Bandara yang Dikelola Pusat Tidak Menyalahi Aturan

Redaktur: Syahrir Lantoni
Bandara yang Dikelola Pusat Tidak Menyalahi Aturan -

BANDARA DAERAH: Bandara Blangbintang, salah satu bandara di Aceh. foto: repro seputar aceh.com

INDOPOS.CO.ID - Kementerian Perhubungan bakal mengambil alih pengelolaan tiga bandara di Aceh. Langkah tersebut dinilai tepat. Sebab, ketika pemerintah daerah ternyata tak cukup anggaran mengelola bandara tersebut. Di sini pemerintah pusat seharusnya turun tangan. 

 
Hal tersebut dikatakan Direktur Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, di Jakarta, Kamis (30/11). Menurut Roy, pembangunan infrastruktur saat ini jadi konsern utama pemerintahan Jokowi. Maka sudah sewajarnya, ketika ada daerah membutuhkan sebuah fasilitas infrastruktur seperti bandara, pusat turun tangan membantu. Termasuk, ketika bandara itu sudah jadi, dan perlu pengelolaan yang lebih maksimal. 
 
"Namun memang Pemda harus berkoordinasi dengan pusat," kata Roy. 
 
Roy menambahkan, pengelolaan bandara yang diambil pusat, tidak menyalahi aturan. Bahkan, diperlukan, ketika pengelolaan oleh daerah dirasa tak memadai atau kurang maksimal. Apalagi, menyangkut bandara dan pelabuhan, itu menyangkut kepentingan nasional. 
 
"Pembangunan Bandara dan pelabuhan harus  dipandang sebagai kepentingan daerah dan nasional," kata Roy.
 
Karena itu kata Roy, pengambilalihan pengelolaan tiga bandara di Aceh oleh Kementerian Perhubungan, tidak masalah. Bahkan harus dipandang itu sebagai bagian dalam menjaga kepentingan nasional.  
 
Begitu juga ketika bandara itu masih dalam tahap pembangunan. Saat pemerintah daerah, tak sanggup membiayainya, maka pusat harusnya turun tangan. 
 
"Saya kira tidak menyalahi. Karena UU Otda mengatur semua urusan pembangunan adalah urusan pusat. Pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada daerah. Jadi prinsipnya, pusat berhak mengurusi semua.  APBD- nya daerah bisa dibelanjakan untuk yang lain," tutur Roy. 
 
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, juga menyatakan hal serupa. Menurut Idil, bandara dan pelabuhan termasuk infrastruktur padat modal yang membutuhkan banyak persyaratan dan dana. Jadi itu objek strategis, yang pembiayaan serta pengelolaannya tak boleh sembarangan. 
 
 "Maka jika tingkat okupasi bandara atau pelabuhan cukup tinggi terutama di dalam menunjang pembangunan daerah maka pemerintah pusat harus membantu. Misal membiayai atau mengelolanya," kata dia.
 
Tapi sekali lagi kata Idil, mesti ada perhitungan  menyeluruh sebelum pembangunan atau pengelolaan bandara dan pelabuhan diambil-alih oleh pusat. Langkah Kemenhub mengelola tiga bandara di Aceh, harus dibaca dalam konteks membantu pembangunan infrastruktur di daerah. Dan, itu tak salah. Bahkan diperlakukan. 
 
Seperti diketahui, tiga bandara di Provinsi Aceh,  yakni Bandara Sultan Malikussaleh, di Kabupaten Aceh Utara, Bandara Rembele di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dan Bandara Alas Leuser Kutacane di Kabupaten Aceh Tenggara, pengelolaannya akan ditangani langsung Kementerian Perhubungan. Proses serah terima bandara sendiri dijadwalkan pada Desember 2017. (jpg)

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Ini Tanggapan Aplikator Soal Penerapan Tarif Baru Ojek Online

Nasional / Kemenhub Tutup Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2019

Nasional / Kemenhub Berangkatkan Pemudik Sepeda Motor Gratis ke Semarang

Headline / Cikampek Utama KM 70, Mulai Menerapkan One Way

Nasional / Kemenhub Cek Kesiapan CCTV di Posko Angkutan Lebaran


Baca Juga !.