Selasa, 11 Desember 2018 04:16 WIB

Politik

Warga Dayak ‘Serbu’ Jakarta

Redaktur:

SEMULA AKRAB-Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin dan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang.

INDOPOS.CO.ID - Masyarakat Dayak mulai gerah dengan langkah yang dilakukan Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin, yang dinilai mengkriminalisasi dua walikota di Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka pun datang ke Jakarta untuk menemui Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Selasa (2/3). Masyarakat Dayak minta agar Kapolda Kaltim diganti, karena langkahnya sudah terlalu jauh, terkait rencananya maju di pilgub Kaltim 2018.

Kumpulan organisasi masyarakat (ormas) Dayak yang tergabung dalam Forum Dayak Bersatu (FDB) itu,  bertandang ke ibukota sejak Senin (1/1) sore. Kedatangan para tokoh Dayak dari berbagai daerah di Kaltim ini bertujuan untuk menemui pejabat di Mabes Polri. Keinginan itu tertera dalam surat pernyataan sikap masyarakat Dayak Kaltim melalui FDB.

Deputi I Kaltim Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yulianus Henock menyebutkan, kedatangan tim ini menanggapi pemberitaan yang beredar baik di media cetak maupun online. Khususnya soal pemeriksaan yang dilakukan Kepolisian terhadap tokoh Dayak Syaharie Jaang.  Wali Kota Samarinda tersebut merupakan Ketua Umum Persekutuan Dayat Kalimantan Timur (PDKT) atau Kepala Suku Dayak Kaltim.

"Kami menolak proses hukum yang sedang dijalankan Polri terhadap tokoh Dayak Kaltim sekaligus Ketua Umum PDKT Bapak Syaharie Jaang yang sedang berproses menjadi calon gubernur Kaltim periode 2018-2023," ucapnya.

Menurut FDB, sikap penolakan tersebut bukan berarti pihaknya tidak menghormati proses hukum. Namun, FDB merasa janggal karena pemeriksaan justru dilakukan saat hari-hari terakhir pendaftaran calon gubernur.

Sehingga, sulit menafikan adanya unsur politisasi terhadap hukum dalam masalah tersebut. Mengingat Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin juga sedang berproses menjadi calon gubernur Kaltim. Seperti yang masyarakat luas ketahui, Kapolda Kaltim akan menjadi salah satu petarung dalam bursa kursi KT 1.

Intinya, kedatangan FDB ingin memberikan rekomendasi serta aspirasi masyarakat tentang situasi Pilkada di Kaltim kepada Polri. Yulianus merasa situasi politik di Benua Etam tak lagi sehat. Apalagi terlihat dengan adanya pemanggilan calon pasangan gubernur yang sarat bermuatan politis tersebut. Contohnya pemeriksaan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

Menurutnya, tindakan bertemu dengan Polri ini adalah upaya FDB menjaga situasi Pilkada Kaltim yang aman dan kondusif. Maka dari itu langkah pertama yang perlu dilakukan yakni beraudiensi dengan Polri. "Untuk menjaga netralitas dan profesionalisme Polri, kami meminta Kapolri segera mengganti Kapolda Kaltim," tuturnya.

Jika tak ada perubahan dan tanggapan, mereka siap melakukan pertemuan dengan pihak lain. "Mungkin kami bisa ke Komisi 3 DPR RI atau bahkan sampai presiden agar pendapat masyarakat Kaltim ini didengar. Kami masih terus berusaha agar aspirasi ini terdengar," jelasnya.

Namun apabila aspirasi dan permintaan ini tak kunjung terpenuhi, maka pihaknya tidak dapat mendukung Pikada Kaltim 2018. Khawatirnya, situasi dan kondisi sosial masyarakat menjadi tidak kondusif.

"Kami sepenuhnya mendukung pelaksanaan Pilkada Kaltim 2018 yang kondusif serta bebas dari intervensi kekuasaan, menerapkan prinsip jujur dan adil," imbuhnya.

Pekan lalu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah menekankan kepada setiap anggota polri untuk menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas menghadapi Pilkada Serentak 2018. 
Untuk masalah netralitas pilkada, Kapolri telah menyampaikan dalam setiap kesempatan. “Jelas dimana mana saya sampaikan bahwa institusi polri adalah institusi yang netral. Oleh karena itu semua anggota Polri yang ada di insittusi ini harus netral,” tegas Kapolri saat laporan akhir tahun 2017 di mabes polri, akhir pekan lalu. 
Menurut Jendral Tito, hal tersebut telah disampaikan secara berjenjang dari atas sampai ke bawah. Dan untuk memastikannya, pengawasan secara internal dan eksternal akan dilakukan untuk menyakinkan polri dalam posisi netral. “Kita mengaktifkan dari jajaran propam, dari inspektorat untuk memastikan dan meyakinkan anggota kita netral,” tegasnya. 

Lantas, apa komentar Mabes Polri soal kedatangan warga Dayak ke Jakarta? Kadiv Humas Mabes Polri Kombes Pol Irjen Pol Setyo Wasisto kepada INDOPOS menyangkal isu pemeriksaan bermuatan unsur politik.

Menurutnya, kalau memang terdapat unsur pidana terhadap pemeriksaan, tentu tidak termasuk tindakan kriminilisasi. Ia berpendapat, kriminalisasi dapat terjadi jika yang bersangkutan tidak melakukan suatu masalah, namun harus ditangkap atau diproses aparat hukum.

"Jadi saya tidak yakin pemeriksaan ini bagian dari kriminalisasi. Kalau merasa ada kriminalisasi, dia punya hak melakukan pra peradilan," katanya saat ditemui di Mabes Polri Jakarta, Selasa (2/1).

Soal kejanggalan waktu pemeriksaan yang mendekati jadwal pendafataran calon pasangan, Setyo pun mengaku tidak tahu alasan tersebut. Ia mengatakan, waktu pemeriksaan merupakan wewenang penyidik secara independen. 

"Kami perlu cek dulu, apa memang ada maksud tertentu dibalik pemeriksaan ini. Saya pikir masyarakat juga sudah bisa menilai apalagi informasi sudah sangat terbuka," tuturnya

Setyo menuturkan, sejauh ini dirinya belum mendengar kabar soal rencana pengunduran diri Kapolda Kaltim. 

"Informasinya bulan 2 (Februari, red) beliau pensiun, kita tunggu saja berapa saat lagi mungkin ada perubahan," imbuhnya. 

Ia menambahkan, Kapolri sudah jauh hari menyarankan mundur bagi para pejabat Polri yang ingin maju dalam kursi pimpinan daerah Pilkada 2018. 

"Tujuannya agar tidak terjadi konflik kepentingan. Jadi bagi siapa pun anggota Polri yg ingin kepala daerah sebaiknya mundur. Sehingga tidak melibatkan insitusi Polri, kami tetap bisa netral," jelasnya. (gel)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #kapolda-kaltim #kapolri-jenderal-tito-karnavian 

Berita Terkait

IKLAN