Pembangunan Tiang Pancang MRT Diprotes

INDOPOS.CO.ID – Lantaran ada protes dari warga karena pemasangan tiang pancang untuk proyek pembangunan Mass Rapit Transite (MRT). Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, melakukan rapat dadakan, Rabu (6/9) siang.

Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Selatan TP Purba menuturkan, lahan bidang 426.1, 428.1 dan 430.1 itu, akan  ditertibkan. Lantaran adanya keberatan yang dilakukan oleh beberapa warga atas dibangunnya tiang pancang MRT di atas tanah tersebut.

Baca Juga :

"Di sini ada tiga warga yang mengklaim bahwa tanah untuk tiang pancang Stasiun MRT adalah bagian tanah milik mereka, sehingga mereka harus mendapatkan ganti rugi, sementara percepatan pembangunan MRT harus segera dilakukan pembangunan tiang pancang," tandas dia.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar rapat teknis penertiban/pengosongan lahan untuk proyek MRT Bidang 426.1, 428.1 dan 430.1 yang berlokasi di Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Rabu (9/6).

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Blok A, Lt.2, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan itu, Pemkot Jakarta Selatan, ingin membantu dalam percepatan pembangunan proyek MRT.

Pada acara yang dihadiri oleh Camat Kebayoran Baru Fidyah Rohim, Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penindakan Satpol PP Jakarta Selatan Romansen Sirait, Lurah Pulo Gita Puspitasari, serta instansi terkait itu.

Baca Juga :

Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Selatan TP Purba menambahkan, membantu pembangunan dengan memberikan berbagai kebutuhan yang diperlukan seperti salah satunya adalah menertibkan lahan proyek. "Jadi rapat teknis ini adalah untuk penertiban bidang tanah, yang menjadi tempat stasiun pembangunan di Kelurahan Pulo untuk MRT," kilah dia.

Purba mengatakan, sebelum melakukan penertiban, pihaknya telah memberikan sosialisasi kepada para warga yang mengklaim tanah tersebut. "Sosialisasi sudah diberikan dlm bentuk  Surat Pemberitahuan, SP 1, SP 2, SP 3, sudah diberikan semua. Sekarang SOP yang terakhir adalah rapat teknis, baru setelah itu penertiban. Sudah kita rencanakan," kilahnya.

Purba menambahkan, luas fisik tanah yang akan ditertibkan yaitu sebesar 29 meter persegi untuk lahan bidang 426.1, 26 meter persegi untuk lahan bidang 428.1, dan 65 meter persegi untuk lahan bidang 430.1 yang selama ini sudah menjadi bagian jalan umum sejak tahun 1990 an.

Ketika itu, tidak minta ganti rugi sementara saat sekarang mau dipergunakan pembangunan MRT diklaim dan minta ganti rugi. "Jadi fisik tanah yg diminta ganti rugi telah lama menjadi jalan raya umum  yang direncanakan  tempat dibangunnya tiang pancang MRT," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penindakan Satpol PP Jakarta Selatan Romansen Sirait mengatakan, personel terpadu yang diturunkan dalam penertiban lahan proyek MRT sebanyak 117 personel guna membantu kelancaran jalannya penertiban tersebut. "Terkait lainnya guna kelancaran penertiban lahan proyek MRT," pungkas dia. (ibl)

Komentar telah ditutup.