Nasional

Apa Kata PKS soal Yerusalem?

Redaktur: Muhammad Izzul Mutho
Apa Kata PKS soal Yerusalem? - Nasional

Foto : istimewa

INDOPOS.CO.ID - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mendesak pemerintah Amerika Serikat (AS) segera menarik dukungannya atas pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Menurutnya, pernyataan sepihak tersebut dinilai sebagai pernyataan provokatif yang mengancam kedamaian timur tengah dan mengoyak rasa perdamaian dan antipenjajahan di seluruh dunia. "Untuk itu, kami mendesak Presiden Trump dan Pemerintah AS untuk menganulir pernyataannya atas pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Dengan pengakuan sepihak itu, kata Jazuli, telah membuktikan bahwa pemerintahan AS cacat dalam penegakan hak asasi manusia.  "Jadi pengakuan itu merupakan blunder politik Pemerintahan AS yang mengaku sebagai negara demokrasi," terangnya.

Dirinya meminta Kedutaan Amerika yang ada di Indonesia untuk menjelaskan secara detail apa motif dan tujuannya dari pernyataan Presiden AS Donald Trumph iti kepada rakyat Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan rakyat Palestina.

"Pernyataan Donald Trump itu  sama saja bentuk dukungan terhadap penjajahan dan penindasan terhadap rakyat palestina dan melukai 1,7 miliar umat Islam dan umat-umat lain yang cinta perdamaian dan kedamaian dunia," tegasnya.

Jazuli yang juga menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi  hubungan luar negeri ini menerangkan, Indonesia punya posisi diplomasi yang jelas dan tegas atas Palestina. "Yakni sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945, Indonesia menentang penjajahan di atas dunia termasuk penjajahan Israel atas tanah dan rakyat Palestina," terangnya.

Lebih lanjut, Jazuli mengungkapkan, sudah banyak kajian serta keputusan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menegaskan Israel tidak memiliki hak atas Yerusalem. "Di antaranya,  Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) yang telah mengeluarkan resolusi yang mengecam kegiatan penggalian arkeologi oleh Israel di Jerusalem dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional," pungkasnya. (dil)

Baca Juga


Berita Terkait

Internasional / Kim Jong-Un Terima Surat Pribadi dari Trump

Politik / PKS dan Gerindra Kompak Pilih Tetap Jadi Oposisi

Internasional / Iran Balas Ejekan Donald Trump

Internasional / Trump akan Temui Presiden Korsel Bahas Denuklirisasi Korut

Politik / PKS Punya Srikandi Pertama Lolos DPRD


Baca Juga !.