Pansus Angket KPK Belum Buat Kesimpulan dan Rekomendasi

INDOPOS.CO.ID – Meski belum dapat diambil rekomendasi akhir, rapat paripurna DPR RI menyetujui laporan kerja panitia khusus angket DPR atas tugas dan kewenangan KPK.

Pansus angket DPR itu melapor setelah 60 hari bekerja melakukan penyelidikan dugaan penyelewang di institusi KPK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan, anggota DPR yang menghadiri Rapat Paripurna tersebut mengatakan setuju laporan kerja Pansus Angket.

"Disetujuinya laporan panitia khusus angket DPR tentang KPK itu bukan keputusan pimpinan. Karena dalam UU MD3 pimpinan DPR menanyakan pada semua anggota yang hadir apakah menyetujui laporan tersebut diterima atau tidak," katanya, usai rapat paripurna DPR di gedung Nusantara DPR Senayan, Jakarta, Selasa (26/) siang. 

Fahri juga menegaskan Rapat Paripurna tadi siang hanya mengambil keputusan apakah laporan Pansus Angket disetujui atau tidak sedangkan apabila Pansus membuat kesimpulan akhir maka akan ada prosedur lanjutan.

 "Sebenarnya laporan ini tidak harus 60 hari setelah dibentuk, namun tergantung pembicaraan di tingkat 1," tambahnya.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, kutip Fahri, Pansus angket KPK mengungkapkan telah mendapatkan sedikitnya empat fokus penyelidikan, diantaranya aspek kelembagaan, kewenangan, dan tata kelola sumber daya manusia, serta tata kelola anggaran di komisi anti rasuah itu.

Meski demikian Pansus angket KPK memang belum membuat kesimpulan dan rekomendasi karena pihak KPK belum hadir dalam rapat pansus. Menurut mereka Pansus akan berlaku tidak adil karena beberapa temuan Pansus tidak bisa terkonfirmasi oleh KPK.

Dalam kesempatan itu, Ketua Pansus Agun Gunanjar menjelaskan mengenai aspek kelembagaan dimana KPK dinilai gagal dalam memposisikan diri sebagai lembaga supervisi (pengawasan) dan koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK juga dianggak tidak mampu membangun kerjasama yang baik dengan institusi penegak hukum lain (polisi dan kejaksaan agung).

"Koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan tidak berjalan dengan baik dan akibatnya fungsi supervisi menjadi terhenti karena laporan dari kejaksaan tidak ditindak lanjuti KPK," katanya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan, Pansus angket menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam aturan ketika pengumpulan alat bukti dan ada saksi yang harus mengikuti kemauan penyidik KPK.

Ia melanjutkan, beberapa berita acara penyidikan (BAP) dalam penanganan kasus di KPK ada dugaan pernyataan dari saksinya direkayasa.

"Serta ada fakta-fakta dipersidangan yang tidak dihiraukan. Kemudian manajemen barang sitaan dalam KUHAP, penyitaan tindak pidana korupsi harus ditempatkan di rumah penyimpanan barang sitaan. Namun justru KPK membentuk unit sendiri yang dinamai Unit Alat Bukti dan Eksekusi," katanya.

Agun mengatakan Pansus angket KPK memang belum membuat kesimpulan dan rekomendasi karena pihak KPK belum hadir dalam rapat pansus. Ia menganggap Pansus akan berlaku tidak karena beberapa temuan Pansus tidak bisa terkonfirmasi oleh KPK.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Raharjo saat dikonfirmasi ketidakhadirannya dalam Rapat Paripurna laporan kerja Pansus hak angket DPR atas KPK berkilah bahwa pihaknya belum bersedia hadir karena masih menunggu proses Yudisial Review atas Undang-Undang MD3 di Mahkamah Konstitusi. "KPK kan masih menunggu hasil sidang di MK," katanya.

Agus lantas berharap agar MK bisa segera mengambil keputusan terkait yudisial review tersebut sehingga pihaknya bisa mengambil sikap. "Mudah-mudahan sidang ini bisa cepat, atau MK mengeluarkan putusan sela sehingga kita bisa bersikap, itu aja," pungkasnya.(sla)

 

Komentar telah ditutup.