Sabtu, 15 Desember 2018 11:24 WIB

Headline

KPK Membongkar Persengkongkolan Menghalangi Penyidikan Setya Novanto

Redaktur:

MENUJU RUTAN-KPK menahan DR dr H Bimanesh Sutarjo SpPD KGH FINASIM tadi malam, (13/1).

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengambil langkah tegas terhadap dokter Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau, Jakarta DR dr H Bimanesh Sutarjo SpPD KGH FINASIM. Lembaga superbodi itu menahan ‘paksa’ tersangka dugaan obstruction of justice atau bersekongkol menghalangi penyidikan mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) tersebut. 

Bimanesh ditahan paksa setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam. Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Ginjal & Hipertensi itu dimintai keterangan soal kronologi perawatan Setnov di RS di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu. Saat hendak ditahan usai pemeriksaan itu, Bimanesh sempat menolak, sehingga KPK mengambil tindakan tegas. 

Hanya, Bimanesh enggan memberikan komentar ketika keluar dari gedung KPK pukul 22.40 WIB. Mengenakan rompi oranye, dia langsung naik ke kendaraan tahanan menuju Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama. Dia melewati kerumunan awak media yang menunggu di pelataran gedung 16 lantai tersebut. 

Juru Bicara KPK mengatakan, penahanan dilakukan untuk kebutuhan penyidikan. Hanya, Febri enggan menjelaskan detail perihal kepentingan itu. "Yang bersangkutan ditahan untuk 20 hari pertama," ujar mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. 

Di sisi lain, KPK menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan mantan pengacara Setnov, Fredrich Yunadi alias Fredi Junadi. Itu setelah advokat yang juga berstatus tersangka obstruction of justice tersebut tidak memenuhi panggilan KPK kemarin. "Kami akan bicarakan lebih lanjut apa tindakan KPK yang akan dilakukan," terangnya. 

Opsi pemanggilan paksa pun bakal menjadi alternatif KPK bila Fredrich kembali tidak memenuhi pemanggilan ulang nanti. Meski demikian, Febri berharap pengacara yang diduga mengatur skenario Setnov sakit di RS Medika Permata Hijau itu kooperatif sebelum upaya alternatif itu dilakukan. "KPK tetap menghargai proses internal di profesi (Fredrich, Red)," imbuh dia. 

Sementara itu, kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Refa mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat penundaan pemeriksaan itu ke KPK. Upaya itu dilakukan seiring proses sidang etik di tubuh Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang mau berlangsung dalam waktu dekat. "Kami yang mengajukan ke Peradi karena kan tadinya kami belum melihat adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan (Fredrich, Red)," katanya.

Sebelumnya, KPK pada Kamis (11/1) menggeledah kantor pengacara kontroversial tersebut di seberang Mal Gandaria City, Kebayoran Baru, Jakarta. Selain itu, KPK juga menggeledah rumah tersangka lain, yakni dokter Bimanesh Sutarjo di Apartemen Botanica Tower Simprug, Kebayoran Lama, Jaksel. Penggeledahan dilakukan secara paralel oleh dua tim sekaligus mulai pukul 10.00 WIB hingga petang.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, dari kantor Fredrich, tim mengangkut sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik seperti HP dan CD. Dari apartemen Bimanesh, tim KPK menyita laptop dan stempel yang berkaitan dengan kebutuhan pembuatan visum. ’’Semua dibawa untuk kepentingan penyidikan,’’ ujarnya.

Selain menggeledah, KPK juga memanggil seorang dokter RS Medika Permata Hijau, dr Michaela Chia Cahaya sebagai saksi. Namun, setelah diperiksa, dokter umum tersebut enggan memberikan keterangan. Dia diperiksa selama lebih dari delapan jam. Pemeriksaan tersebut terkait dengan kronologi kecelakaan yang dialami Setnov sehingga dibawa ke RS.

Di sisi lain, kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Refa, menuturkan bahwa KPK terkesan tebang pilih dalam penanganan kasus itu. Sebab, ada kasus-kasus yang antara penetapan dan pemanggilan tersangkanya bisa berjarak sangat lama. ’’Apakah karena ini kasus e-KTP mau diramaikan terus? Kok yang ecek-ecek ini ditangani cepat? Kami mencurigai apa sih yang membuat Pak Fredrich jadi tersangka?’’ ujarnya.

Dia meminta apabila ada pelanggaran etik pengacara, hal itu bisa dilaporkan ke Peradi. Sebab, Fredrich adalah anggota Peradi. Mengenai tindak hukum lanjutan seperti mengajukan praperadilan, dia menyatakan sedang mempelajarinya. ’’Tentu, Pak Fredrich siap menjalani. Tapi, tentu akan gunakan hak-haknya,’’ katanya.

Fredrich dan Bimanesh ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK lantaran disangka obstruction of justice KPK yang berupaya menangkap Setnov pada 16 November lalu. Penetapan tersangka advokat dan dokter dalam kasus obstruction of justice itu merupakan yang pertama dalam sejarah KPK. Fredrich ditengarai sebagai dalang di balik skenario perawatan Setnov di RS Medika Permata Hijau. Dari informasi yang dikumpulkan penyidik, pihak Setnov menyewa satu lantai kamar perawatan VIP.

Fredrich dan Bimanesh dijerat pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor. Sebelum keduanya, politikus Partai Golkar Markus Nari dijerat dengan pasal yang sama. Namun, tuduhan pasal itu merujuk pada menghalangi atau menghambat penanganan kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto dalam sidang. (tyo/c5)


TOPIK BERITA TERKAIT: #korupsi #setya-novanto 

Berita Terkait

Uang Suap Dibungkus Plastik Bandeng Presto

Nasional

Caleg Gerindra Kab Brebes Ditahan

Politik

Pemberantasan Korupsi karena Keterbukaan

Hukum

Idrus Bantah Terima Uang Suap

Hukum

KPK Telusuri Pemberi Uang ke Bupati Pakpak Bharat

Hukum

JC Johannes Ditolak, Ini Kata KPK

Headline

IKLAN