Hukum

MKD Harus Segera Proses Dugaan Pelanggaran Etik Novanto

INDOPOS.CO.ID - Lambatnya proses pengambilan keputusan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menentukan status Setya Novanto di DPR, mendapat sorotan dari Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie. Jimly men

Redaktur: Ali Rahman
MKD Harus Segera Proses Dugaan Pelanggaran Etik Novanto - Hukum

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto (tengah) meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/11). Ketua DPR tersebut menjalani pemeriksaan perdana selama lima jam usai ditahan oleh KPK terkait dugaan korupsi proek KTP elektronik. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Lambatnya proses pengambilan keputusan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menentukan status Setya Novanto di DPR, mendapat sorotan dari Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie.

Jimly mendesak MKD harus segera memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Pasalnya, menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, proses peradilan etik di MKD tidak perlu menunggu proses hukum Novanto terkait dugaan korupsi e-KTP di pengadilan rampung.

"MKD harus segera proses, tidak usah nunggu. Dia harus bertindak sesuai dengan laporan. Bahwa proses hukumnya berjalan, itu tidak ada kaitan dengan proses etika. Hukum jalan terus, tapi etika lain lagi," kata Jimly dalam sebuah diskusi di Kantor ICMI, Jakarta, Rabu (22/11).

Jimly juga menjelaskan, terdapat perbedaan antara peradilan hukum dan etik. Jika peradilan hukum berwenang mengadili dan menghukum seseorang yang didakwa melakukan kejahatan. Namun, lain halnya dengan peradilan etik yang memiliki tujuan untuk memperingati dan mendidik.

Selain itu, MKD selaku peradilan etik juga bertujuan menyelamatkan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi DPR yang selama ini sudah miring dimata publik.

“Jadi yang perlu dibuktikan apakah institusi DPR sudah tercemar oleh kasus ini? Kedua, apakah sudah ada pelanggaran etik dari seseorang yang menduduki jabatan ketua? Sebab posisi ketua bukan lagi anggota biasa. Maka semua perilakunya berpengaruh kepada institusi," papar Jimly.

Jimly juga menambahkan, sistem dan mekanisme peradilan etik tidak bertele-tele seperti proses hukum. Karena itu, MKD harus segera memutuskan apakah Novanto melakukan pelanggaran etik terkait statusnya sebagai tersangka kasus e-KTP.

"Selama tidak ada keputusan status pejabatnya, maka rusak itu. Etik itu harus cepat tidak usah menunggu hukum. Hukum itu jalan sendiri dengan logikanya sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, Novanto yang saat ini mendekam di Rutan KPK telah berkirim surat kepada pimpinan DPR dari Rutan KPK. Dalam surat bertuliskan tangan dan bermaterai itu, Novanto berharap tidak dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR dan juga anggota dewan. (rmn/jpg)

Berita Terkait

Headline / Gubernur Aceh Divonis 7 Tahun

Hukum / Rommy Curhat soal Fasilitas Rutan hingga Buku Yoga

Hukum / Ketua KPK Punya Harapan di Bulan Suci Ramadan

Hukum / KPK Perpanjang Penahanan Bowo Sidik Pangarso

Hukum / KPK dan Kemenkumham Bahas Penyempurnaan UU Parpol

Nasional / KPK Panggil Sofyan Basir sebagai Tersangka


Baca Juga !.