Nasional

Menteri Perhubungan Mangkir Panggilan KPK

Redaktur:
Menteri Perhubungan Mangkir Panggilan KPK - Nasional

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS)

INDOPOS.CO.ID – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri indikasi gurita rasuah di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersendat. Itu setelah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS) yang sejatinya diperiksa penyidik kemarin (13/10) tidak memenuhi panggilan.

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu berhalangan hadir lantaran tengah menghadiri acara pertemuan Menhub dan Transportasi se-Asia Tenggara (ASEAN) di Singapura. Acara tersebut digelar sejak Kamis (12/10). ”Kami sudah memberitahu penyidik KPK. Nanti akan dijadwalkan ulang,” kata Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Baitul Ihwan.

Budi sejatinya akan dimintai keterangan terkait dugaan suap dan gratifikasi Dirjen Hubla (nonaktif) Antonius Tonny Budiono (ATB). Tonny ditetapkan tersangka oleh KPK setelah tertangkap tangan menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah perusahaan yang diuntungkan dari proyek kakap Ditjen Hubla. Salah satunya PT Adhiguna Keruktama yang menggarap proyek pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Tonny yang ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 23 Agustus lalu itu ditengarai mengumpulkan uang suap dan gratifikasi hingga Rp 20 miliar. Uang haram yang terdiri dari beberapa pecahan mata uang rupiah dan asing itu disimpan di dalam mes di kompleks Mess Perwira Bahtera Suaka Blok B, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat.

Fantastisnya nilai suap itu dicurigai tidak hanya berasal dari PT Adhiguna Keruktama. Tapi juga dari perusahaan rekanan Ditjen Hubla lain. Khususnya yang menggarap pekerjaan di Ditjen Hubla tahun anggaran 2016-2017 atau saat Tonny menjabat Dirjen. Nah, indikasi tersebut yang tengah ditelusuri KPK dengan memanggil para saksi. Salah satunya menhub selaku atasan Tonny.

Ihwan mengatakan, menhub sejatinya ingin memenuhi panggilan penyidik KPK. Hanya, acara internasional di Singapura tersebut sulit untuk dikesampingkan. Sebab, para menteri yang hadir di acara itu dijadwalkan menandatangani empat poin kesepakatan. Salah satunya terkait dengan liberalisasi bidang jasa transportasi udara. ”Prinsipnya, menhub siap membantu KPK,” tuturnya.

Sementara itu, Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, pihaknya sudah menerima surat ketidakhadiran menhub. Agenda pemeriksaan untuk alumni Universitas Gajah Mada (UGM) itu rencananya kembali dijadwalkan Rabu (18/10) pekan depan. Pihaknya berharap menhub memenuhi panggilan penyidik. ”Yang bersangkutan mengirim surat meminta penjadwalan ulang,” terangnya.

 

 

Malaysia Tertarik KA Indonesia

Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi kemarin (13/10) di Singapura mengatakan, jalur pelayaran Dumai (Indonesia)-Malaka (Malaysia) bakal mulai beroperasi pada 2019. Saat ini sudah ada operator kapal yang menyatakan ketertarikan untuk melayani rute ini. ”Itu yang kami diskusikan dengan menteri transportasi Malaysia (Liow Tiong Lai),” katanya di sela Pertemuan ke-23 Asean Transport Ministers’ Meeting (23rd ATM) di Singapura, kemarin (13/10).

Selain membahas kapal Roll-on Roll-Off (Roro) atau kapal yang bisa mengangkut kendaraan yang bisa masuk dan keluar kapal dengan penggeraknya sendiri, Budi juga membahas kemungkinan peran serta BUMN Malaysia dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Budi menawarkan pembangunan kereta api dengan skema Public Private Partnership.  "Dari pihak Malaysia menyampaikan ketertarikannya membeli produk kereta api dalam negeri buatan PT INKA. Ini bagus sekali,” ujarnya.

Sementara itu, pada pertemuan dengan US ASEAN Business Council (USABC), Budi menyampaikan bahwa perusahaan swasta Amerika berkeinginan untuk berpartisipasi dalam membangun jaringan konektivitas guna meningkatkan perekonomian Indonesia. ”Beberapa proyek juga saya tawarkan seperti pengembangan infrastruktur transportasi kereta perkotaan, bandara Lombok dan Kuala Namu, serta pengembangan pusat kargo di Jakarta dan Medan,” ucap Budi.

Terkait hal ini, Budi menyambut baik keinginan swasta Amerika dan memastikan akan segera menindaklanjutinya pada level operasional. Budi berharap akan ada kerja sama terkait pelaksanaan sejumlah proyek tersebut. (tyo/and)

Berita Terkait


Baca Juga !.