Senin, 16 Juli 2018 07:06 WIB
bjb juli

Nasional

Pengamat Ini Sebut Pengembalian Aset Negara Masih Kacau

Redaktur: Ali Rahman

Praktisi Hukum Pemulihan Aset Negara Paku Utama.

INDOPOS.CO.ID - Praktisi Hukum Pemulihan Aset Negara Paku Utama menilai, pemerintah belum sepenuhnya menjadikan kebijakan pemulihan aset tindak pidana sebagai sebuah kebijakan yang menyeluruh. Akibatnya, pelaksanaan pengembalian kerugian aset negara masih jalan ditempat.

Paku menjelaskan, hal tersebut terjadi lantaran para penegak hukum di Indonesia masih mengejar koruptor bukan aset negara. Seharusnya, kata dia, para penegak hukum lebih memprioritas bagaimana menyelamatkan aset negara. "Kita mau cari aset tapi dengan pendekatan kita cuman dapat gelasnya, sementara isi gelasnya kita nggak dapat," kata Paku di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/1).

Kemudian Paku memberi contoh dalam kasus Muhammad Nazarudin. Ia mengatakan, dalam putusannya, Nazarudin memiliki banyak Perseroan Terbatas (PT), tapi saat dilacak, nama pemilik yang ada di Kemenkum HAM bukan Nazarudin tapi orang lain.

Akibatnya, pemerintah tidak bisa merampas PT tersebut karena nama pemiliknya bukam Nazarudin dan pendekan yang dilakukan penegak hukum masih normatif dan konvensional. "Kita nggak bisa merampas asetnya dia, karena pendekatan kita masih normatif. Benar nggak ini punyanya dia sedangkan si koruptornya itu sudah mengupayakan bahwa nama dia nggak ada dalam perusahaan itu," katanya.

Yang kedua, dikatakan Paku, penegak masih fokus pada kerja-kerja yang sifatnya normatif. Misalnya, penegak hukum meminta data ke PPATK terkait aliran dana si koruptor padahal, si koruptornya tidak menggunakan perbankan normatif untuk transaksi. "Contohnya kasus Setya Novanto, dia kirim aset ke negara lain nggak pake bank tapi pake money changer, tapi di dalamnya ada margine jual beli," katanya.

Ditambahkan Paku, hal itu sebenarnya telah disadari oleh penegak hukum. Namun, yang menjadi kendala juga adalah keterbatasan anggaran untuk mengejar aset tersebut. "Sadar, cuman dikatakan dari Bappenas, pertama, anggarannya itu sedikit, misalnya kita mengejar kasus 400 miliar tapi cuman dikasih 500 juta sama pimpinan seminggu juga habis, apalagi kalau kita mau pake teknik-teknik seperti sofwhere-softwhere intelijen, forensik segala macam," pungkasnya. (jaa).


TOPIK BERITA TERKAIT: #aset-negara 

Berita Terkait

IKLAN