Senin, 26 Februari 2018 02:40 WIB
Citra indah

Hukum

Misteri Tanpa Ujung Kasus Novel Baswedan, Bisa Terungkap?

Redaktur: Redjo Prahananda

Novel Baswedan

INDOPOS.CO.ID - Memasuki sembilan bulan kasus penyerangan air keras menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan, kasus ini masih menjadi misteri.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai, kasus Novel ini tidak ditangani secara serius oleh pihak kepolisian.

Indikasi terlihat saat polisi mengerjakan kasus lain terlihat begitu cepat namun soal teror Novel terasa lambat.

"Karena kalau kita compare dengan kejadian yang sama, kalau compare dengan dulu-duluu mengejar. Ini persoalan keseriusan. Ini problem keseriusan. Problem ini harus dipecahkan," ujar Zainal di Kantor ICW Kalibata Jakarta Selatan, Kamis (11/1).

Dia menegaskan, kasus Novel ini menjadi semacam tanda bahwa penegakan hukum di negeri ini berstatus ganda. Hukum di Indonesia ini disebut tajam ke atas tumpul ke bawah.

"Saya bayangkan Novel itu kayak monumen bahwa memang penegakan hukum yang ditawarkan negeri ini masih berstatus ganda. Serius dilakukan, tapi kalau mengancam diru sendiri keseriusan itu sirna. Ini menjadi catatan besar bagi penegakan hukum," imbuh dia.

"Bagaimana pun, Jokowi sebagai pemegang kunci kepresidenan untuk kepolisian harus bisa menggedor,” ucap Zainal menegaskan.

Ditempat sama, Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, terkait usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) untuk menyingkap kasus Novel masih dalam tahap pembicaraan pimpinan KPK.

"Memang salah satu pembicaraan di internal di pimpinan KPK, kita belum sampaikan pada kesimpulan itu. Meksipun kami sangat paham TGPF setuju atau tidak setuju KPK kalau Presiden ingin membentuk TGPF misal digarapkan. Namun tidak ada hambatan. Tinggal kita meletakkan TGPF itu dalam hal apa," tuturnya.

Febri berharap kasus ini segera diungkap sebagai sebuah pesan bahwa tak akan ada lagi orang  menjadi korban teror dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebab, menurut dia, bisa saja teror itu menimpa pegawai KPK.

"Kalau kami lebih melihat, kalau Presiden mengambil kebijakan soal TGPF, sebagai upaya memperkuat kepolisian untuk menemukan pelaku tapi juga mencegah orang-orang yang terlibat dalam pemberantasan korupsi tidak menjadi korban," tutupnya. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #Novel Baswedan #KPK #Polisi 

Berita Terkait

IKLAN