Ironis, RI Kalah dari Tetangga

INDOPOS.CO.ID – Pernyataan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahwa selama tiga tahun program perekonomian pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mendapat rapor merah turut dibenarkan sejumlah pakar ekonomi.

Menurut Doktor Ilmu Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Enny Sri Hartati, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan dan tidak memenuhi target. Bahkan kalah dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara yang justru mengalami pertumbuhan pada 2017. ”Selama tiga tahun terakhir, kami mengevaluasi pertumbuhan ekonomi kita stagnan tidak lebih dari lima persen. Sementara negara tetangga sedang mengalami peningkatan. Malaysia, bahkan Vietnam sudah mencapai tujuh persen. Lalu disusul Singapura yang menembus lima persen yang selama ini tidak pernah mencapai angka tersebut,” katanya saat dihubungi INDOPOS, Rabu (17/1).

Menurut Enny, indikator lainnya yang juga penting untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara adalah kesejahteraan umum. Sayangnya untuk Indonesia hal ini mengalami penurunan. Meski pemerintah mengakui ada pengurangan dalam angka pengangguran terbuka dan penurunan angka kemiskinan pada September 2016-September 2017 sebesar 1,2 juta orang, namun nyatanya berdasar penelitian dirinya, justru tingkat kedalaman kemiskinan malah naik.

”Kalau tingkat kedalaman itu berarti orang yang miskin semakin meningkat yang pendekatannya kian jauh dari garis kemiskinan. Nah dugaan saya orang termiskin 10 persen terbawah justru semakin menurun pendapatannya. Yakni saat ini pendapatan rakyat di strata tersebut menembus angka Rp 380 ribu per bulan. Artinya dengan pendapatan Rp 12.500 mana bisa memenuhi 2.100 kalori untuk menjaga kesehatannya. Terlebih lagi, mereka juga jarang tersentuh oleh program sosial pemerintah,” tukasnya.

Baca Juga :

Laba Emiten Pakan Ternak Rontok

Lalu, untuk pengangguran terbuka, ucap Henny, memang turun, tapi pengangguran terselubungnya justru naik sekitar 15 persen. ”Itu kalau definisi dari ILO (organisasi buruh internasional, Red) termasuk pengangguran. Karena bekerja kurang dari 35 jam perminggu. Dan ini lah yang tidak dipantau oleh pemerintah,” cetusnya.

Kemudian dari sisi ketimpangan ekonomi, dalam tiga tahun terakhir, pemerintah juga dianggap luput untuk memantau kesejahteraan rakyat. ”Pemerintah menyatakan ketimpangan menurun, tapi yang menurun adalah 20 persen teratas, tapi tak ada perbaikan kesejahteraan di 40 persen ke bawah,” ucapnya.

Baca Juga :

Lantas apakah pemerintah bisa memperbaiki perekonomian dan mencapai target sesuai RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) disisa waktu pemerintah yang tinggal dua tahun ini? Peneliti dari lembaga Indef ini pun menyatakan sulit jika pemerintah tidak fokus dalam bekerja, khususnya masih adanya menteri yang rangkap jabatan. 

”Pertumbuhan ekonomi bisa ditopang dari banyakanya lapangan perkejaan, dan itu sebagian besar dari sektor perindustrian. Pada 2017 lalu saja belum memenuhi target, gimana saat ini sang menteri (Menperin Airlangga Hartarto, Red) malah merangkap jabatan (sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Red). Jadi saya meragukan peningkatan ekonomi di tahun ini,” tegasnya.

Terlebih lagi, lanjut Enny, gonjang-ganjing politik jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 bisa berdampak negatif terhadap kepercayaan investor. Namun, jika pemerintah dan partai politik justru bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk menembuhkan perekonomian rakyat, maka dirinya meyakini bisa menembus target pertumbuhan ekonomi lebih dari 5,4 persen. ”Jadi tahun politik ini dua muka, positif dan negatif yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian rakyat dan kepercayaan investor asing. Positif adalah kalau situasi politik aman akan memunculkan investor serta belanja politik langsung diarahkan ke industri rumah tangga,” ujarnya.

”Sayangnya, sisi negatifnya lebih banyak yakni, belanja lembaga nonprofit (parpol, Red). Dan calon kepala daerah justru lebih banyak elitis yakni, untuk lebih banyak branding personal, mulai dari iklan, konsultan politik, dan survei yang tidak terlalu banyak dampaknya terhadap industri rumah tangga,” pungkasnya.

Senada, Direktur Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menegaskan, indikator ekonomi di tangan para menteri ekonomi Jokowi banyak yang tidak sesuai dengan target  RPJMN 2015-2020. ”Ini artinya, pemerintah sudah bekerja, tapi hanya asal asalan saja karena tidak sesuai dengan target indikator,” ucapnya juga saat dihubungi INDOPOS.

