Nasional

KSAU Panglima TNI, Kemenangan Luhut?

Redaktur:
KSAU Panglima TNI, Kemenangan Luhut? - Nasional

Marsekal Hadi Tjahjanto

INDOPOS.CO.ID - Penunjukkan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo disebut-sebut mendapat pertentangan di internal istana. Beredar  kabar yang menyebutkan bahwa ada dua kelompok di istana yang menyodorkan masing-masing jagoannya kepada Presiden Joko Widodo. Menkopolhukam Wiranto disebut-sebut membawa nama Jenderal TNI Mulyono yang saat ini menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Sedangkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menyodorkan nama Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Udara.

Dengan terpilihnya Hadi Tjahjanto, maka Luhut lah pemenangnya.  Namun banyak kalangan yang menyebut adalah wajar jika Jokowi lebih memilih Hadi Tjahjanto, karena kedekatan mantan Komandan Lanud Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah itu dengan Presiden.

Lantas, apa komentar pihak istana dengan kabar tersebut? Juru bicara Istana Johan Budi tak mau menjawab hal itu. Dirinya hanya menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menunjuk Marsekal Hadi karena penilaian yang matang.

"Marsekal Hadi dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat menjadi Panglima TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," ujar Johan Budi melalui pesan singkat, kepada INDOPOS, Senin (4/12).

Selebihnya, lanjut Johan, hanyalah alasan bersifat normatif. Presiden mengganti panglima TNI lantaran Gatot akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Adapun sejak November 2017 Gatot sudah memasuki masa persiapan pensiun.

Presiden Jokowi pun sudah mengirimkan surat usulan tersebut ke DPR, Senin (4/12) pagi. Menteri Sekretaris Negara Pratikno sendiri yang mengantarkan surat tersebut kepada pimpinan DPR. "Surat tersebut disampaikan Mensesneg Pratikno ke DPR," ujar Johan.

Sementara Menko Polhukam Wiranto yang dihubungi terpisah membantah kabar yang menyebutkan dirinya menyodorkan nama Kasad. Menurut Wiranto, persoalan jabatan di pemerintahan adalah hak prerogatif presiden.

"Mana ada Menteri ga setuju dengan Presiden. Itu isu/berita Hoax kali !" tegas Wiranto saat dikonfirmasi INDOPOS melalui Whatsapp, Senin (4/12).

Wiranto tak mau bicara banyak seputar terpilihnya Marsekal Hadi sebagai calon panglima TNI.

"Maaf saya sedang di Myanmar. Nanti saja (komentar) setelah saya pulang. Terimakasih," jawab Wiranto singkat.

Sedangkan Luhut Binsar Panjaitan yang dihubungi  INDOPOS melalui telepon, tak memberikan jawaban. Sehingga tak diperoleh konfirmasi soal kabar yang menyebutkan bahwa dirinya yang menyodorkan nama Marsekal Hadi.

Sementara pengamat pertahanan dan intelejen Susaningtyas Kertopati mengakui, penunjukan panglima TNI dari matra udara ini menujukkan keseriusan Presiden Jokowi dalam menciptakan Indonesia sebagai poros maritim dunia. "Penunjukkan Marsekal Hadi bukti penguatan pilar kelima untuk pertahanan maritim fokus meningkatkan kemampuan AL dan AU," kata Nuning, panggilan akrab Susaningtyas kepada INDOPOS.

Nuning menambahkan, sesuai dengan tahapan pembangunan kekuatan maritim, maka sudah selayaknya Alutsista AU mendapat prioritas pertama.

"Kekuatan udara dibangun agar mampu beroperasi 24 jam hingga ruang udara di atas ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) dan landas kontinen," ujarnya.

Kemampuan tersebut, katanya, sangat dibutuhkan TNI untuk menjamin keunggulan di udara dan di laut.

Artinya, kata Nuning, kekuatan udara tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan udara atas semua operasi militer di laut. "Sehingga TNI AU memberikan jaminan air supremacy dan air superiority agar  TNI AL mampu melaksanakan semua operasi di laut menjaga stabilitas keamanan maritim," terangnya.

Dijabatnya Panglima TNI  dari TNI AU, lanjut Nuning dapat memberikan nilai tambah dalam mewujudkan kepentingan nasional atas pertahanan maritim tersebut. Khususnya di daerah perbatasan yaitu Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke dan Kupang.

"Dengan demikian kita akan mampu mengawasi ruang udara dan wilayah ZEE yang ada di bawahnya. Karena kemampuan yang akan kita tingkatkan adalah kemampuan penginderaan dan penindakkan atas obyek di udara dan obyek diatas permukaan," tambahnya.

Terpisah, Pendiri Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai track record Marsekal TNI Hadi Tjahjanto cukup dan memiliki kompetensi layak menjadi Panglima TNI. "Dia sudah menjadi kepala staf dan memiliki karir militer yang cukup baik. Dia adalah salah satu perwira terbaik yang dimiliki TNI AU saat ini," kata Karyono.

Menurutnya, ‎mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI merupakan kewenangan Presiden. Sesuai UU TNI, calon Panglima TNI diajukan oleh Presiden ke DPR untuk dilakukan fit and proper test. Sesuai persyaratan konstitusi, calon panglima TNI pernah menjadi kepala staf.

"Dengan demikian, secara prosedur dan konstitusi, langkah Presiden Jokowi mengajukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI sudah sesuai dan memenuhi persyaratan," katanya.

Selain itu, dari aspek kesatuan TNI, lanjut Karyono, yang menggantikan Gatot Nurmantyo memang diperlukan adanya rotasi antar matra atau angkatan.

"Secara rotasi memang jatahnya AU. Bagi saya itu penting untuk menjaga agar tak ada angkatan yang dianaktirikan," ujarnya.

Mengenai calon tunggal panglima TNI, ucapnya, hal itu tidak menjadi persoalan karena tidak melanggar undang-undang. "Namun secara psikologis dalam mengajukan calon TNI dan Kapolri lebih baik cukup satu calon agar lebih kondusif. Yang paling penting soal pengangkatan panglima TNI adalah sesuai konstitusi dan prosedur," terangnya.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri terpisah menambahkan, pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo memang seharusnya berasal dari Angkatan Laut atau Angkatan Udara.

"Harus mempertimbangkan pola rotasi secara bergiliran oleh tiap matra atau angkatan," ujar Gufron. Gufron melanjutan, rotasi pimpinan lembaga militer sesuai dengan amanat Pasal 13 Undang-Undang TNI.

Pasal tersebut menyatakan bahwa jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif tiap-tiap matra yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Selain itu, Gufron juga menilai penerapan pola rotasi jabatan Panglima TNI penting untuk membangun soliditas dan profesionalisme di dalam tubuh TNI. Pola tersebut diyakini akan menumbuhkan rasa kesetaraan dalam TNI.

Dari sisi lain, rotasi jabatan Panglima TNI dari Angkatan Darat ke Angkatan Laut atau Angkatan Udara juga selaras dengan agenda kepentingan pemerintah untuk memperkuat sektor maritim

"Membangun maritime security membutuhkan pembangunan kekuatan terintegrasi antara angkatan udara, laut tanpa meninggalkan kekuatan angkatan darat," kata Gufron. (dil)

TAGS

tni

Berita Terkait


Baca Juga !.