Nasional

LSM Anti Korupsi Desak KPK dan Polisi Buka-Bukaan Kasus Kondensat

Redaktur: Redjo Prahananda
LSM Anti Korupsi Desak KPK dan Polisi Buka-Bukaan Kasus Kondensat - Nasional

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

INDOPOS.CO.ID - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mendatangi kantor Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri di Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (21/12). 

Dia bermaksud menyerahkan copy gugatan praperadilan kasus kondensat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

"Penyerahan copy gugatan ini dimaksudkan agar penyidik lebih awal mempersiapkan diri menghadapi persidangan nanti sekaligus permintaan buka-bukaan data guna menunjukkan kerja profesional," ujar Boyamin kepada Indopos, Kamis (21/12). 

Dengan buka-bukaan nanti maka akan terbukti jika penyidik sudah profesional. Di lain pihak juga akan terbukti yang menghambat perkara hingga berlarut-larut adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung). 

"Karena (Kejagung) telah memberikan petunjuk subyektif dan sulit di luar KUHAP," singgung dia. 
 

Menurutnya, jika penyidik bersedia terbuka dengan masyarakat, maka berkesempatan untuk berkolaborasi dengan MAKI untuk berhadapan dengan jaksa di sidang praperadilan nanti. 

"Semoga penyidik bersedia kerjasama dalam hal kebaikan membongkar kasus korupsi," harap Boyamin.

MAKI telah melayangkan gugatan karena sampai kini kasus tersebut mangkrak dan tidak jelas penanganannya. MAKI telah melayangkan gugatan praperadilan terhadap Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (20/12). 

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono dan pendiri PT Trans Pasifik Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno.

Dari ketiga orang tersebut, penyidik baru menahan Raden Priyono dan Djoko Harsono. Sedangkan Honggo Wendratno diduga masih berada di Singapura.

‎Kasus ini diduga berawal adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penunjukan TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara. Berdasarkan perhitungan BPK, kerugian negara ditaksir mencapai US$ 2,7 miliar dollar atau sekitar Rp35 triliun.

Karena dasar itu, penyidik tengah mempertimbangkan untuk menjerat para tersangka dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). ‎
Namun saat ini penyidik baru menjerat mereka dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang diganti menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(ydh)

Berita Terkait

Headline / Gubernur Aceh Divonis 7 Tahun

Hukum / Rommy Curhat soal Fasilitas Rutan hingga Buku Yoga

Hukum / Ketua KPK Punya Harapan di Bulan Suci Ramadan

Hukum / KPK Perpanjang Penahanan Bowo Sidik Pangarso

Hukum / KPK dan Kemenkumham Bahas Penyempurnaan UU Parpol

Nasional / KPK Panggil Sofyan Basir sebagai Tersangka


Baca Juga !.