Vonis Setnov Penuh Kejanggalan

INDOPOS.CO.ID – Walau sudah diprediksi sejak awal Setya Novanto bakal menang, banyak kalangan mengaku kecewa dengan putusan sidang praperadilan yang diajukan Ketua Umum DPP Partai Golkar terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap jalannya sidang praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto diwarnai dengan sejumlah kejanggalan. Kejanggalan tersebut bersumber dari hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandara.

Peneliti ICW, Lalola Easter khawatir jika hakim lebih condong pada pihak Novanto sebagai pemohon.

Baca Juga :

Adapun enam kejanggalan tersebut, yakni, pertama, hakim menolak memutar rekaman sebagai bukti keterlibatan Novanto dalam proyek e-KTP. Hakim berpendapat bahwa pemutaran rekaman tersebut sudah masuk pokok perkara Padahal, justru rekaman itu salah satu dari ratusan bukti yang dibawa KPK untuk membuktikan keabsahan penetapan Novanto sebagai tersangka.

Selain itu, hakim menolak eksepsi KPK atas keberatan menguji status penyelidik dan penyidik dan dalil permohonan Novanto yang sudah memasuki substansi pokok perkara. Hal itu menjadi kejanggalan berikutnya.

Baca Juga :

KPK Panggil Dua Saksi Kasus Korupsi KTP-el

Lola mengatakan, keabsahan dan konstitusionalitas penyelidik dan penyidik independen KPK sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015.

"Namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim, padahal putusan tersebut mengikat sebagai norma hukum atas peraturan perundang-undangannya yang diuji materilkan," kata Lola.

Baca Juga :

Ketiga, hakim menunda mendengarkan keterangan ahli Teknologi Informasi Universitas Indonesia, Bob Hardian Syahbudin yang diajukan KPK. Pihak Novanto bersikeras bahwa hal yang ditanyakan KPK kepada Bob merupakan substansi perkara. Bob sebelumnya juga pernah memberikan keterangan tertulis pada proses penyidikan korupsi e-KTP. Namun, hakim mengabulkan permintaan pihak pemohon untuk menunda mendengar keterangan Bob.

Kejanggalan keempat, kata Lola, yakni hakim mengabaikan permohonan intervensi yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Organisasi Advokat Indonesia (OAI) di awal persidangan. Alasannya, permohonan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara. Padahal, MAKI telah mendaftarkan gugatan sebagai pemohon intervensi sejak 6 September 2017, seminggu sebelum sidang.

"Gugatan intervensi tersebut sejatinya menguatkan posisi KPK, namun akhirnya tidak diperhitungkan oleh Hakim," kata Lola.

Selanjutnya, terkait pertanyaan hakim kepada ahli yang dihadirkan KPK mengenai kelembagaan antirasuah yang sifatnya ad hoc. Padahal, tidak ada materi sidang praperadilan yang berkaitan dengan hal tersebut. Lola menganggap pertanyaan hakim tidak pada tempatnya sehingga patut dipertanyakan maksudnya mempertanyakan soal itu.

Terakhir, adanya laporan kinerja KPK selama sepuluh tahun yang didapatkan pihak Novanto dari panitia khusus hak angket KPK. Padahal, yang berwenang mengeluarkan dokumen itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Artinya, dokumen yang dihadirkan Setnov di sidang tersebut adalah illegal.

"Dokumen ini diduga diperoleh tanpa melalui mekanisme yang sah, karena dokumen tersebut diperoleh dari Pansus Angket KPK, bukan dari lembaga resmi yang seharusnya mengeluarkan," kata Lola.

Seperti diketahui, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto. Dengan demikian, Ketua DPR itu kini tidak lagi berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata hakim tunggal Cepi Iskandar, saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (29/9).

Hakim menilai bahwa penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK tidak sesuai dengan prosedur. Berdasarkan hal tersebut, hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Novanto tidak sah.

