
Serapan APBD Kota Bekasi Baru 35 Persen - Megapolitan

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Meski sudah akhir Agustus, tapi penyerapan anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bekasi baru mencapai 35 persen dari total APBD 2017 yang nilainya mencapai Rp 5,3 triliun. Hingga kini, anggaran belanja di Pemkot Bekasi baru terserap Rp 1,9 triliun untuk belanja tidak langsung.

”Idealnya memang sekitar 60 persen penyerapan anggaran di triwulan ketiga,” terang Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sopandi Budiman, kemarin (23/8). Dia menambahkan, penyerapan anggaran belanja tidak langsung baru Rp 1,9 triliun, dan anggaran belanja langsung baru Rp 3,4 triliun dari total APBD 2017 yang mencapai Rp 5,3 triliun.

Dia juga mengatakan, kendala penyerapan APBD, karena banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum membayarkan biaya pembangunan proyek kepada pihak ketiga. Rendahnya perhitungan penyerapan anggaran ini, kata Sopandi juga, disebabkan banyaknya program belanja tidak langsung yang belum dibayar.

Proses pencairan dana itu juga masih terbentur persyaratan administrasi. Sebab, setelah proyek pembangunan selesai, harus ada tim yang pengecekan kualitas dan standar dari pembangunan fisik proyek tersebut. Setelah memastikan kualitas, barulah proses pencairan dana dimulai.

”Kalau tidak sesuai kualifikasi ya tidak akan dibayar oleh pemerintah. Baru dibayar jika proyek fisik pembangunan itu diperbaiki,” katanya juga. Setelah proses pengecekan, kata dia lagi, proses Surat Perintah Membayar (SPM) baru akan diterbitkan dari OPD terkait. Dalam hal ini, BPKAD barulah bisa mencairkan dana penggunaan anggaran tersebut.

”Kalau SPM sudah turun kita gampang langsung mencairkan ke bank,” katanya. Sayangnya, sampai saat ini Sopandi belum mendata berapa nilai proyek pembangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah. Sebab, seluruh catatan itu masih dipegang oleh masing-masing OPD.

Sopandi juga mengakui, untuk OPD yang banyak melakukan kegiatan pembangunan ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Tertanahan (Disperkimtan). ”Besaran dana yang terpakai masih didata oleh OPD masing-masing belum diserahkan ke kami,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata menilai, pemerintah daerah terkesan mengada-ada dengan menyebut rendahnya penyerapan APBD 2017. Bila saja, proses pembayaran proyek pembangunan telah selesai maka tidak ada alasan penyerapan rendah. ”Memang hakikatnya pembayaran pembangunan pada pihak ke tiga memang belakangan, setelah proses pembangunan selesai barulah pemda bayar,” ucapnya.

Ariyanto menduga, ini merupakan strategi pemerintah untuk menangguhkan penyerapan anggaran dilakukan pada akhir tahun. Sebab, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, pengerjaan fisik pembangunan dilakukan pada waktu yang mepet dengan masa akhir tahun anggaran.

”Ini yang tidak baik, APBD diambil dari pajak rakyat harusnya cepat dikembalikan dalam bentuk program pembangunan, jangan ditunda, masuk di triwulan ketiga harusnya anggaran belanja sudah terserap hingga 60 persen,” tandasnya. (dny)

TAGS

Berita Terkait

Banten Raya / Bupati Serang Moratorium Pembelian Randis

Megapolitan / Siapkan Pergub, Awasi Dana Swakelola

Megapolitan / Berpotensi Terjadi Penyelewengan

Jakarta Raya / Genjot APBD, Dorong BUMD Gas

Jakarta Raya / Prediksi APBD Capai Rp 400 T


Baca Juga !.