Jakarta Raya

Pemprov Serius Antisipasi Korupsi

Redaktur:
Pemprov Serius Antisipasi Korupsi - Jakarta Raya

MULAI BEKERJA - Komite Pemberantasan Korupsi DKI Jakarta bersama gubernur dan wakil gubernur, Rabu (3/1).

INDOPOS.CO.ID - Ancaman korupsi terus membayangi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Tidak ingin kinerjanya tercoreng karena ulah oknum yang korupsi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) Jakarta.

Tak tanggung-tanggung, Anies menunjuk Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011 - 2015, Bambang Widjojanto sebagai ketua Komite Pencegahan Korupsi. "Komite PK ini dibentuk dengan tujuan mencegah terjadinya korupsi dengan cara membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip tata pemerintahan yang baik ini adalah pemerintahan yang bersih, akuntabel, sesuai aturan hukum, efektif, efisien dan partisipatif," ujar Anies, Rabu (3/1).

Sementara itu, Ketua Komite PK Jakarta yang baru saja ditunjuk, Bambang Widjojanto, mengatakan, dirinya bersedia karena itu adalah kesempatan yang baik baginya, untuk membantu terwujudnya model pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Komite Pencegahan Korupsi ini menjadi yang lembaga pencegahan korupsi yang pertama kali secara sengaja dibuat di provinsi. “Dengan posisi Jakarta yang strategis, sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis, sudah seharusnya Pemprov DKI Jakarta menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi penyelenggaraan pemerintahan,” tandas dia. 

Bambang mengungkapkan, keunikan komposisi anggota Komite PK yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Salah satunya adalah keberadaan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) hak asasi manusia (HAM) Nursyahbani Katjasungkana dalam komite itu. "Selama ini, bicara korupsi enggak pernah diintegrasikan sama HAM," ujar dia.

Selama ini, sambung Bambang, persoalan korupsi dan persoalan hak asasi manusia selalu dibicarakan secara terpisah padahal dampaknya bisa saja saling bersinggungan. "Jadi sekarang kita mulai membangun perspektif yang mengintegrasikan isu anti korupsi dengan hak asasi manusia," kata dia. (wok)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / DKI Minim Anggaran Revitalisasi Trotoar

Megapolitan / Draf Tatib Pemilihan Wagub DKI Rampung

Megapolitan / Kata Anies, Pendatang Menggerakkan Perekonomian Jakarta

Megapolitan / Horee…DKI Hapus Operasi Yustisi

Nasional / DKI Sudah Kembangkan Ekosistem Wakaf


Baca Juga !.