Hukum

Dokter RS yang Merawat Setnov Berpotensi Dituntut

Redaktur:
Dokter RS yang Merawat Setnov Berpotensi Dituntut - Hukum

Setya Novanto saat dirawat di RS Medika Permata Hijau.

INDOPOS.CO.ID - Saat Setya Novanto (Setnov) menjadi pasien Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH) pasca kecelakaan pada Kamis (16/11) malam lalu ada kejanggalan, sehingga menimbulkan tanda tanya. Pihak RS sempat tidak koperatif  terhadap tim penyidik KPK ketika berkunjung. Bahkan, tim penyidik tak menemukan dokter yang merawat Novanto pada malam itu. Akibatnya, penyidik gagal mengumpulkan informasi terkait kejadian. Selain itu, dokter yang menangani Novanto juga tidak bersedia memberikan keterangan medis secara rinci. Alasannya untuk menjaga privasi pasien dan sumpah jabatan yang telah dipegang.

Pakar hukum Abdul Fickar turut berpendapat soal aksi kontroversial ini. Apabila terbukti RSMPH membantu Setnov dalam hal ini agar tidak dapat memenuhi panggilan KPK, maka, pihak RS sama artinya dengan menghalang-halangi pemeriksaan pemberantasan korupsi. "Sebagai konsekuensinya, RS ini bisa dicabut izin operasionalnya," tandasnya.

Sementara terhadap dokter yang menangani bisa dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK). "Nantinya jika dari pemeriksaan terbukti secara sengaja menghalang-halangi pemeriksaan kasus korupsi, dokter bisa dituntut berdasarkan Pasal 21 UU Korupsi," jelasnya.

Abdul menjelaskan, hukum pidana merupakan hukum publik yang memaksa, termasuk pemeriksaan oleh KPK dalam perkara korupsi. Dengan demikian, sangat memungkinkan memeriksa dokter yang sengaja memberikan keterangan sakit. Padahal mungkin tidak sakit.

"Tapi sekarang belum urgent (mendesak menindak dokter, Red), KPK sebaiknya konsentrasi menuntut SN (Setnov , Red) terlebih dahulu," tandasnya.

Setelah itu, baru kemudian KPK menindak aktor-aktor yang potensi mendukung Novanto. Ini mulai dari dokter sampai Hilman Mattauch, mantan kontributor Metro TV sebagai sopir ketika kecelakaan terjadi.

Sementara itu, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) mengaku tidak dapat berkomentar banyak tentang potensi pelanggaran yang dilakukan RSMPH. Melalui Sekjen PERSI dokter Sri Rachmiani menyebutkan, PERSI belum mendapatkan informasi apapun tentang adanya rekayasa dan sebagainya. "Kita tunggu saja hasil dari penegak hukum. Kami tidak berwenang dalam memberikan punishment atau eksekusi apapun terkait pelanggaran," ujarnya.

Sri menjelaskan, PERSI sebagai wadah perhimpunan RS lebih banyak konsen di bidang pendidikan pelatihan. Kemudian membantu Kementerian Kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. "PERSI berwenang memberikan pembinaan kepada RS anggota. Tapi kalau soal kasus ini kami tidak bisa ikut campur," tuturnya.

Namun jika RSMPH terbukti secara hukum melanggar aturan, lanjut Sri, PERSI dapat menegur dan membina RS tersebut. "Kalau sudah jelas secara hukum masalahnya, membina dan menegur itu tugas PERSI," pungkasnya.            

Sebelumnya, KPK mengingatkan RSMPH agar tak menghalangi penyidik yang hendak memastikan kondisi Setnov pasca kecelakaan. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, ada pihak-pihak tertentu yang tidak kooperatif saat penyidik hendak melihat tersangka kasus e-KTP yang menjalani perawatan pascakecelakaan pada Kamis (16/11) lalu. ”Pihak manajemen RS kami harapkan tidak mempersulit kerja penyidik KPK di lokasi. Sejauh ini ada informasi yang kami terima pihak-pihak tertentu tidak koperatif,” katanya kepada wartawan, Jumat, (17/11) dini hari lalu. 

Anehnya lagi, lanjut Febri, tidak ada dokter yang mampu menjelaskan kondisi ketua umum Golkar itu usai mobil Toyota Fortuner yang membawanya menabrak sebuah tiang lampu di Permata Hijau, Jaksel. ”Di RS tidak ditemukan dokter jaga yang bertanggung jawab yang dapat menjelaskan kondisi SN,” tegas dia. (gel)

Berita Terkait

Headline / Gubernur Aceh Divonis 7 Tahun

Hukum / Rommy Curhat soal Fasilitas Rutan hingga Buku Yoga

Hukum / Ketua KPK Punya Harapan di Bulan Suci Ramadan

Hukum / KPK Perpanjang Penahanan Bowo Sidik Pangarso

Hukum / KPK dan Kemenkumham Bahas Penyempurnaan UU Parpol

Nasional / KPK Panggil Sofyan Basir sebagai Tersangka


Baca Juga !.