Pemerintah Harus Sanksi Perusahaan Tak Laksanakan K3

INDOPOS.CO.ID – Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslim Indonesia (K-Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori mendesak Pemerintah untuk segera memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak menjalankan undang-undang Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3).

 
Dengan melihat insiden meledaknya gudang petasan di Kosambi Tangerang yang merenggut 47 nyawa, Syaiful menilai insiden tersebut merupakan satu contoh perusahaan yang tidak memperhatikan keselamatan kerja.
 
"K3 itu perlu ditingkatkan keamanan dan keselamatan kerja, jangan sampai menjadi kebiasaan, jika ada potensi kecelakaan kerja tidak terselamatkan buruhnya," tandasnya di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2017).
 
Politisi dari F-PKB ini menjelaskan, buruh mempunyai hak untuk jaminan keselamatan kerja, jaminan kesehatan, kematian, sehingga ini bisa mengurangi beban keluarga korban yeng terkena musibah.
 
Kemudian dia berharap, para pelaku usaha hendaknya segera melaksanakan undang-undang K3 tersebut supaya kejadian ledakan seperti di Kosambi tidak terulang kembali.
 
"Saya berharap para pengusaha untuk segera melaksanakan itu, mengurangi kesusahahan anggota keluarga korban, jangan mempersoalkan tentang persoalan prosedural," harap anggota Komisi I DPR RI itu.
 
Dan untuk Pemerintah Kabupaten Tangerang, sambungnya, agar ikut membantu para keluarga para korban terutama anak-anak dan istri sehingga mereka harus disantun.
 
"Pemerintah harus punya care (kepedulian) terhadap itu semua," tutupnya. (jaa)

Komentar telah ditutup.