Rabu, 18 Juli 2018 12:36 WIB
bjb juli

Headline

Putusan MK Soal PT, Antara Kecewa dan Setuju

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID -Sejumlah partai politik (parpol) bereaksi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Ini terkait uji materi ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) sebesar 20 persen pada Pemilu 2019. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerindra menyatakan kecewa, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Demokrat serta PKS tidak mempemasalahkan. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon merasa sangat menyayangkan putusan MK yang dinilai tidak rasional. "Ya tentu kalau dari kami, Gerindra menyayangkan putusan MK. Ini tidak Rasional," tandasnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (11/1).

Menurut Wakil Ketua DPR RI itu, dengan adanya Pilkada Serentak 2018, maka semestinya tidak ada PT. Terlebih, acuan ambang batas sudah pernah dipakai pada Pilpres 2014. "Jadi sebenarnya dari sisi rasional, sulit untuk diterima," ucapnya.

Meski demikian, Fadli mengaku Gerindra mau tidak mau harus mentaati putusan MK tersebut.  "Karena tentu saja ini merupakan putusan MK, ya kami hargailah. Kalau kami di Gerindra ya siap dengan keputusan apapun dan kita tidak kaget dengan formasi yang ada sekarang," katanya.

Dia menambahkan, dengan adanya putusan MK tersebut sudah dapat diprediksi konfigurasi calon di Pilpres 2019. Ini karena pasangan calon yang maju harus memenuhi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014. "Saya kira akan ada dua atau tiga calon lah kalau dari konfigurasi yang memungkinkan untuk parpol. Mungkin saja bisa 4 atau 3 tapi yang saya lihat bisa saja dua," katanya lagi.

Diamini Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dia juga menilai putusan MK menunjukkan hilangnya kewarasan MK. Bagaimana mungkin hasil pemilu yang sudah digunakan untuk Pilpres 2014 kembali digunakan untuk Pilpres 2019. "Dalam hal pencalonan presiden, Pasal 222, MK seperti kehilangan keseimbangan, kehilangan kewarasan," ujarnya kepada wartawan, kemarin.

MK, lanjut Muzani, juga telah kehilangan rasionalitas, kesetaraan, dan kewarasan. "MK mengatakan pasal ini tidak kehilangan relevansi karena ini adalah undang-undang baru yang dihasilkan DPR periode 2014 dan disahkan 2017. Kalau itu tidak ada debat sama sekali," tutur dia.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai putusan MK tersebut selera partai penguasa. "Demokrat, PAN, dan PKS yang walk out (WO) itu kalaupun saya yakin dan lain-lain menurut saya itu adalah putusan selera kekuasaan," katanya.

Yandri menuding putusan MK sebagai bukti bahwa Presiden Jokowi melakukan segala cara untuk bisa menang dalam Pilpres 2019. Tidak hanya itu, dia juga melihat strategi Presiden Jokowi main dua kaki di Pilkada Serentak 2018. "Jadi jelas sekali putusan MK ini adalah putusan selera kekuasaan hari ini (kemarin, Red). Karena tidak ada pileg serentak sejatinya ya di bawah 20 persen, tapi karena sudah diputuskan artinya Pak Jokowi sudah dari sisi aturan. Dia pakai dari sisi pilkada mulai main dua kaki," tuturnya. 

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI itu juga heran dengan kewajiban verifikasi parpol oleh KPU. Dia heran lantaran belum mengetahui ada tidaknya dana untuk verifikasi parpol di KPU. Belum lagi dari sisi waktu yang dinilai sangat mepet. "Dengan putusan MK ini siasat dari KPU saya belum tahu siapa kalau semua diverifikasi dananya berapa triliun (rupiah, Red) lagi. Berapa waktu yang diperlukan dan berapa tenaga yang diperlukan," ucap anggota Komisi II DPR RI itu.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera menyatakan, keputusan MK harus dihormarti. Walaupun jauh dari harapan PKS. Dan keinginan banyak pegiat demokrasi yang berharap pasal itu dibatalkan. Meskipun putusan MK itu di luar harapan, PKS siap berkompetisi dalam Pilpres 2019.

Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan, langkah membangun koalisi dengan partai politik lain pun akan ditempuh PKS untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan capres dan cawapres dalam Pilpres 2019. "Tentu segera akan melakukan pemetaan koalisi dengan partai lain," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo juga memberikan tanggapannya terkait putusan MK yang menolak uji materi UU Pemilu itu. Dia menyatakan, sejak awal Partai Demokrat telah mempersiapkan diri dengan berbagai kemungkinan. "Terus terang kami tidak kaget dan tidak heran dan kami sudah menyiapkan," ujarnya.

Sehingga sejak awal, kata Roy, Demokrat telah mengambil sikap untuk tak mengumumkan posisi Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) menjadi presdien atau wakil presiden pada pilpres mendatang. "Makanya, sejak awal kami (Partai Demokrat, Red) dengan tagline AHY next leader, next leader itu tidak kita putuskan sekarang, mau dia 02 atau 01," ujarnya.

Menurut dia, Demokrat realistis dengan capaian yang dimilikinya. Partai Demokrat telah siap dengan verifikasi faktual sesuai UU Pemilu itu. Ia pun mewakili Demokrat juga tak ingin mempermasalahan keputusan MK. "Kalau pun orang mengatakan ada masalah, ya partai-partai kecil yang ada sekarang kok disamakan dengan partai besar, ya tidak apa-apa. Ibaratnya semua ujian, kadang-kadang yang sudah senior pun harus ujian lagi jadi no-problem," katanya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi putusan MK. Dia menyebut keputusan tentang ambang batas itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. "Iya itu sesuai yang diharapkan. Dengan demikian tentu mengapresiasi," ujarnya.

Ia juga menyebutkan, keputusan itu akan membuat dukungan partai koalisi kepada Presiden Jokowi semakin kuat. "Insya Allah makin kuat," jelas Menteri Perindustrian itu.

Senada juga diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali. Dia menyebutkan, sebagai anggota DPR yang menggodok regulasi itu memang hal tersebut yang diharapkan. "Ini membuktikan apa yang telah dirumuskan, bahwa ambang batas 20 persen pada 2014 itu sudah tepat. Kami berterima kasih, baik setuju atau tidak setuju MK sudah putus," katanya.

Wasekjen PPP Ahmad Baidowi menilai putusan MK sesuai dengan putusan sebelumnya. Pada putusan sebelumnya, MK memutuskan format Pemilu 2019 dilakukan serentak dan tidak menghapus ambang batas. "Itu menujukkan bahwa penyusunan UU pemilu sesuai dengan semangat putusan MK terdahulu," kata Awiek sapaan akrabnya saat dihubungi.

Dengan putusan ini, Awiek memprediksi pilpres tidak akan diikuti oleh banyak pasangan calon. Sebab, partai-partai politik diwajibkan berkoalisi mengusung calon presiden. "Jika mengacu pada konfigurasi hasil Pileg 2014, capres diprediksi tidak terlalu banyak karena parpol sudah berkumpul di satu poros koalisi," ujarnya, seraya menambahkan, putusan MK ini sekaligus menjadi apresiasi kepada parpol yang telah berkiprah pada Pemilu 2014.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengaku senang. Menurutnya, MK telah kukuh dengan argumentasinya. "Jadi kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada MK yang kukuh dengan argumentasinya untuk menetapkan PT yang sudah ditetapkan oleh DPR berdasarkan UUD," kata Romi dalam rilisnya kepada INDOPOS.

Dengan keputusan MK ini, kata Romi, maka parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres. "Artinya, tidak ada satupun partai di republik Indonesia ini yang bisa mengajukan calon presiden sendiri dan sudah pasti berkoalisi sehingga bisa saya prediksikan dengan peta survei ektabilitas yang sekarang ini, hanya akan ada kembali dua calon yaitu, yang telah diusung oleh PPP Pak Jokowi dengan sejauh ini Pak Prabowo yang kemungkinan akan maju lagi dan itu hanya akan mengulang kembali peta pertarungan 2014," katanya.

