IPR: Ada Asap, Pasti Ada Api, DPR Usul Pembekuan KPK

INDOPOS.CO.ID – Direktur Eksekutive Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai ada relevansi usul pembekuan KPK yang datang dari anggota pansus angket di DPR dengan kepentingan partai politik di dalamnya. Apalagi belakangan, beberapa kepala daerah banyak. "Jelas ada relevansinya. Ada asap pasti ada api," ujar Ujang kepada JawaPos.com, Minggu (17

Karenanya, dia meminta supaya KPK tidak usah ragu dengan penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi  termasuk dari anggota parpol. "Jika memperoleh bukti yang kuat dan sesuai prosedur ya harus disikat para koruptor itu," tegas Ujang.

Karena itu, kata ujang, semua pihak harusnya mendukung penguatan KPK. Jika ditemukan ada oknum KPK yang bekerja kurang profesional, seharusnya diperbaiki bersama. "Bukan dibekukan atau dihancurkan KPK-nya," sebutnya.

KPK, kata dia, harus tetap ada selama penegakkan hukum di Indonesia belum sempurna. "Selama penegakan hukum di Indonesia masih karut marut, maka KPK harus diperkuat," pungkas Ujang.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PDIP Henry Yosodiningrat yang tergabung dalam Pansus Angket KPK mengatakan, komisi antirasuah bisa saja dibekukan. Kendati demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap berjalan.

"Sementara menata kembali KPK sesuai semangat reformasi, maka penegakan hukum atau pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi tetap berjalan dan sementara kembali dilaksanakan oleh Polri dan Kejaksaan," katanya beberapa waktu lalu.

Namun, di tempat lain, KPK menangkap tangan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Dia ditersangkakan telah menerima suap terkait proyek pemerintah kota Batu, Malang. (dna/JPC)

Baca Juga :

Komentar telah ditutup.