Minggu, 25 Februari 2018 12:38 WIB
Citra indah

Nusantara

Puluhan Saksi hanya Lihat Fotokopian SK Gubernur

Redaktur: Wahyu Sakti Awan

SIDANG: Empat terdakwa saat menjalani siding di PN Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Foto: INDRA BONAPARTE/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Kalau puluhan saksi menyatakan tidak pernah melihat SK Gubernur yang asli, maka kalau ada satu saksi yang mengatakan pernah melihat SK Gubernur yang asli, maka kemungkinan besar saksi berdusta. 

Hal itu disampaikan pengamat hukum pertanahan di Kalimantan Tengah (Kalteng) Suryansyah SH dalam menanggapi tiga kali mangkirnya saksi Admadsyah dari panggilan persidangan. 

Ahmadsyah sendiri saat diperiksa penyidik Polda Kalteng mengaku pernah melihat SK Gubernur yang asli itu, yakni SK Gubernur Kalteng Nomor DA.07/D.1.5/IV-1971 tanggal 26 April 1974. Padahal SK Gubernur itulah yang menjadikan dasar empat terdakwa menginput data lahan seluas sekitar 10 hektar di Jalan Padat Karya, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobaar) Kalteng ke dalam Sistem Aplikasi Barang dan Asset Daerah (Simbada) Pemkab Kobar.

"Kalau ada satu saksi menyatakan pernah melihat SK Gubernur asli maka kemungkinan besar bohong. Sebab puluhan saksi lainnya menyatakan hanya melihat fotokopian SK Gubernur itu," kata Suryansyah di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun, Selasa (16/1).

Admadsyah sendiri adalah mantan Kabag Tata Usaha Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Pemkab rintah Kotawaringin Barat (Kobar).

Dugaan dusta bertambah ketika saksi Ahmadsyah tiga kali mangkir dari panggilan pengadilan. Padahal ia penting didengarkan keterangannya sebagai saksi yang menyeret empat terdakwa pejabat Pemkab Kobar itu. 

Keempat terdakwa itu adalah Ahmad Yadi, Rosihan Pribadi, Lukmansyah, dan Mila Karmila. Keempatnya dijerat Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan lahan tanah. 

Keempat terdakwa sebelumnya dilaporkan ahli waris almarhum Brata Ruswanda yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut.

Para terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah memasukkan lahan tanah itu menjadi aset Pemkab Kobar  berdasarkan fotocopy SK Gubernur Kalimantan Tengah No.DA.07/D.I.5/IV-1971 tertanggal 26 April 1974 tentang pemberian hak atas tentang pemberian hak atas tanah negara bebas. 

Masih di PN Pangkalan Bun, mantan Kabag Hukum Distanak Pemkab Kobar Rusli Efendi yang hadir sebagai saksi menegaskan kalau dirinya tidak pernah melihat SK Gubernur yang asli, dan hanya pernah melihat fotokopian SK Gubernur itu. 

"Saya sudah di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Polda, dan kesaksian saya di pengadilan inidi bawah sumpah. Gak mungkin saya bohong," pungkas Rusli. (ind)


TOPIK BERITA TERKAIT: #PENGGELAPAN TANAH #Hukum 

Berita Terkait

Taylor Swift Lolos dari Sergapan Hukum

Indotainment

Uang dari Nazaruddin ke Jafar Disoal Jaksa

Hukum

IKLAN