Senin, 26 Februari 2018 02:25 WIB
Citra indah

Politik

Batal Nyalon, La Nyalla Bongkar Setoran

Redaktur:

La Nyalla Mattalitti

INDOPOS.CO.ID - La Nyalla Mattalitti kecewa tak diusung sebagai calon gubernur dalam Pilkada Serentak 2018. Mantan Ketua Umum PSSI itu pun membongkar syarat uang yang diterapkan Partai Gerindra untuk mengeluarkan rekomendasi di Pilgub Jawa Timur 2018. Ketua Umum partai berlambang burung garuda, Prabowo itu dituding telah meminta uang mahar ratusan miliar rupiah kepada La Nyala. 

Dari pengakuan La Nyalla, pertama kali dimintai uang untuk uang saksi pada 9 Desember 2017 lalu. Namun, dirinya tak merinci uang saksi ini untuk ajang pesta demokrasi yang mana. ”Ada saat tanggal 9 itu yang ditanyakan uang saksi. Kalau siapkan uang saksi, saya direkom tapi kalau uang saksi dari 68.000 TPS dikali Rp 200.000 per orang dikali dua berarti Rp 400.000. Itu sekitar Rp 28 miliar. Tapi, yang diminta itu Rp 48 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017. Nggak sanggup saya, ini namanya saya beli rekom, saya nggak mau,” paparnya kepada wartawan di jalan Prof Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/1).

Menurut La Nyalla, dirinya kecewa disyaratkan uang oleh partainya sendiri. Padahal, dirinya telah berkorban banyak untuk partai besutan Prabowo Subianto itu. Bahkan, permintaan uang untuk mengeluarkan rekomendasi disebut La Nyalla datang langsung dari Prabowo. Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai ratusan miliar rupiah. ”Prabowo sempat ngomong, 'siapkan kamu sanggup Rp 200 miliar?' Rp500 saya siapkan, kata saya karena di belakang saya banyak didukung pengusaha-pengusaha muslim,” tutur La Nyalla.

Bagi La Nyalla, ucapan Prabowo kala itu hanyalah bercanda saja. Dia kaget ternyata syarat tersebut benar-benar diterapkan. ”Saya pikir main-main, ternyata ditagih betul Rp 40 miliar, saya bilang nanti. Saat itu juga saya sampaikan saya mau pasang fotonya bapak, Gerindra, cuma jangan tulis calon gubernur, tulisnya bakal calon. Saya pasang di Pacitan sampai desa foto Prabowo. Semua sudah tahu Prabowo mendukung La Nyalla,” beber La Nyalla. 

Dia melanjutkan cerita, Ketua DPD Gerindra Jatim Soepriyatno disebut La Nyalla meminta Rp 170 miliar kepada dirinya. Namun, La Nyalla menolak. ”Dia minta uang Rp 170 milyar. Langsung saya sampaikan kepada Daniel (pengusaha Tubagus Daniel Hidayat, bendahara La Nyalla saat mencoba mendapatkan rekom, Red) saya lebih baik bangun masjid, saya bilang. Biar yang mengganjal ini tanggung jawab,” ujarnya.

La Nyalla menerangkan, baru sanggup memberikan uang Rp 40 miliar, seusai pencalonannya di Pilkada Jawa Timur telah terdaftar di KPU. Namun, akhirnya dirinya bersikap untuk mengembalikan surat mandat Prabowo pada 20 Desember 2017. ”Saya kembalikan surat tugas. Padahal, saya sudah siapkan Rp 300 miliar, tapi apabila sudah selesai pencalonan saya sebagai calon gubernur, baru saya taruh duit di situ. Ini belum apa-apa sudah minta duit, ya kabur kita,” imbuhnya. 

La Nyalla juga menegaskan, dirinya telah memutuskan untuk tidak lagi menjadi kader Partai Gerindra. ”Ada yang tanya, 'apa saya masih mau di Gerindra?' Tidak, saya tidak akan mau lagi di Gerindra,” tandasnya.

Politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria membantah pernyataan La Nyalla  yang mengklaim dimintai mahar politik Rp40 miliar agar dicalonkan di Pilgub Jatim. ”Nggak ada itu. Kami sudah paham aturan, enggak ada mahar-mahar,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Riza menuturkan, rata-rata calon yang diusung Gerindra dalam pilkada 2018 "tidak punya uang" untuk maju. Contohnya, saat partainya mencalonkan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Menurut dia, Gerindra saat itu merogoh kocek Rp 62,5 miliar untuk mendukung pasangan Jokowi-Ahok. Ia juga mengambil contoh beberapa calon yang diusung dalam pilkada 2018. Riza menyebutkan beberapa nama, seperti Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purn) Sudrajat, yang diusung di Jawa Barat, serta Panglima Komando Strategis Cadangan TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal, Edy Rahmayadi. Keduanya diajukan Gerindra tanpa mahar politik tertentu. Malahan, kedua orang itu 'tidak punya uang' saat dicalonkan Gerindra. ”Tanya mereka (Sudrajat dan Edy, Red), ada uang (untuk maju, Red) nggak? Nggak ada,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Waketum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menuturkan, Prabowo sangat menghormati La Nyalla dan tahu persis perjuangan beliau, namun kondisinya memang harus diputuskan bersama dengan partai lain dan bukan karena uang. Dia menegaskan, tak ada pemerasan yang dilakukan Gerindra kepada bakal calon di pilkada, termasuk La Nyalla. ”Apalagi pemerasan, ya nggak lah. Saya tahu persis Pak La Nyalla orang yang sangat menghormati Pak Prabowo dan begitu juga sebaliknya,” ujarnya.

Diamini Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. ”Saya kira kalau dari Pak Prabowo tak ada ya itu. Saya tidak pernah mendengar dan juga menemukan bukti semacam itu ya,” kata Fadli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (11/1).

Menurut Fadli, jika La Nyalla ditanya kesiapannya menyediakan sejumlah uang untuk keperluan pencalonan di Jawa Timur, itu masih dimungkinkan karena untuk keperluannya sendiri. ”Itu digunakan untuk dirinya sendiri. Saya kira itu sangat mungkin, tentu logistik dalam sebuah pertarungan seperti pilkada sangat dibutuhkan. Berapa dana yang disiapkan. Kan belum tentu dananya dia. Bisa juga dari penggalangannya,” tuturnya.

Fadli meyakini, uang Rp 40 miliar yang dimaksud La Nyalla bukan untuk pribadi Prabowo, melainkan untuk keperluan pencalonan La Nyalla sendiri. Sebab untuk maju sebagai calon gubernur harus mempunyai dana yang dipersiapkan untuk keperluan logistik kampanye. ”Karena misalnya ada tiga puluh kabupaten, itu cukup besar. Untuk melakukan pertemuan, perjalanan, konsumsi, belum lagi untuk saksi-saksi di jumlah TPS, sangat besar, hitungan-hitungan itu pasti terkait dengan saksi, gerakan relawan. Jadi saya kira wajar. Itu kan bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan partai, tapi kepentingan dia sendiri,” tutur Fadli.

Kalau benar La Nyalla dimintakan uang untuk keperluan proses pencalonan, Wakil Ketua DPR RI itu menilai, itu hal wajar. ”Kalau disebut untuk saksi, saya kira juga wajar. Kita kan harus siapkan itu. Misalnya sekian ribu saksi di tiap TPS, mereka mencatat dan mereka yang jaga, mereka harus diberikan transportasi, konsumsi pada hari H. Atau sebelumnya, persiapan,” kata Fadli.

Perihal gagalnya La Nyalla diusung Partai Gerindra sebagai cagub di Pilkada Jatim, Fadli menegaskan, itu bukan lantaran mantan Ketua Umum PSSI tersebut dimintakan mahar. ”Saya kira itu miskomunikasi lah ya. Saya kira bisa diperdebatkan apa yang dimaksud. Mungkin saja itu komunikasi. Saya kira tak ada ya. Yang saya tahu, mungkin yang dimaksud meminta menyiapkan untuk persiapan saksi, bukan untuk Pak Prabowo,” tutupnya. (aen)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #Pilkada 

Berita Terkait

IKLAN