Hukum

KPK Terus Dalami Keterlibatan Keluarga Setnov Soal Korupsi e-KTP

Redaktur: Wahyu Sakti Awan
KPK Terus Dalami Keterlibatan Keluarga Setnov Soal Korupsi e-KTP - Hukum

Febri Diansyah. Foto: nugra/indopos

INDOPOS.CO.ID - Indikasi keterlibatan keluarga Setya Novanto dalam perkara korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik masih terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi. (KPK).

Senin (20/11) lembaga antirasuah kembali memanggil istri Novanto,  Deisti Astriani Tagor sebagai saksi.  Deisti diketahui merupakan mantan  petinggi PT Mondialindo Graha Perdana. Dalam fakta persidangan terungkap, PT Mondialindo Graha Perdana mempunyai saham di PT Murakabi Sejahtera.

Nama Deisti sebagai pemilik PT Mondialindo Graha Perdana mencuat setelah Novanto dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong pada Jumat (3/11). Saat itu, jaksa KPK mencecar Novanto soal kepemilikan saham Deisti dan anaknya, Reza Herwindo di PT Mondialindo Graha Perdana.

"Kami juga dalami pihak-pihak yang memiliki saham di sana," ujar Juru bicara KPK,  Febri Diansyah.

Febri menjelaskan, penyidik berusaha mengungkapkan riwayat kepemilikan perusahaan tersebut. Menurut dia, penyidik ingin melihat keterkaitan dari beberapa perusahaan, kepemilikan saham, proses distribusi, dan perpindahan saham.

 "Nama saksi juga tercantum di dalam salah satu perusahaan lain dengan jabatan yang cukup tinggi dan kuat," ujarnya.

PT Murakabi dipimpin keponakan Setyo Novanto, Irvanto Hendra Pambudi. Di perusahaan tersebut, Irvan menjabat direktur operasional. Saham perseroan ini juga pernah dimiliki Vidi Gunawan, adik Andi Narogong.

"Beberapa nama itu sudah kita periksa. Dan juga kita melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang kita pandang memiliki informasi terkait dengan proses pembuatan akta-akta perusahaan. Jadi itu kita dalami lebih lanjut," kata Febri.

Dalam persidangan,  jaksa penuntut umum KPK menyebutkan istri dan anak Setya memiliki saham di PT Mondialindo pada 2008-2011. Istri Setya, Deisti, memiliki 50 persen saham, sedangkan anaknya, Reza Herwindo, 30 persen. Belakangan, Setya Novanto membantah ihwal kepemilikan saham itu.

Febri menegaskan, penyidik tidak akan tergantung pada bantahan atas kesaksian sejumlah saksi. Yang terpenting, kata dia, penyidik memiliki bukti dalam menyusun konstruksi peristiwa. "Kalaupun ada yang dibantah tentu kami tidak tergantung pada bantahan," ujarnya.

Selain itu,  Febri juga menjelaskan kemungkinan KPK membuka peluang untuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Novanto. "Sejauh ini, kita belum bicara soal ada atau tidak soal TPPU. Namun, tentu aspek-aspek keuangan dan aliran dana jadi bagian yang kami cermati di kasus ini," kata Febri.

Menurut Febri, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mendalami dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Ketua DPR itu. Karena, kuat dugaan adanya sejumlah pihak yang menerima aliran dana, baik melalui perantara maupun langsung, serta dengan cara-cara tertentu. (nug)

Berita Terkait

Hukum / Menag Lukman Kembali Diperiksa KPK

Hukum / Diperiksa KPK, Menag: Mohon Maaf Saya Puasa

Hukum / KPK Periksa Menag Lukman 

Nasional / KPK Bahas Penyempurnaan UU Parpol ke Kemendagri-Kemenkeu

Nasional / Agus Rahardjo Putuskan Tak Calonkan Diri Kembali


Baca Juga !.