Minggu, 25 Februari 2018 04:28 WIB
Citra indah

Politik

KPU Formalitas Perpanjangan Pendaftaran Calon Pilkada 2018

Redaktur: Ali Rahman

INDOPOS.CO.ID - Langkah KPU memperpanjang masa pendaftaran paslon kepala daerah selama tiga hari (14-16 Januari) bagi daerah yang baru memiliki satu paslon perlu diapresiasi. Dengan perpanjangan itu, KPU berharap akan muncul kandidat lain yang akan ikut berkompetisi. Dengan begitu, masyarakat punya pilihan-pilihan alternatif dalam pilkada yang akan diselenggarakan.

"Namun, saya menilai bahwa perpanjangan itu tidak efektif sama sekali. Perpanjangan itu kelihatannya hanya formalitas dan simbolik saja. Apalagi, sejauh ini ada 19 pilkada yang memiliki satu paslon saja," ujar Saleh Partaonan Daulay, Wakil Sekjend DPP Partai Amanat Nasional (PAN) kepada INDOPOS, Minggu (14/1).

Ada beberapa alasan mengapa perpanjangan itu tidak efektif, beber Wakil Ketua Komisi IX DPR RI iti, pertama, aturan main dalam pilkada membolehkan adanya calon tunggal. Tercatat, dalam pilkada serentak yang lalu sudah pernah dilaksanakan satu paslon melawan kotak kosong. Kedua, karena aturan membolehkan, ada banyak paslon yang sengaja ingin ‘memborong’ semua parpol untuk menghindari munculnya kandidat lain. Ada keyakinan bahwa kalau maju lawan kotak kosong peluang menangnya jauh lebih besar. Sementara di lain pihak, kandidat lewat jalur independen persyaratannya cukup sulit dan agak berbelit sehingga banyak yang enggan menempuhnya.

Ketiga, sambung Saleh, kalaupun diperpanjang tiga hari, kelihatannya tidak mungkin ada kandidat baru yang muncul. Sebab, semua dukungan parpol sudah diberikan pada paslon yang ada dan telah didaftarkan di KPUD. Aturan menyebutkan bahwa parpol yang sudah mendukung dan mendaftarkan calonnya tidak boleh lagi menarik dukungannya. Lalu, darimana lagi paslon-paslon lain yang mau ikut pilkada dapat dukungan?

"Kalau memilih lewat jalur independen, sekali lagi, pasti berat. Rasanya mustahil ada kandidat yang mampu memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam 3 hari ini," tukasnya.

Menurutnya, kalau ada niat mau menyempurnakan sistem pilkada, perlu dilakukan dengan mengevaluasi seluruh aturan dan payung hukum yang ada. Ini sangat penting mengingat pilkada ke depan diarahkan untuk dilaksanakan secara serentak dalam satu kali pelaksanaan. Dengan begitu, kepala-kepala daerah yang dihasilkan adalah kepala daerah terbaik sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #Pilkada 2018 #Pilkada Serentak 

Berita Terkait

IKLAN