Jumat, 21 September 2018 07:25 WIB
pmk

Jakarta Raya

MA Cabut Larangan Motor, Biro Hukum Langsung Koordinasi dengan Dishub

Redaktur: Redjo Prahananda

Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhana. Foto istimewa

INDOPOS.CO.ID - Biro Hukum DKI Jakarta langsung berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan pascaputusan Mahkamah Agung (MA).

MA membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin.

Peraturan ini mulai berlaku di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Putusan itu tertuang dalam Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2017.

"Kami segera kaji dengan Dishub, teknis seperti apa setelah putusan MA ini," ujar Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhana, Senin (8/1).

Yayan menjelaskan, setelah putusan MA ini, adalah pencabutan Pergub. Yayan kemudian membuat laporan. "Kalau sudah dicabut otomatis Pergub juga harus dicabut," kata dia.

Dalam putusan itu, MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan Pergub itu.

Majelis hakim dipimpin Irfan Fachruddin menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. (wok)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pelarangan-sepeda-motor #dishub-dki #mahkamah-agung 

Berita Terkait

IKLAN