Keputusan ini, lanjut Romi, bukan hal yang baru yang sebelumnya pernah dilakukan gugatan PT dan hasilnya juga tidak berbeda. "Bahwa PT adalah cara kita untuk melakukan seleksi terhadap keinginan seluruh warga yang ingin maju sehingga memang itu diserahkan pada pembentuk UUD," tandasnya.

 

KPU Segera Rapat

MK melalui putusan yang dibacakan pada 11 Januari 2018 menolak pengujian Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold) yang dianggap para pemohon bertentangan dengan UUD 45.  Gugatan itu diajukan ke MK oleh Partai Idaman. "Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/1).

Adapun Pasal 222 itu mengatur parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres. Dalam dalil yang diajukan, Partai Idaman antara lain menilai pasal tersebut sudah kedaluarsa karena menggunakan hasil Pileg 2014 sebagai ambang batas Pilpres 2019. Partai Idaman juga menilai pasal tersebut tak relevan karena Pileg dan Pilpres 2019 digelar serentak. Selain itu, Partai Idaman juga menilai pasal tersebut diskriminatif karena menghalangi partai politik baru untuk mengajukan capres.

Namun, dengan ditolaknya uji materi yang diajukan Partai Idaman, ketentuan pasal tersebut tak berubah dan dinyatakan sah. Dalam pertimbangannya, MK menilai Presidential Threshold (PT) relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan PTpresiden yang terpilih nantinya bisa memiliki kekuatan di parlemen. MK juga menilai Pasal 222 tidak kadaluarsa karena merupakan UU baru yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2017, bukan UU lama yang digunakan untuk menggelar Pilpres 2014. MK juga menilai Pasal 222 tidak bersifat diskriminatif.

Ada dua hakim MK yang mengajukan disssenting opinion atau perbedaan pendapat terkait putusan MK terhadap uji materi Pasal 222, yakni Saldi Isra dan Suhartoyo.

Kedua hakim itu sepakat ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 itu dihapus.

Selain Partai Idaman, ada sejumlah pihak lain yang juga mengajukan uji materi Pasal 222 UU Pemilu. Mereka adalah Habiburokhman dengan nomor 44/PUU-XV/2017, Effendi Gazali dengan nomor 59/PUU-XV/2017, Hadar Nafis Gumay dengan nomor 71/PUU-XV/2017, serta Mas Soeroso dengan nomor 72/PUU-XV/2017.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, pihaknya akan segera merapatkan putusan tersebut. Putusan itu membuat jajarannya perlu melakukan penyesuaian jadwal. Apalagi, proses verifikasi vaktual yang dilakukan partai baru sudah berlangsung sejak lebih dahulu.

Dia menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu dikaji. Salah satunya menyangkut alokasi waktu. Apalagi, penetapan partai sendiri sudah akan disampaikan 17 Februari mendatang. ”Nanti kita hitung, yang jelas dia pasti membutuhkan jadwal baru,” katanya di Gedung MK, Jakarta.

Bagaimana kekuatan anggaran dan sumberdaya manusia (SDM)? Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, dari kedua aspek tersebut, dia optimistis tidak ada persoalan. Hanya, nanti dilakukan sejumlah penyesuaian. Satu-satunya hal yang menjadi keluhan KPU adalah lambatnya putusan tersebut dibacakan. ”Kenapa baru sekarang. Harusnya kalau jauh-jauh hari, di-verfak (Verifikasi factual, Red)-nya bisa bareng dengan kemarin,” tandasnya.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai putusan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. "Saya telah berpendapat bahwa Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden yang tetap dipertahankan MK itu sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan spirit konstitusi kita," ujarnya, Kamis (11/1).

