Hukum

KPK: Ada Tersangka Baru di Kasus e-KTP

Redaktur:
KPK: Ada Tersangka Baru di Kasus e-KTP - Hukum

Juru bicara KPK, Febri Diansyah.

INDOPOS.CO.ID - Pengusutan kasus megakorupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP masih terus dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Bahkan, KPK memberi sinyal kuat soal membuka penyelidikan baru  kasus yang sudah menyeret 5 tersangka tersebut. Tersangka baru pun bakal segera ditetapkan lembaga antirasuah tersebut.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan adanya pengembangan perkara untuk menetapkan tersangka baru dalam korupsi yang menelan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.

"Dalam beberapa hari ini, KPK melakukan pengembangan kasus korupsi e-KTP. Karena proses penyelidikannya tidak spesifik pada orang-orang tertentu, dan itu juga sudah dijelaskan tadi. Yang kita proses adalah penguatan kasus e-KTP, " ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/10) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta.

Penyelidikan yang dilakukan KPK sebut Febri,  berlandaskan hukum UU No 30 Tahun 2002. Sama seperti penyelidikan yang dilakukan lembaga penegak hukum lainnya, proses yang dilakukan KPK ini fokus kepada fakta hukum yang ditemukan. Bagaimana memperkokoh landasan hukum perkara e-KTP. Ada pihak-pihak yang nantinya akan bertanggung jawab, yaitu yang menerima aliran duit haram, atau keterlibatannya memenuhi bukti permulaan.

"Pihak-pihak tersebut bisa berasal dari kluster mana saja. Apakah mereka di kementerian atau swasta, atau DPR atau dari pihak lain yang mulai kita periksa. Pihak-pihak baru yang mulai kita periksa dalam beberapa penyidikan terakhir ini," urainya.

Salah satu buktinya, pada Selasa (17/10), KPK memeriksa Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo. Meski diperiksa, nama pengusaha pelaksana proyek e-KTP itu tidak ada dalam jadwal penyidikan yang diumumkan KPK. "Sejauh ini baru 5 orang yang kami proses. Tetapi kami yakin ada peran pihak lain yang harus diungkap," sebutnya.

Menurut Febri, KPK belum berhenti untuk mencari bukti-bukti dan menetapkan tersangka baru. KPK meyakini bahwa korupsi uang negara hingga triliunan rupiah tersebut melibatkan banyak pihak yang harus bertanggung jawab.
Jika benar ada penyelidikan baru, siapa yang berpotensi menjadi tersangka selanjutnya? Febri tidak menjelaskan secara spesifik apakah penyelidikan baru KPK mengarah pada tersangka baru dari pihak swasta atau DPR RI.

Namun, jika melihat sejumlah fakta sebelumnya, ada beberapa pihak yang diduga terlibat kasus e-KTP. Pertama, Ketua DPR RI Setya Novanto. Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun, penetapan tersangka itu digugurkan melalui putusan praperadilan.
Meski demikian, Pimpinan KPK memastikan akan ada surat perintah penyidikan baru untuk kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka.

Sebelum itu, KPK ingin memastikan tidak ada celah bagi praperadilan untuk kembali membatalkan penetapan tersangka.

Selain itu, dalam surat dakwaan KPK pada tiga terdakwa sebelumnya, ada beberapa nama yang didakwa bersama-sama terlibat dalam korupsi e-KTP. Mereka adalah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini. Kemudian, Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, dan Ketua Panitia Pengadaan e-KTP Drajat Wisnu Setyawan.

Selain itu, dalam persidangan sebelumnya di Pengadilan Tipikor, ada beberapa nama yang disebut terbukti menerima uang oleh hakim. Dua di antaranya adalah mantan Sekretaris Fraksi Golkar, Ade Komarudin, dan anggota Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani.

"Jadi kami masih dalam proses mengurut kembali, melengkapi, dan memperkuat fakta-fakta dan bukti-bukti yang sudah kita miliki. Apalagi ada beberapa informasi baru yang muncul di proses penyidikan sebelumnya," pungkas Febri.

Proyek e-KTP yang menimbulkan kerugian negara Rp 2,3 triliun ini terjadi dalam rentang waktu 2011-2013. Dugaan korupsi ini melibatkan nama besar yang bermain di dalamnya. Mulai dari swasta, Kementerian Dalam Negeri, hingga DPR. KPK sudah pernah menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini, namun seorang di antaranya yaitu Ketua DPR Setya Novanto berhasil lolos setelah gugatan praperadilannya dikabulkan sebagian. (nug)

Berita Terkait


Baca Juga !.