Dalam gugatannya, Novanto mencantumkan 6 poin permohonan (petitum). Salah satunya adalah meminta agar pengadilan menyatakan penetapan tersangka KPK terhadap dirinya adalah tidak sah. Selain itu, Novanto juga meminta pengadilan agar KPK menghentikan penyidikan terhadap dirinya.

Setya Novanto akhirnya menanggalkan status tersangkanya usai hakim Cepi mengabulkan praperadilannya yang diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menanggapi bebasnya Setnov Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin menuturkan, bahwa pihaknya mengormati putusan hakim. Setuju atau tidak setuju terhadap putusan hakim Cepi, sebagai warga negara, keputusan tersebut harus  harus dianggap benar.

Selanjutnya pihaknya mendesak KPK untuk segera menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru pada minggu depan tanpa harus buru-buru menetapkan tersangka.

"Untuk menetapkan tersangka lagi, KPK harus menerbitkan Sprindik baru dengan memulai penyidikan dari awal dan penetapan tersangka di akhir penyidikan," ujar Boyamin kepada INDOPOS, kemarin.

Boyamin mencontohkan kasus Sernov ini juga pernah terjadi pada mantan Walikota Makasar Ilham Aried Sirajudin, dimana setelah KPK kalah praperadilan kemudian menerbitkan sprindik baru.

Sedangkan praperadilan melawan KPK yang diajukan MAKI di PN Jaksel, berkenaan dengan

perkara e-KTP terhadap Setnov, tetap dijalanin. Rencananya akan dimulai Senin 2 Oktober 2017 mendatang.

Secara terpisah, Koordinator Tim Advokasi Pejuang Anti Korupsi (TAPAK) Indonesia Ade Irfan Pulungan mengatakan, hakim tunggal Cepi Iskandar terkesan bagaikan juru bicara dari pihak pemohon yang tidak lain adalah Setnov.

Ungkapan tersebut didasari pertimbangan dari Cepi Iskandar yang terkesan menyoroti prosedur dan  SOP KPK dalam menetapkan Setnov sebagai tersangka. “Dia (Cepi, red) juga beralasan bukti yang diajukan KPK bukan berasal dari tahap penyelidikan dan penyidikan perkara Novanto,” kata Ade Irfan kepada INDOPOS.

Kemudian, Ade Iyang juga pengacara terseut menyayangkan dalam memutuskan praperadilan ini, Cepi Iskandar tidak mempertimbangkan kerugian negara yang sangat besar dan efek dari korupsi e-KTP. Apalagi dalam kasus ini dilakukan secara berjamaah atau tidak hanya satu orang.

“Nama Novanto juga sering disebut oleh saksi-saksi dalam kasus ini. Bahkan, Irman dan Sugiharto yang telah berstatus terpidana pernah menyebutkan nama Novanto,” ujarnya.

“Ini adalah kasus korupsi paling besar dengan kerugian negara mencapai Rp 2,3 Trilliun. Hak-hak masyarakat kita untuk mendapatkan identitas berupa e-KTP juga dirugikan di sini,” sambungnya.

Selain itu, Ade Irfan berharap dan mendorong KPK segera mengambil tindakan tegas berupa mengeluarkan sprindik (surat perintah penyilidikan) baru dengan pertimbangan diduganya keterlibatan Setnov atas kasus e-KTP.

Karena menurutnya apabila KPK tidak mengambil tindakan tegas, maka praperadilan akan menjadi angin segar bagi para tersangka KPK dalam melepas jeratan hukum serta stigma masyarakat ‘hukum tumpul ke atas dan tajam di bawah’ akan terus berkembang.

Lebih lanjut, saat ditanya apakah Hakim Tunggal Cepi Iskandar bakal dilaporkan ke Komisi Yudisial, Ade Irfan pun mengungkapkan, pihaknya sedang mempelajari hal tersebut. “Mudah-mudahan keputusan ini merupakan atas pertimbangan dari pemikiran Cepi Iskandar sendiri. Karena kalau sampai putusan tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari pihak lain, maka kami akan segera kami laporkan,” tandasnya. (nug/jaa/arp)

Komentar telah ditutup.