Jakarta Raya

KPK Incar Tower Mikrosel

Redaktur:
KPK Incar Tower Mikrosel - Jakarta Raya

DENGAR PENDAPAT - Pengusaha tower dipanggil DPRD DKI Jakarta untuk menjelaskan pembangunan yang tidak berizin. Bahkan, dewan menduga terjadi kerugian keuangan daerah akibat ulah pengusaha. Foto: Purwoko/INDOPOS.CO.ID

INDOPOS.CO.ID - Penyimpangan yang dilakukan dalam proses pembangunan tower mikrosel sudah diendus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disampaikan anggota Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI Jakarta Adventus Hutapea.

Menurut dia, dengan potensi kerugian mencapai triliunan rupiah, akan membuat KPK tertarik mengusut kasus ini. "Saya minta para pengusaha tower dan pejabat DKI siap-siap saja dipanggil KPK," ujar Adventus, saat rapat pemanggilan pemilik tower di ruang rapat komisi A, Rabu (3/1).

Adventus menduga ada kong kalingkong antara pengusaha dengan aparat pemda DKI. "Kalau tidak bagaimana mungkin tower-tower itu bisa berdiri," kata dia.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta akan membentuk pansus untuk mengusut tower mikrosel yang berdiri di atas lahan Pemprov DKI. Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik mengatakan, ada penyimpangan soal pemanfaatan aset di Pemprov DKI. 

"Hasil rapat makin jelas bahwa ada penyimpangan soal pemanfaatan aset, kan ada perda soal pemanfaatan aset. Itu harus dikenakan biaya karenanya untuk mendalami itu Komisi A merekomendasikan untuk dibuat segera pansus pemetaan aset, pansus pengelolaan aset tiang-tiang," kata Taufik di tenpat yang sama.

Menurut Taufik, setelah mendirikan tower mikrosel, selama ini pemilik hanya membayar biaya retribusi yang besarnya tidak signifikan bagi Pemprov DKI. Taufik meminta pendirian tower mikrosel menggunakan sistem sewa yang lebih sesuai.

"Retribusi itu kan berkaitan dengan proses izin, bukan sewa lahan. Dia berizin mau ditaruh swasta, itu kewajibannya itu. Dia dapat izin, punya kewajiban a, b, c, d di lahan swasta, itu bayar sewa," ujar dia.

Jika tower tersebut ditertibkan, Taufik menyebut Pemprov DKI akan menerima pendapatan sebesar Rp 2 triliun per tahun. "Enam puluh persen kan ini di lahan pemda. Itu harusnya bayar lahan itu . Itu Perda dan Permendagri-nya ada, pemanfaatan aset pemerintahan daerah. Kalau dimaksimalkan hitung-hitungannya saya bisa Rp 1-2 triliunlah," ungkap dia.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah memoratorium pemberian izin untuk tower mikroseluler. Bersamaan dengan itu, Pemprov DKI akan mengaudit pemberian izin pemberian izin tower mikroseluler.

Langkah moratorium itu tertuang dalam surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) melalui surat bertanggal 20 Desember 2017. Surat itu diteken langsung oleh Kepala PMPTSP Edy Junaedi.

"Menindaklanjuti rapim gubernur pada 19 Desember 2017 perihal evaluasi perizinan tiang mikroseluler, bersama ini disampaikan pemberitahuan bahwa untuk sementara tidak menerima dan memproses izin bangunan pelengkap tiang mikroseluler (moratarium) sampai tanggal 31 Maret 2018," demikian petikan inti dari surat tersebut.

Edy mengatakan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengaudit pemberian izin itu. Audit dilakukan bersama Dinas Badan Pengelola Aset Daerah DKI. "Kita akan audit bersama dengan BPAD," kata Edy. (wok)

Baca Juga


Berita Terkait

Jakarta Raya / Dewan ‘Kejar’ Tower Microcell

Jakarta Raya / Perusahaan Tower Microcell Terancam Dipadanakan

Jakarta Raya / Dewan akan Bentuk Pansus Microcell


Baca Juga !.