Nasional

Bersama OKI,Pemerintah Diminta Lobi Saudi

Pengenaan PPN 5 Persen pada Ibadah Haji-Umrah

Redaktur:
Bersama OKI,Pemerintah Diminta Lobi Saudi - Nasional

INDOPOS.CO.ID - Parlemen meminta pemerintah bersama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melobi Arab Saudi supaya PPN 5 Persen tidak dikenakan pada komponen langsung ibadah haji dan umrah. Komponen langsung terkait haji misalnya pengadaan sewa pemondokan dan jasa katering. Kemudian juga terkait dengan layanan transprotasi selama jamaah berada di Saudi.

’’Saya pribadi mengatakan kenaikan PPN 5 persen per orang di haji itu tidak perlu terjadi,’’ kata Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong kemarin (4/1). Dia mengatakan, mumpung masih ada selang waktu jelang musim haji 2018, pemerintah Indonesia menjalankan misi diplomasi bersama negara-negara anggota OKI. Upaya diplomasi itu sedapatnya menekan atau melobi pemerintah Arab Saudi supaya pengenaan PPN 5 persen itu dikecualikan untuk komponen terkait ibadah haji termasuk umrah.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, imbas dari PPN 5 persen itu tidak sekadar berdampak pada penyelenggaraan haji Indonesia. Tetapi juga kepada negara lain yang mengirim jamaah haji dalam jumlah besar. ’’Arab Saudi jangan tergesa-gesa (menerapan PPN 5 persen). Keputusan sepenting itu dibicarakan dahulu kepada negara-negara pengirim jamaah haji,'' katanya.

Bagi Ali, haji maupun umrah adalah ibadah. Bukan sekadar perjalanan wisata, bisnis, atau sejenisnya. Tanpa ada pungutan PPN 5 persen tersebut, perputaran uang dari seluruh jamaah haji sejagat sudah sangat besar. ’’Apa mungkin Arab Saudi kekurangan uang. Apa-apa mau diuangkan,’’ tuturnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menuturkan, pembahasan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2018 dimulai sekitar akhir Januari atau awal Februari. Penetapan BPIH 2018 diharapkan bisa diputuskan Februari juga. Kalaupun Saudi tetap ngeyel menerapkan PPN 5 persen, termasuk pada komponen haji, dia berharap Kemenag memperketat pengawasan hotel.

Sebab ada peluang pengusaha di Saudi memanfaatkan momentum tarikan PPN 5 persen itu untuk menggenjot harga setinggi-tingginya. ’’Seperti sewa rumah, kendaraan, properti, dan katering,’’ tuturnya. Untuk penghematan lainnya, dia meminta Kemenag mengkaji ulang rencana menambah jatah makan selama jamaah berada di Makkah.

Kemudian memperbanyak pengangkutan jamaah oleh maskapai Garuda dan meninjau ulang besaran living cost atau uang saku jamaah. Selama ini, jamaah haji mendapatkan uang saku 1.500 riyal atau sekitar Rp 5,3 juta per jamaah. Terkait desakan supaya pemerintah melobi Saudi melalui OKI, belum ada komentar resmi dari Kemenag maupun Kementerian Luar Negeri. Jawa Pos sudah mencoba meminta konfirmasi ke dua kementerian itu tetapi belum ada respons. (wan/oki)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.