Putusan tersebut, lanjut Yusril, berarti hanya partai atau gabungan partai yang dalam pemilu DPR lima tahun sebelumnya dapat mencalonkan pasangan presiden dan wapres, dengan jumlah kursi DPR minimum 20 persen atau perolehan suara sah secara nasional minimal 25 persen.

Sedangkan, lanjut Yusril, yang tidak memenuhi ambang batas itu tidak boleh mencalonkan pasangan presiden dan wapres. Segala argumen yang dikemukakan untuk menolak Pasal 222 UU Pemilu itu pupus sudah. MK tetap berpendirian soal ambang batas itu adalah kewenangan pembentuk UU yakni, Presiden dan DPR.

Ambang batas juga, menurut MK, tidak bertentangan dengan UUD 45. Walau Pemilu dimulai pada 2019 yang dilaksanakan serentak, MK berpendapat hasil Pemilu DPR lima tahun sebelumnya tetap valid dan tidak basi untuk dijadikan patokan ambang batas pencalonan presiden dan wapres lima tahun ke depan. "Maka semuanya saya serahkan kepada sejarah, apakah pendapat saya atau pendapat mayoritas hakim MK yang benar dalam hal ambang batas pencalonan presiden ini. Biarlah sejarah yang menjawabnya dengan suatu harapan. Generasi yang akan datang akan membaca data dan dokumen masa sekarang yang merekam semua perdebatan itu. Nanti akan menilainya dengan penuh kejujuran terhadap data sejarah yang kita tinggalkan," katanya.

Namun, Yusril menyadari, apapun juga kekecewaan terhadap putusan MK, baik putusan aklamasi maupun dissenting opinion, putusan itu berlaku final dan mengikat. Ruang berdebat mengenai PT kini berpindah menjadi wacana akademis saja. Secara hukum, masalah itu sudah selesai dan final.

Meski begitu Yusril mengatakan bahwa idealisme tetaplah harus ada dan terus diperjuangkan. Walau suatu ketika ia bisa kalah atau dikalahkan, namun kehidupan manusia dan peradaban akan terus berlanjut. "Orang-orang seperti saya, sudah biasa mengalami kekalahan berhadapan dengan pemegang otoritas, termasuk pula para hakim MK. Pikiran dan pendapat saya tidak selalu sama dengan pendapat orang lain. Hal itu saya anggap wajar saja," ujarnya lagi.  (aen/dil)

Peta Politik Pilpres 2019

Partai Pendukung Joko Widodo

  1. Partai NasDem : 36 kursi atau 6,4 persen
  2. Partai Golkar : 91 kursi atau 16,2 persen
  3. Partai Hanura : 16 kursi atau 2,9 persen
  4. Partai PPP : 39 kursi atau 7 persen

 

Partai Pendukung Prabowo Subianto

  1. Partai Gerindra : 73 kursi atau 13 persen

 

Belum Mendeklasikan Sikap

  1. Partai PKS : 40 kursi atau 7,1 persen (peluang ke Prabowo)
  2. Partai PAN : 48 kursi atau 8,6 persen (peluang ke Prabowo)
  3. Partai PKB : 47 kursi atau 8,4 persen (peluang ke Jokowi)
  4. Partai PDIP : 109 kursi atau 19,4 persen (peluang ke Jokowi)
  5. Partai Demokrat : 61 kursi atau 10,9 persen (masih abu-abu)

    Sikap Parpol Atas Putusan MK PT 20 Persen

    1. PKS : Hormati Putusan MK
    2. PPP : Dukung Putusan MK
    3. Gerindra : Kecewa Putusan MK
    4. PAN : Kecewa Putusan MK
    5. Demokrat : Tak Masalah Putusan MK
    6. Golkar : Setuju Putusan MK
    7. PKB : Belum Bersikap
    8. PDIP : Belum Bersikap
    9. NasDem : Belum Bersikap
    10. Hanura : Belum Bersikap


TOPIK BERITA TERKAIT: #pemilu-2019 

Berita Terkait

IKLAN