Kasus RS Sumber Waras Mencuat Lagi

INDOPOS.CO.ID – Badan emeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno menindaklanjuti hasil audit BPK yang menyatakan adanya kerugian negara dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) dan lahan Cengkareng. 

Sebab selama era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kemudian dilanjutkan zaman Gubernur Djarot Saiful Hidayat, pembelian lahan RSSW yang merugikan keuangan daerah Rp 191 miliar, dan pembelian lahan di Cengkareng Jakarta Barat yang potensi kerugiannya mencapai Rp 648 miliar tidak pernah digubris.

Baca Juga :

Korupsi ‘Sumber Waras’ Belum Tuntas

"Rekomendasi BPK terkait kerugian keuangan daerah dalam Sumber Waras dan Cengkareng harus diselesaikan oleh Gubernur Anies dan Wagub Sandi. Kami meyakini mereka bisa," ujar Syamsudin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta, di Kantor BPK RI perwakilan Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Kamis (26/10).

Syamsudin mengatakan, dua temuan besar itu masih menjadi catatan di dalam laporan dari BPK, yang harus dijalankan Pemprov DKI. "Kalau mau mendapat penilaian yang baik, dua rekomendasi pada kasus itu harus ditindaklanjuti," kata dia.

Baca Juga :

BPK merekomendasikan agar kerugian yang muncul itu diganti. Menurut Syamsudin, ganti rugi tersebut merupakan rekomendasi yang berbeda dengan pemanfataan lahan. Rekomendasi BPK agar kerugian negara itu diganti tetap berlaku hingga saat ini. 

Sehingga BPK masih menunggu tindak lanjut dari Pemprov DKI Jakarta atas rekomendasi tersebut. "Dalam rekomendasinya kan dianggap ada kerugian, berarti selesaikan kerugian itu. Rekomendasinya masih berlaku," tegas Syamsudin.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bertekad menanggalkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disandang DKI Jakarta selama empat tahun berturut-turut.

"Ini jadi prioritas. Target kita adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Karena itu harus kerja keras dalam penataan kembali soal keuangan dan soal aset, karena di situ banyak sekali tantangan," terang dia.

Anies menjelaskan, ia akan meminta Wakil Gubernur Sandiaga Salahudin Uno untuk segera membahasnya dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. "Pak Wagub akan memimpin prosesnya dengan SKPD terkait. Kita ingin agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta bisa segera WTP," terang dia.

Ia juga menegaskan, pimpinan SKPD tidak perlu mendengarkan instruksi dari pihak lain. Sebab, arahan pengelolaan keuangan dan aset daerah hanya datang dari gubernur dan wakil gubernur. "Jadi kami tegaskan soal ini untuk pastikan pada mereka, tidak kemudian melihat pada lainnya," ucap dia.

Di sisi lain, Anggota DPRD DKI Jakarta Taufik Hadiawan mendukung Anies-Sandi menuntaskan persoalan Sumber Waras. Dia juga berharap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan Sumber Waras dam Cengkareng segera diproses. "Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu," pungkas politisi Partai Gerindra itu. (wok)

Komentar telah ditutup.