Hukum

KPK Usut Raperda Reklamasi, Harus Siap Kemungkinan Cicak Buaya Lagi

Redaktur: Wahyu Sakti Awan
KPK Usut Raperda Reklamasi, Harus Siap Kemungkinan Cicak Buaya Lagi - Hukum

Bibit Samat Rianto. Foto: dok.indopos

INDOPOS.CO.ID - Saat ini KPK tengah memulai mendalami dugaan korupsi korporasi terkait kasus suap pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta atau Raperda Reklamasi.

Melihat gerak KPK yang beberapa waktu lalu telah memanggil beberapa tokoh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan raperda tersebut, mantan pimpinan KPK Bibit Samat Rianto mendukung penuh upaya lembaga antirasuah tersebut.

"Kalau memang ada aturan yang dilanggar (korporasi itu) kenapa nggak sih. Kakau ada aturan yg dilanggar kemudian ada unsur korupsinya, kenapa nggak sih," terang Bibit di Jakarta, Sabtu (4/11/2017).

Dia berargumen, dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sudah ditegaskan bahwa subyek hukum pelaku korupsi tidak saja orang, tetapi juga badan hukum atau korporasi.

"Ya bisa saja (KPK usut korporasi) UU-nya ada kok," ujarnya. "Itu UU korupsi juga menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dalam UU kan ngomong gitu yang merugikan unsur unsur negara, masuk nggak unsur-unsur itu. Kemudian dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara," paparnya

Sedangkan mengenai ketegasan KPK dalam mengusut proyek panas reklamasi tersebut, Bibit berpandangan jika ada potensi korupsi yang dilakukan harus ditindak tegas dengan risiko KPK dijadikan Cicak vs Buaya lagi.

"Kalau pandangan saya, sepanjang ada tindak pidananya kenapa tidak. Katanya KPK independen. Dengan risiko, siap nerima risiko nggak. Risikonya dijadikan Cicak Buaya," tandasnya.

Namun Bibit enggan menjelaskan Cicak Buaya yang dimaksud. (jaa)

Berita Terkait


Baca Juga !.