Selain itu, motto Kabinet kerja Jokowi hanya pemanis di bibir saja untuk menutupi malesnya kabinet Jokowi untuk bekerja dengan serius. ”Pantesan di fokus untuk bekerja untuk infrastruktur, ternyata dari 245 proyek infrastruktur Jokowi, baru selesai lima buah selama tiga tahun pemerintah Jokowi,” cetusnya.

Jadi, dari sini saja sudah kelihatan bahwa Presiden Jokowi tidak serius untuk bekerja, hanya bisa ‘ngomong ngomong’ saja dipublik sambil bagi bagi sepeda. Ke depan, Jokowi masih punya waktu untuk membenahi sisi ekonomi sesuai dengan target RPJMN 2015-2020. ”Tapi itu menteri yang terkait perekonomiannya harus diganti dulu. Ini malah pergantian menteri diam-diam saja karena takut dikritik,” tukasnya.

Lalu, yang paling parah, lanjut Uchok adalah masalah utang. Rasio utang negeri ini sampai sebesar 28,9 persen. Ini, sudah sangat memberatkan keuangaan negara. ”Karena kalau tidak diantipasi, setiap tahun negara harus bayar utang dan bunga, setengahnya dari APBN. Dan rasio 28,9 persen ini, kita harus bayar utang dan bunga kepada asing. Kalau negara lain seperti Jepang, meskipun rasio tinggi, tapi negara yang berutang kepada rakyatnya,” tandasnya.

Sayangnya, Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi ketika dihubungi enggan berkomentar. ”Saya tak berkompeten. Coba hubungi menteri terkait, Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian,” jawabnya singkat.

Di tempat terpisah, Taufik Kurniawan, wakil ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan mengatakan, utang negara terus meningkat hingga tembus mencapai Rp 4.500 triliun per Januari 2018. Untuk menutup utang negara dengan angka yang cukup tinggi ini, Presiden Jokowi diminta untuk memanfaatkan tim ekonominya dengan baik. Tak hanya itu, tim eknomi pemerintah juga harus solid dalam menjalankan tugas mereka dalam memperbaiki ekonomi bangsa yang kian terpuruk dengan besarnya utang negara.

“Artinya, ke depan tim ekonomi pemerintah betul-betul harus lebih top lagi, lebih solid dan betul-betul memiliki misi yang bagaimana supaya hutang kita yang terus menerus berkembang ini bisa diatasi,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN).

Presiden Jokowi, sambung Taufik, harus benar-benar serius melihat masalah ini. Jangan sampai besaran utang ini menjadi beban pemerintah berkelanjutan. “Ini saya berharap, tim ekonomi Pak Jokowi harus betul-betul konsen, jangan sampai ini malah menjadi beban daripada pemerintahan,” tuturnya.

Meski utang negara kian membengkak, Taufik memberikan apresiasi buat Jokowi yang sudah fokus pada pembangunan infrastruktur. Tapi pembabgunan infrastruktur tersebut jangan sampai berimbas pada utang negara. “Pemerintah sudah bagus, sudah fokus pada infrastruktur tapi jangan sampai dibebani dengan utang negara, yang tentunya ini sangat berat buat rakyat,” tukasnya.

Untuk itu, Taufik menyarankan agar masalah utang ini dapat diselesaikan dengan memanfaatkan BUMN yang dimiliki oleh negara saat ini. “Tentunya ini tahan terobosan, bagaimana sisi yang lainnya adalah mengoptimalkan fungsi BUMN. Jangan sampai menjadi beban pada anak cucu kita,” tutup wakil rakyat asal Jawa Tengah itu.

Wakil Ketua DPR RI lainnya, Fadli Zon mengamini. Dia juga menilai pemerintahan Jokowi-JK gagal dalam menjalankan kebijakan di bidang pertanian sesuai dengan janji kampanye. Sesuai dengan janjinya, pemerintah menargetkan swasembada pada produk pangan, seperti padi, jagung dan kedelai. Namun, sejak Januari hingga September 2017 masih terjadi impor beras dan jagung masing-masing mencapai 198.560 ton dan 512.075 ton.

Karena itu, lanjut Fadli, keberhasilan dalam melakukan pembangunan tidak semata-mata ditentukan berapa ribu kilometer jalan tol yang berhasil dibangun, tapi juga lewat berapa jumlah orang miskin yang kini hidup sejahtera. Sebab, merujuk pada teori pembangunan, keberhasilan tersebut diukur dari tiga indikator, yakni, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

“Makanya berkali-kali saya mengingatkan agar pemerintah segera evaluasi kembali pembangunan infrastruktur yang telah mereka canangkan. Pemerintah harus mengubah haluan pembangunan dari berorientasi fisik menjadi lebih berorientasi kepada manusia atau yang biasa disebut people centered development,” paparnya kepada wartawan, kemarin.

