OTT Kemenhub, Tonny belum Ingat Semua Asal Uang Rp 20 Miliar

INDOPOS.CO.ID-Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono (ATB)  ditangkap petugas KPK di rumah dinasnya di kompleks Mess Perwira Bahtera Suaka Blok B, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65 Jakarta Pusat pada Rabu malam. Keesokan harinya (24/8) pukul 10.00 tim satuan tugas (satgas) penindakan KPK bergerak ke Rukan Puri Mutiara Blok A Nomor 16 Jalan Griya Utama Sunter Agung Jakarta Utara.

Di kantor PT Adhiguna Keruktama (AGK) itu, tim mengamankan manajer keuangan perusahaan Sugiyanto (S) dan direktur David Gunawan (DG). Kemudian selang 4 jam, tim KPK menangkap komisaris PT AGK Adiputra Kurniawan (APK) di sebuah apartemen di Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat bersamaan, anggota tim lain mengamankan Kepala Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi Direktorat Kepelabuhan Kemenhub Wisnoe Wihandani di kantor Ditjen Hubla.

Baca Juga :

Jokowi Kecewa Korupsi Dirjen Hubla

Kelima orang itu dibawa ke gedung KPK secara bertahap. Setelah diperiksa secara intensif, tim penyidik melakukan gelar perkara dengan menetapkan Tonny dan komisaris PT AGK Adiputra Kurniawan sebagai tersangka dugaan suap perizinan dan pengadaan proyek pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Hasil pemeriksaan sementara, uang yang diamankan dari Tonny diduga untuk memuluskan PT AGK sebagai pemenang lelang proyek senilai Rp 46,702 miliar tahun anggaran 2015 tersebut.

Baca Juga :

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Tonny masih belum stabil memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Baik soal aliran uang maupun terkait proyek pengerukan di Tanjung Emas yang disebut-sebut sebagai pekerjaan konstruksi untuk menyokong pembangunan jalur tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo itu. Begitu juga soal indikasi keterlibatan Menteri Perhubungan (Menhub) dalam suap itu. ”Dia (Tonny) belum ingat semua,” ungkapnya.

KPK menjerat Tonny dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor. Sedangkan Adiputra disangka pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor. Untuk kepentingan pembuktian, KPK menyegel sejumlah ruangan, di mess, ruang kerja dirjen hubla dan kantor PT AGK. (tyo/lyn/jawa pos/JPG)

Baca Juga :

Komentar telah ditutup.