Jakarta Raya

Inilah Salinan Putusan MA Atas Pembatalan Pergub DKI

Redaktur: Riznal Faisal
Inilah Salinan Putusan MA Atas Pembatalan Pergub DKI - Jakarta Raya

BAKAL RAMAI LAGI: Suasana Jl MH Thamrin pasca pembatalan Pergub DKI oleh Mahkamah Agung. Foto: Toni Suhartono/INDOPOS.CO.ID

INDOPOS.CO.ID - Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan pembatasan pengendara sepeda motor di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, telah final dan mengikat. Atas putusan yang telah dikabulkan MA, maka Pemprov DKI harus mentaati putusan MA tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid  Baswedan memastikan akan menaati putusan MA yang membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Putusan itu tertuang dalam Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2017.

"Kalau MA memutuskan ya pasti ditaati dong," kata Anies, Senin (8/1).

Berikut salinan putusan pembatalan pergub DKI terkait larangan pemotor melintasi kawasan MH Thamrin :
Seperti dikutip dari putusan Mahkamah Agung yang ada dalam website resmi Mahkamah Agung (MA) bahwa permohonan itu adalah perkara permohonan keberatan hak uji materil terhadap pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 195 tahun 2014 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor juncto pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 141 tahun 2015 tentang perubahan atas Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 195 tahun 2014 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor.

Dimana permohonan tersebut, diajukan oleh Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar dengan melawan Gubernur DKI Jakarta. Putusan nomor 57 P/HUM/2017 itu, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada Selasa 21 November 2017 lalu, oleh Irfan Fachrudin, hakim agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis.

Lalu hakim agung Yosran dan Is Sudaryono masing-masing bertindak sebagai anggota Majelis. Putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis bersama anggota majelis.

Dalam putusan itu, majelis mengabulkan permohonan dari kedua pemohon tersebut. MA menyatakan, menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda motor bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang Iebih tinggi, yaitu Pasal 133 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 Undang Undang Nomor 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi Manusia serta, Pasal 5 dan 6 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

MA juga menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbu kota Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbu kota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, MA memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara. Dan terakhir, MA menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (ibl)

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / Thamrin Nihil Kecelakaan Sejak Pembatasan Motor

Jakarta Raya / MA Batalkan Pergub DKI, Pemotor Bisa Lintasi Thamrin Lagi

Jakarta Raya / Larangan Motor Melintas Sumbat Rezeki Warga

Jakarta Raya / Rencana Pencabutan Larangan Motor di Thamrin Dihadang PDIP

Jakarta Raya / Pencabutan Larangan bagi Sepeda Motor Terus Dikaji

Jakarta Raya / Insentif Buat Mereka yang Tidak Naik Motor


Baca Juga !.