Politik

Elektabilitas Jokowi Rawan Anjlok

Redaktur:
Elektabilitas Jokowi Rawan Anjlok - Politik

Presiden Joko Widodo

INDOPOS.CO.ID - Meski elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) saat ini ada di urutan pertama menurut beberapa lembaga survei, namun rawan anjlok menjelang Pemilu 2019 mendatang. Pasalnya, selain masih di bawah 50 persen, juga ada empat faktor yang menjadi penyebabnya.

Pengamat politik dari Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap mengatakan, ada empat faktor yang menyebabkan turunnya elektabilitas Jokowi saat ini. Beberapa di antaranya berkaitan dengan janni-janji kampanyenya. "Pertama, sesungguhnya elektabilitas Jokowi terus menurun karena kegagalan Jokowi menepati janji kampanye," ungkapnya kepada wartawan, Senin (21/8).

Selain itu, lanjut dia, Jokowi juga gagal mengurus pemerintahan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Semakin banyak rakyat menyadari kondisi kehidupan sosial ekonominya kian merosot. "Kedua, Jokowi menerbitkan kebijakan-kebijakan politik yang menekan dan membubarkan organisasi kemasyarakatan Islam dan mengkriminalisasi aktivis atau ulama Islam," lanjut dia.

Faktor selanjutnya, sambung Muchtar, rakyat semakin banyak yang memiliki persepsi dan sikap negatif serta resistensi terhadap Jokowi. Ini terutama, umat Islam politik dan kelas menengah perkotaan. Persepsi dan sikap negatif ini meningkat sejalan dengan semakin meluas dan bertambah banyak isu dan indormasi di tengah-tengah publik tentang ingkar janji kampanyenya. "Selain itu, juga isu dan informasi tentang ketidakmampuan dan kegagalan Jokowi mengurus pemerintahan dan rakyat Indonesia?" tukasnya.

Faktor keempat, lanjut dia, penurunan elektabilitas Jokowi saat ini terjadi karena dukungan politik dari partai-partai politik pendukungnya. Partai-partai tersebut tidak mengurangi persepsi negatif massa konstituen tentang Jokowi dalam mengurus pemerintahan. "Ini diperkuat lagi, mesin para parpol pendukung itu tidak bekerja efektif mempromosikan atau mengkampanyekan Jokowi," terang dia.

Politisi Gerindra Ahmad Reza Patria menilai dengan elektabilitas Jokowi di bawah 50 persen masih rawan. Dengan demikian, hal ini dapat direbut oleh pesaing-pesaingnya. "Saya meyakini bahwa dengan elektabilitas Pak Jokowi yang di bawah 50 sebagai incumbent, itu angka yang rawan. Bahkan saya menyebutnya sebagai angka merah. Karena waktu dua tahun, tidak cukup bagi incumbent dengan berbagai masalah berat, terkait ekonomi, politik, hukum dan demokrasi untuk memperbaiki," paparnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (23/10).

Sehingga, kata Reza, dengan hasil demikian nama Prabowo Subianto akan menjadi pesaing ketatnya. "Kami seluruh kader, pengurus, simpatisan, memohon mendukung dan berdoa agar beliau (Prabowo, Red) siap, sehat. Dan elektabilitas naik terus. Kemudian siap dicalonkan sebagai presiden. Kami optimistis Pak Prabowo bisa memenangkan Pemilu 2019 karena posisi incumbent yang memiliki banyak sumberdaya, dana anggaran, program, aparat, dan sebagainya masih di bawah 50 persen," sambungnya.

Menurut Reza, yang membuat elektabilitas Jokowi tidak mencapai 50 persen atas persoalan Perppu Ormas, sehingga hal ini menjadi pukulan telak Jokowi. "Terutama terkait Perppu Ormas dan lain-lain. Jadi pemerintah harus memikirkan dalam dua tahun ke depan ini, agar Perppu Ormas bisa ditolak, kemudian direvisi oleh pemerintah. Bukan sebaliknya diterima kemudian direvisi. Saya kira itu catatan kami," pungkasnya.

Sementara, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengaku elektabilitas partainya melalui survei berbagai lembaga memang tidak pernah tinggi. "Kalau survei dalam sejarah republik PAN enggak pernah tinggi. Tapi hasilnya kan bisa sembilan persen," katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (23/10).

Yandri mengungkapkan, PAN tidak mempersoalkan hasil survei tersebut. Sebab, metode random yang dilakukan PolMark kemungkinan tidak menyentuh konstituen PAN. "Bagi kami tidak terlalu persoalan karena pertama random yang dilakukan lembaga survei mungkin tidak menyasar pada basis-basis PAN," tegasnya.

Tak hanya itu, dia menyebut survei itu tidak dilakukan ke 34 provinsi di Indonesia. Sementara konstituen PAN diklaim tersebar ke seluruh provinsi. "Kemudian tidak semua provinsi di survei. PAN merata di Pulau Sumatera dan berat di Jawa mungkin koresponden di Jawa," tukasnya. (aen)

 

 

Berita Terkait


Baca Juga !.