Soal Regulasi Taksi Online, Berikut Kata Pakar Transportasi

INDOPOS.CO.ID – Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Iskandar Abubakar mengatakan, regulasi tentang taksi online terus digalakkan agar tercipta atmosfer transportasi yang aman dan nyaman.

Menurut Iskandar yang juga seorang pakar transportasi ini, regulasi taksi online tak sekadar merujuk kepada implementasinya di lapangan yang diberlakukan awal Februari mendatang lewat Permenhub Nomor 108 tahun 2017, melainkan harus dengan undang-undang.

“Aturan yang digunakan untuk pengusaha taksi online ini tak sepenuhnya ada di UU. Soalnya mereka berkembang dari industri perseorangan,” ujarnya dalam diskusi terkait regulasi taksi online di Hotel Falatehan, Jakarta, Jumat (26/1) sore.

Menurutnya, untuk masuk ke dalam undang-undang maka harus berstatus perusahaan. Jika masih lingkup perseorangan, maka harus segera diatasi dan disesuaikan bagaimana UU bisa menaunginya.

“Pemerintah perlu mengambil langkah terhadap penyesuaian undang-undangnya. Harus didukung dengan aturan yang jelas agar tidak terjadi hal-hal yang jadi masalah di kemudian hari,” katanya.

Ditariknya lebih ke belakang, problem taksi online yang sekarang jadi polemik ini juga buntut dari ketidaktanggapan pemerintah dalam melihat perkembangannya.

Baca Juga :

“Taksi online ini kan sudah lama muncul. Nah mereka itu berkembang pesat, pemerintah kurang tanggap terhadap perkembangan ini. Akhirnya, baru tahun 2016 pemerintah sadar dan mau mengendalikannya bahkan menutup, tapi tidak bisa. Sampai di tahun 2017 terjadi beberapa kali perbaikan regulasi,” ceritanya. (rvn)

Komentar telah ditutup.