Politik

Sipol yang Diterapkan KPU Berpotensi Salahi UU

Redaktur: Wahyu Sakti Awan
Sipol yang Diterapkan KPU Berpotensi Salahi UU - Politik

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Pakyat (JPPR) menilai, syarat wajib yang tertuang dalam PKPU No. 11 Tahun 2017 memiliki kelemahan hukum. Legitimasi atas penggunaan Sistem Informasi Partai Politik SIPOL masih dipertanyakan/diragukan karena tidak diatur/dimuat dalam UU No. 7 Tahun 2017. Faktanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan Sipol sebagai syarat wajib.

"Cara pandang KPU tersebut bisa saja dinilai sebagai langkah berkemajuan, namun perlu diingat bahwa KPU harus bekerja sesuai dengan perintah Undang-undang. Sipol yang diterapkan KPU jelas berpotensi menyalahi aturan perundang-undangan," ujar Sunanto, Koordinator Nasional JPPR kepada INDOPOS, Selasa (10/10).

Sunanto mendesak, Komisi Pemilihan Umum harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan, mencabut peraturan KPU yang mewajibkan Sipol sebagai instrumen verifikasi dan meminta KPU harus memiliki alternatif mekanisme pendaftaran  secara manual.

"JPPR juga meminta Badan Pengawas Pamilihan Umum (Bawaslu) untuk hadir mengawasi dengan mikanisme dengan prosedur  yang benar dan segera menerbitkan Perbawaslu verifikasi parpol," tegas dia. 

Mengacu pada PKPU No. 11 Tahun 2017, tahapan Pemilu Tahun 2019 sudah berjalan, dimulai dengan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Tahapan verifikasi yang menerapkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai instrumen verifikasi bukanlah sesuatu yang baru tetapi pada pemilu 2014 Sipol sudah diberlakukan namun tidak bersifat wajib, sedangkan verifikasi parpol pada 2019 KPU mewajibkan partai politik untuk melakukan pendaftaran peserta pemilu melalui Sipol. 

Sebagaimana diketahui, Sipol adalah proses pengumpulan data administrasi partai politik yang dibutuhkan untuk bahan verifikasi sebagai peserta pemilu. Langkah KPU dalam memunculkan Sipol sebagai upaya untuk menertibkan sistem administrasi partai politik, selain itu Sipol dapat mendeteksi kegandaan dalam partai politik dan antar partai politik dan pengurus partai yang tidak memenuhi syarat (TNI,Polri, ASN, dibawah 17 Tahun dan belum menikah). (rmn)

 

Berita Terkait


Baca Juga !.