Selasa, 20 November 2018 05:17 WIB
pmk

Hukum

Perlu Edukasi untuk Memilih Calon Pemimpin yang Berintegritas

Redaktur:

Foto : ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan mantan narapidana dapat kembali mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dinilai akan menambah sederet catatan hitam bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pasalnya, di Pilkada serentak 2018 yang tinggal menghitung bulan ini dikabarkan diantara kontestan merupakan mantan narapidana.

Sejumlah pihak pun menilai dengan kembalinya mantan narapidana maju di Pilkada sama halnya membuka ruang pejabat terebut untuk melakukan kejahatan yang sama. Karena, dari sejumlah kasus korupsi anggaran negara yang berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaian besar adalah kepala daerah. Hal inilah yang membuat perhatian sejumlah kalangan. Selain itu, putusan MK yang memperbolehkan mantan kepala daerah dapat mencalonkan kembali maju di Pilkada, dinilai sangat melukai hati rakyat dan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.

Menyikapi persoalan tersebut Kepala Riset dan Litbang Nasional Corruption Watch (NCW) Agus Wahid menilai mantan narapidana yang diperpolehkan untuk kembali maju untuk mengikuti kontestasi politik adalah merupakan hak konstitusional. Karena pasca adanya putusan MK tersebut tentunya semua pihak harus mematuhi putusan itu.

Namun demikian, kata Agus, politik itu sejatinya mengedepankan moral. Jadi terkait dengan adanya calon mantan narapidana yang kembali maju di Pilkada, tentunya dalam realitas politiknya masyarakat saat ini lebih cerdas. Mana calon pemimpin yang memang hanya berambisi kekuasaan dan mana pemimpin yang benar-benar mengabdi untuk rakyat.

“Terlebih di era perkembangan teknologi digital seperti saat ini masyarakat dapat mengakses rekam jejak calon. Sangat mudah sekali, tinggal klik kepala daerah mantan narapidana, tentu akan muncul di internet siapa-siapa yang pernah terlibat dan berususan dengan KPK atas persoalan korupsi,” ungkap Agus, Jumat (5/1).

Menurut Agus, sebagai tanggungjawab moral NCW akan terus mengawal pesta demokrasi ini agar mengasilkan pemimpin yang benar-benar membawa ke arah lebih baik. Selain itu calon pemimin kepala daerah kedepan jangan sampai tersandra dengan persoalan pribadinya baik itu hal yang menyangkut tindakan asusila maupun tindak pidana korupsi yang pernah dilakukannya.  Untuk menjawab semua itu, perlu dilakukan edukasi untuk memilih calon pemimpin yang berintegritas.

“Saya kira rekam jejak calon kepala daerah juga harus menjadi perhatian bagi semua kalanghan. Agar masyarakat tidak salah memilih. Dengan kata lain, jangan sampai jatuh di lubang yang sama dalam memilih sang pemimpin tersebut.  Kemudian bagaimana prospektus politiknya ketika sang narapidana itu kembali merebut kekuasaan yang sempat terhenti karena harus masuk dijeruji besi akibat ulah korupsi yang dilakukannya, itu pun harus menjadi perhatian publik,” papar Agus.

Oleh karena itu, pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat untuk kembali mereview calon kandidat yang akan dipilihnya. “Selain itu, kita akan melakukan pemahaman kepada para donatur calon kandidat Pilkada yang dinilai memiliki resistensi tinggi agar lebih selektif. Karena dalam undang-undang mengenai anggaran pemilu juga ada batasannnya,” pungkasnya.

Sementara itu, dengan munculnya sejumlah nama mantan narapidana ikut bertarung di pesta demokrasi ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief bereaksi keras atas. Menurutnya aturan terpidana percobaan boleh ikut pemilihan kepala daerah dalam PKPU menuai kontroversi. Aturan ini dinilai melukai hati rakyat dan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.

“Mantan napi korupsi jadi bupati dan mantan napi korupsi dibolehkan ikut pemilihan gubernur lagi. Negeri ini memang sakit,” tulis Laode dalam akun Twitter-nya, @LaodeMSyarif belum lama ini. (jpg)


TOPIK BERITA TERKAIT: #mahkamah-agung #korupsi 

Berita Terkait

Idrus Sangkal Gunakan Uang Suap untuk Umrah

Headline

Giliran Mantan Kepala BPBD Tersangka

Megapolitan

Kartu Nikah Jadi Celah Korupsi? Ini Kata KPK

Nasional

IKLAN