Sepanjang 2017, kata politisi Partai Gerindra itu, pemerintah lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur, tapi abai dalam membangun manusia. Menurut Fadli, salah satunya bisa dilihat dari nasib para petani dan nelayan, yang notabene merupakan sektor ekonomi primer di Indonesia. “Nilai tukar petani (NTP) sepanjang 2017 saya catat stagnan. Bahkan NTP subsektor tanaman pangan dan perkebunan angkanya di bawah 100, menunjukkan hasil yang diperoleh petani dari kedua subsektor itu tak impas dengan biaya hidup mereka,” ujarnya.

Fadli menambahkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2017 melaporkan jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, secara geografis, ada 61,57 persen berada di kawasan perdesaan. Data juga menunjukkan, pada periode September-Maret 2017, indeks kedalaman kemiskinan tercatat mengalami kenaikan dari 1,74 menjadi 1,83 poin.

Kegagalan Terbesar Kemiskinan

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Yusuf Wibisono mengatakan, kegagalan terbesar pemerintahan Jokowi-JK terletak pada problem kemiskinan. Pemerintah bertekad mempersempit angka kemiskinan hingga di kisaran 7-8 persen. Namun, pada kenyataannya tidak sesuai ekspektasi. Angka kemiskinan masih bertengger di level 10 persen. ”Ini problem dan masalah terbesar pemerintah. Kemiskinan ini harus mendapat perhatian serius,” tutur Yusuf ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (17/1).

Penyebab kemiskinan itu, lanjut Yusuf, akibat ulah pemerintah sembrono mengambil dan mempraktikkan kebijakan yaitu, melakukan pencabutan subsidi tanpa skema kompensasi memadai. Tindakan itu memicu terjadinya ketidakseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Membuat daya saing dan kekuatan beli masyarakat tertekan. ”Karena diikuti ledakan harga kebutuhan bahan pokok,” ulasnya.

Kondisi itu ditambah dengan kebijakan belanja pemerintah atau stimulus fiskal kurang ampuh mendorong pertumbuhan inklusif. Alokasi belanja terlalu banyak mengucur pada infrastruktur. Itu juga terlalu fokus pada proyek infrastruktur berjangka panjang. Kondisi semakin sulit menyusul permintaan pasar global terhadap komoditas tertekan. Itu kemudian berefek pada tingkat penerimaan negara relatif seret dari sektor komoditas. ”Opsi menarik pinjaman dan celakanya dana itu masuk infrastruktur,” imbuhnya.

Karena itu, sambung Yusuf, harus dilakukan reformasi anggaran. Tanpa perombakan anggaran secara radikal, pemerintah tidak bakal bisa keluar dari jebakan utang. Nah, kebijakan afirmasi harus mulai dari reformasi perpajakan, tax ratio harus ditingkatkan menjadi 15 persen, kemudian dilanjut dengan reformas belanja. Subsidi mesti dilakukan dengan skema langsung (targeted subsidy) pada petani, nelayan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). ”Dan, pastikan belanja infrastruktur dengan fokus infrastruktur pertanian dan pedesaan,” tukas Yusuf.

Di sisi lain, pemerintah disarankan menggenjot industri manufaktur. Karena jangkar perekonomian itu berada di sektor industri manufaktur. Tidak hanya itu, industri manufaktur tidak sedikit menyarap tenaga kerja. Sayangnya, industri manufaktur tidak mengalami pertumbuhan secara signifikan. ”Yang menyedihkan Penteri Perindustrian (Menperin) tidak mengalami rotasi. Bagaimana mungkin pembantu presiden bisa fokus bekerja kalau tenaga dan pikiran terbelah,” tambah peneliti Indef Bhima Adinegara Yudhistira.

Reshuffle, kata dia, tidak lebih dari sekadar pencitraan. Konsolidasi kekuasan untuk memperkuat kuda-kuda menyongsong pesta demokrasi pada 2018 dengan puncak hajatan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun depan. Dengan melihat fakta reshuffle itu, Bhima tidak yakin ekonomi tahun ini bakal mengalami akselerasi pertumbuhan. ”Menperin rangkap jabatan itu tidak benar,” tandasnya.

Selanjutnya, sambung Bhima, pemerintah harus menggenjot pendapatan orang-orang di daerah. Karena hingga saat ini, pendapatan kerja di daerah masih sangat minimalis. Itu terjadi karena infrastruktur desa belum memadai. Betul, dana desa telah digulirkan secara masif. Namun harus diakui dana desa tidak serta merta menggairahkan ekonomi desa. ”Malah tidak sedikit kepala desa terjerat kasus korupsi. Kepala desa juga tidak kurang cakap dalam mengelola dana desa,” tegasnya. (dil/aen/far)

Komentar telah ditutup.