Selasa, 25 September 2018 04:21 WIB
pmk

Nasional

Ketua KPK Dipanggil ke Senayan, Diduga Terlibat Kasus e-KTP

Redaktur:

Semakin ke sini, perseteruan antara Pansus Hak Angket DPR RI untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin melebar. Setelah ‘curhat’ Direktur Penyidik (Dirdik) KPK, Aris Budiman yang berbuntut pengaduan Novel Baswedan oleh Aris ke polisi, kini Ketua KPK Agus Rahardjo akan dipanggil untuk klarifikasi dugaan keterlibatannya dalam kasus e-KTP, ketika menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). Duh!

-----

INDOPOS.CO.ID - Perseteruan demi perseteruan dua lembaga negara tersebut memang bikin dahi mengernyit, geleng kepala dan menarik nafas panjang. Sejak pembentukannya,  Pansus memang lebih banyak ditentang daripada didukung. Bahkan terakhir, sejumlah fraksi menyatakan mundur dari keanggotaan pansus. Sebut saja Gerindra dan PKS.

“Pansus dari awal tidak didasari untuk bantu pemberantasan korupsi. Makanya di persidangan banyak menghadirkan orang atau pihak yang dirugikan atau dituntut KPK,” kata Dr Mardani Ali Sera, MEng, anggota Fraksi PKS DPR RI, kepada INDOPOS beberapa waktu lalu.

Itu juga yang menjadi alasan fraksinya mundur dari keanggotaan Pansus Hak Angket KPK. “Indonesia darurat korupsi. KPK satu lembaga yang bekerja keras memberantas korupsi. Kita harus dukung lembaga yang berantas korupsi,” kata Mardani.

Sepeninggal sejumlah fraksi, Pansus pun semakin menggeliat. Kemarin,  Pansus Hak Angket KPK merencanakan akan memanggil Agus Rahardjo sebagai mantan Kepala LKPP. Dikabarkan Agus terlibat dalam skandal kasus proyek e-ktp ketika menjabat sebagai Kepala LKPP.

Menurut anggota Pansus KPK Mohammad Misbakhun, pihaknya telah mendapatkan data tentang keterlibatan Agus Rahardjo. Data tersebut diperoleh dari Wakil Ketua DPR Fahri  Hamzah.

"Pansus merencanakan memanggil Agus Rahardjo sebagai mantan ketua LKPP, bukan sebagai ketua KPK," ucap Misbakhun di Kompleks DPR RI Jakarta Pusat, Senin (4/9/2017).

Menurutnya, Pansus KPK tidak akan membahas ataupun mengklarifikasi temuan KPK."Kita memanggil Agus Rahardjo dalam kaitan itu (dugaan terlibat dalam kasus e-KTP, red)," ungkapnya.

Misbakhun menegaskan, Pansus akan membicarakan dalam kaitan bahwa Agus Rahardjo sebagai ketua LKPP. Menurutnya, saat menjabat kepala LKPP, Agus pernah membicarakan kasus e KTP ini dengan beberapa pihak, termasuk dengan Gamawan Fauzi.

"Karena pada saat itu, dia membicarakan secara spesifik mengenai konsorsium e-ktp ini," tandas politisi Golkar itu.

Terkait dengan kepastian waktunya, Misbakhun berujar sesegera mungkin akan diputuskan memanggil pak Agus Rahardjo. Dalam kapasitas sebagai mantan kepala LKPP, tidak ada alasan lagi Agus tidak datang di Pansus. Misbakhun pun mengklaim pemanggilan Agus sudah disetujui semua anggota Pansus.

Sementara  Komisi III DPR RI berencana melaporkan Ketua KPK, Agus Raharjo. Hal itu berdasarkan ancaman Agus, bahwa lembaga antirasuah akan menjerat seluruh Anggota Pansus Hak Angket DPR dengan pasal 21 UU Tipikor, pasal obstruction of justice. Ini lantaran Pansus dianggap menghalang-halangi proses penanganan kasus e-KTP.

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul sani memastikan wacana ini semakin menguat di internal Komisi III DPR RI, karena aksi Agus Raharjo dinilai abuse of power seorang pimpinan institusi penegak hukum di Indonesia.

Aksi dan tindakan Agus Raharjo ini, sambung pria yang juga anggota Pansus Hak Angket DPR RI itu, juga dipastikan tidak sejalan dengan garis kebijakan Presiden Joko Widodo, yang memastikan tidak ada lembaga negara yang absolute dan tidak bisa di kontrol.

"Sebetulnya Pak Jokowi sudah mengingatkan KPK dalam pidatonya 16 Agustus 2017 lalu, dimana beliau mengatakan, bahwa tidak ada lembaga yang absolute atau tidak bisa di kontrol," tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Asrul juga mempersoalkan gaya komunikasi pimpinan KPK khususnya, Agus Raharjo yang tidak seperti pimpinan penegak hukum lainnya, contohnya seperti Kapolri, Jendral Polisi Tito Karnavian.

Menurut Asrul Sani, Kapolri sangat kooperatif dengan siapapun, khususnya DPR RI. Beliau selalu menerima dan mencari jalan keluar untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya penegakan hukum di Indonesia. Bahkan, pada posisi polri tersudut sekalipun akibat beberapa persoalan, Kapolri selalu melakukan komunikasi, bukan balik mengancam.

"Kalo mau ngancem-ngancem, Pak Kapolri tentu lebih bisa karena punya 425 ribu pasukan dengan berbagai senjata api, tapi beliau tidak pernah mengancam seperti Ketua KPK, Agus Raharjo," tegas Asrul.

Diamini Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo. Oleh sebab itu dia menjamin bila Pansus Hak Angket tak akan memperpanjang penyelidikan terhadap KPK. Menurut Bambang, temuan Pansus Angket saat ini sudah cukup. Hasil penyelidikan yang sudah terkumpul dan akan dibawa ke sidang paripurna, 28 September mendatang.

Terpisah, Wakil Ketua Pansus Angket, Masinton Pasaribu justru menantang KPK untuk menahannya. Tantangan itu disampaikan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu saat menyambangi kantor lembaga antirasuah di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/9).

Bahkan Masinton sampai membawa koper dan meminta Ketua KPK, Agus Rahardjo menyerahkan rompi tahanan KPK kepadanya. "Saya datang kemari, saya mau pertanggungjawabkan tuduhan itu dan saya mau minta rompi (tahanan, red) KPK. Saya minta saudara Agus turun kemari, bawa rompi KPK agar kita gelar keadilan ini secara terbuka," kata Masinton, kemarin. 

Anggota Komisi III DPR RI itu mengaku, tantangannya ini merupakan insisiatif pribadi tanpa berkoordinasi dengan anggota Pansus Angket lain. (jaa/aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #agus-rahardjo #pansus-hak-angket-kpk #kpk #boks 

Berita Terkait

IKLAN