Nasional

Akhirnya, KPK Periksa Menteri Perhubungan

Dalami Aturan Internal Kemenhub

Redaktur:
Akhirnya, KPK Periksa Menteri Perhubungan - Nasional

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi

INDOPOS.CO.ID - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin (17/10). Dia diperiksa terkait dugaan suap dan penerimaan gratifikasi yang menyeret mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Hubla Kemenhub) Antonius Tonny Budiono.

Budi tiba di gedung KPK pukul 08.30. Dia langsung menuju ruang pemeriksaan. Mantan Direktur Utama (Dirut) Angkasa Pura II tersebut diperiksa selama kurang lebih tiga jam. "Kami selalu mendukung (KPK, Red) dan juga ini (pemeriksaan, Red) daripada bagian melakukan kegiatan good governance," ujar Budi usai diperiksa penyidik KPK. 

Sejatinya agenda pemeriksaan Budi dijadwalkan Jumat (13/10). Namun, waktu itu Budi tengah menghadiri acara pertemuan tingkat menteri se-Asia Tenggara di Singapura. Budi pun meminta KPK menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan tersebut. 

Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengaku dicecar 20 pertanyaan saat proses pemeriksaan. Hanya, dia enggan berkomentar soal apa saja materi pemeriksaan tersebut. "Monggo rekan-rekan bisa menanyakan kepada KPK apa saja yang ditanyakan dan hal apa," ungkap pria berkacamata itu.

Sebagaimana diketahui, KPK membongkar indikasi suap dan gratifikasi di Ditjen Hubla melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 23-24 Agustus lalu. Dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan Tonny dan sejumlah barang bukti uang tunai dan nontunai senilai Rp 20,74 miliar. Suap dan gratifikasi fantastis itu diduga berasal dari banyak pihak. Salah satunya Komisaris  PT Adhiguna Keruktama Adiputra Kurniawan.

Berdasar pengembangan penyidikan, Tonny disinyalir tidak hanya sekali dua kali menerima gratifikasi selama menjabat Dirjen Hubla pada 2016 lalu. Itu seiring ditemukannya lima keris, satu tombak, lima jam tangan, dan puluhan cincin serta batu akik dengan emban (ring cincin) emas putih dan emas kuning. Barang-barang itu disita dari rumah dinas Tonny di Mess Perwira Bahtera Suaka, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya ingin menelusuri lebih jauh perihal gratifikasi Tonny. Karena itu, penting bagi penyidik mengorek keterangan Budi selaku atasan Tonny di Kemenhub. Ini khususnya terkait apakah ada kewenangan menteri yang dilimpahkan kepada Tonny.  "Kami juga ingin mendalami apakah (Budi, Red) mengetahui tentang lelang pengerukan alur pelayaran," jelas Febri di gedung KPK.

Materi soal lelang itu perlu didalami seiring indikasi pemberian suap dari komisaris PT Adhiguna Keruktama selaku pemenang tender proyek pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tahun anggaran 2017.

Budi selaku orang nomor satu di Kemenhub diduga kuat mengetahui soal proses lelang tersebut. Dari situ, KPK ingin mendalami apakah indikasi penerimaan suap dan gratifikasi tersebut juga mengalir ke pihak lain selain Tonny. "Penyidik juga memeriksa APK (komisaris PT Adhiguna Keruktama, Red) untuk mengkonfirmasi apakah pemberian (suap) diberikan ke pihak lain."

Selain itu, penyidik KPK kemarin juga mendalami sejauh mana aturan internal di Kemenhub perihal larangan penerimaan gratifikasi. Hal itu dibutuhkan untuk mempertajam proses penyidikan. "Selain aturan umum, aturan-aturan internal yang mengatur pengendalian gratifikasi tentu dapat mempertajam penyidikan," papar mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. (tyo) 

Berita Terkait


Baca Juga !.