Jumat, 16 November 2018 11:19 WIB
pmk

Hukum

UU Ormas Disahkan, Polri Tidak Berwenang Bubarkan Ormas

Redaktur:

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto. (JawaPos.com)

INDOPOS.CO.ID - Meskipun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) sudah disahkan menjadi Undang-Undang, namun polri tetap tidak memiliki kewenangan khusus untuk menindak ormas yang melanggar. Sebab, tidak terdapat pasal pidana didalamnya.

“Polri itu menjalankan undang-undang kalau ada pasal pidananya. Kalau tidak ada, Polri tidak ada,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/10)

Setyo menuturkan, Polri bekerja dalam kapasitasnya untuk memonitor ormas-ormas yang berseberangan dengan Pancasila. Namun, untuk urusan pembubaran, Polri menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Kemendagri. 

"Baru, jika terdapat unsur pidana, maka Polri pun siap melakukan penindakan. Jadi sifatnya koordinatif, karena Polri juga melakukan pengawasan terhadap sosial budaya termasuk kegiatan masyarakat, jadi kita sampaikan ke yang berwenang," ujar Setyo.

Sebelumnya Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 telah disahkan DPR untuk menjadi undang-undang pada Rabu (25/10) lalu. 

Hal ini membuat dasar pemerintah semakin kuat untuk membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Sehingga Undang-Undang tersebut masih menimbulkan perdebatan oleh sejumlah pihak. (cr5/JPC)


TOPIK BERITA TERKAIT: #uu-ormas #perppu-ormas #polri-tak-bisa-bubarkan-ormas #ormas-anti-pancasila #kemendagri #setyo-wasisto 

Berita Terkait

IKLAN