Nasional

Sanusi: Proses Hukum Korporasi Jangan Digantung

Redaktur:
Sanusi: Proses Hukum Korporasi Jangan Digantung - Nasional

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan segera memberi kepastian terhadap proses hukum perusahaan kontruksi nasional,  PT Duta Graha Indah Tbk (DGI) yang kini menjadi PT Nusa Kontruksi Enjiniiring Tbk. Hal ini terkait dengan nasib ribuan pekerja dan para investor ritel DGI di pasar modal. DGI telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi korporasi oleh KPK.

”Proses hukum terhadap korporasi jangan digantung, apalagi ini adalah perusahaan publik yang punya ribuan karyawan dan investor. Investor berharap KPK bisa mengambil langkah hukum yang positif bagi semua,” ujar Sanusi, ketua Masyarakat Investor Sekuritas (MISSI) saat dihubungi wartawan.

Sementara Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Eddy S. O. Hiariej mengatakan, proses hukum terhadap korporasi harus berlangsung efektif dan efisien. Dalam kasus DGI sebagai korporasi, proses hukumnya bisa dilakukan bersamaan dengan peradilan mantan Direktur Utama DGI, Dudung Purwadi.

Dudung dinilai melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pemerintah yaitu, proyek pembangunan RS Udayana Bali dan proyek Wisma Atlet di Palembang, yang dikerjakan oleh DGI.

Proses persidangan terhadap Dudung sendiri telah memasuki tahap akhir. Hari ini (30/10), jaksa KPK akan membacakan tuntutannya.  Sebelumnya, dalam dakwaan jaksa, Dudung disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1  UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pencantuman pasal 18 ayat 1 UU tipikor dalam dakwaan Dudung ini merupakan hal baru. Pasalnya, selama proses penyidikan Dudung hanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Tipikor. Eddy menilai, masuknya pasal 18 ayat 1 UU Tipikor dalam dakwaan Dudung karena Jaksa ingin menyatukan kasus ini dan kasus korporasi yang menimpa DGI dalam satu berkas penuntutan.

Menurutnya, dalam praktiknya, tuntutan terhadap DGI yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi korporasi oleh KPK bisa dilakukan bersamaan  dengan tuntutan kepada Dudung. ”Tidak ada salahnya jika dalam tuntutan nanti selain menuntut dirutnya, juga dituntut PT DGI sebagai korporasi,” ujarnya.

Eddy menegaskan, sasaran utama penegakan hukum perkara tipikor adalah memulihkan kerugian negara dan menghukum pelakunya sesuai dengan kesalahannya. Karena itu, jika akibat kesalahan manajemen kemudian tuntutan kepada korporasi dilakukan terpisah akan memakan waktu lama dan memciptakan ketidakpastian. ”DGI sebagai korporasi punya karyawan, punya investor dan patner kerja. Ini yang mesti dipertimbangkan oleh penegak hukum. Jangan sampai perusahaan ini bubar sementara proses hukumnya tidak pernah jelas. Langkah pemidanaan harus memberikan manfaat,” tegasnya. (tiw/jpg)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Gugat BPK, Pengacara Sebut Tidak Ada Urgensinya Hadirkan SN

Nasional / Pengusaha Didakwa Suap Bowo Sidik Rp 2,5 Miliar

Hukum / Sidang Kasus Rommy, Lukman dan Khofifah Tak Hadir

Nasional / Dua Rektor UIN Banda Aceh Diperiksa KPK

Nasional / Kasus Rommy, KPK Periksa Rektor UIN

Headline / Presiden Jokowi Segera Pilih Pimpinan KPK Baru 


Baca Juga !.