Banten Raya

DPRD Tanggapi Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Redaktur: Redjo Prahananda
DPRD Tanggapi Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah - Banten Raya

Foto : Image

INDOPOS.CO.ID  - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset daerah Pemerintah Provinsi Banten.

Mewakili fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Budi Prajogo menjelaskan, pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Secara umum, di dalam pengelolaan barang milik daerah ada beberapa permasalahan aset. Diantaranya, kurangnya tingkat akurasi nilai aset yang dikelola, ketidak jelasan status aset yang dikelola, kurang optimalnya penggunaan barang milik daerah, kurang optimalnya pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dalam rangka menghasilkan pendapatan daerah, serta meminimalisir terjadinya kerugian daerah.

"Masalah itu harus segera diatasi untuk meminimalisir kerugian daerah seperti lepasnya sebuah aset daerah, sejauh mana hal ini diatur dalam Raperda," papar Budi, Kamis (25/1).

Sementara itu, Iyan Setiawan, mewakili fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjelaskan, PDIP sependapat dengan Gubernur Banten Wahidin Halim jika pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting penyelenggaraan pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien.

"Karenanya, kami mengusulkan agar Raperda ini juga mampu menjawab pengelolaan situ, bangunan dan lahan milik pemerintah Provinsi Banten agar mendatangkan manfaat bagi masyarakat," paparnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S menjelaskan, sejauh ini dalam pengelolaan aset daerah atau barang milik daerah (BMD) pemerintah sudah menggunakan sistem simda BMD, untuk menggunakan peta sedang menggunakan peta digital.

"Dan untuk barang persediaan sekarang sudah melakukan aplikasi. Sebenarnya kita sudah menggunakan sistem IT," papar Nandy.

Menurutnya, lanjut Nandy sekarang yang diperlukan bukti kepemilikan terutama di lahan dan pemanfaatan lahannya. Dijelaskan Nandy, Perda ini nanti yang akan menjadi dasar hukum mengatur itu.

"Setelah Perda pengelolaan BMD ada, setelah itu dibuat pergub terkait sistem sewa menyewa dibuat zonasi, payungnya perda ini," paparnya.

Dalam Perda ini sendiri lanjut Nandy akan dibahas mulai dari siklus pengadaan barang milik daerah, inventarisasi, pemrliharaan, pemanfaatan, dan pengapusan.

"Saya rasa ini barang kali satu hal yang positif untuk pengolaan aset sehingga nanti kita siapkan pergub-pergub sehingga aset bisa dikelola dengan baik secara efektif dan efesien," tuturnya.(yas)

Berita Terkait

Megapolitan / Ibu Kota Ketergantungan Pangan dengan Daerah

Nasional / Separuh Lebih Anggota DPRD Surabaya Diisi Wajah Lama

Politik / Semua Sepakat Revisi UU Pemilu

Banten Raya / Tahun Depan, Jalan Provinsi Ditarget Mulus

Banten Raya / Ini Pesan Gubernur Banten saat Apel Kesiapan PTSL 2019

Megapolitan / Cawagub Syaikhu Jadwal Ulang Sowan Ketua DPRD DKI


Baca Juga !.