Nasional

Sinyal TNI Kian Jelas

Redaktur:
Sinyal TNI Kian Jelas - Nasional

SIMULASI-Sejumlah pasukan elite TNI dari Sat Gultor 81 Kopassus AD dan Denjaka AL memperagakan upaya penanggulangan teroris di Mamburungan, Tarakan, Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu.

INDOPOS.CO.ID - Usulan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlibat dalam memerangi aksi terorisme di dalam negeri kembali mengemuka. Bahkan, sinyal TNI akan ikut dalam penanggulangan aksi teror tersebut tampaknya semakin jelas. Pasalnya, keinginan alat negara yang berwenang menangani permasalahan keamanan itu didukung Komisi I DPR RI.

Namun, hingga kini belum terjadi kesepakatan antara para wakil rakyat, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk mendorong Panitia Khusus (Pansus) Terorisme memasukkan hal tersebut dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme. 

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis mengatakan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah berkirim surat ke DPR untuk meminta agar TNI diberikan peran aktif dalam menanggulangi aksi terorisme di Indonesia. 

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, aksi terorisme harus dilihat sebagai ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan negara. Menurutnya, terorisme tidak hanya dibatasi sebagai aksi kriminalitas semata. ”Jadi oleh karenanya pelibatan TNI dalam hal ini karena berkaitan dengan kedaulatan negara. Saya dan teman-teman Komisi I sepakat dengan hal itu,” ungkapnya usai rapat kerja (raker) antara Menhan dan Panglima TNI dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1). Raker itu membahas evaluasi kinerja 2017, program kerja 2018 serta realisasi anggaran 2017 Kemenhan dan TNI

Secara pribadi, Abdul juga sepakat dengan usulan Hadi agar TNI diberikan ruang untuk bisa menindak aksi terorisme di Indonesia. Ini tentu bergantung pada Pansus RUU Terorisme. Sehingga, Komisi I tak akan mendorong pansus untuk menerima usulan tersebut atau tidak. ”Tapi UU Terorisme pansusnya biar berjalan. Saya menghormati mereka. Saya tidak ingin gimana-gimana. Tapi kalau saya ditanya ketika terorisme, saya mengartikan sebagai kejahatan juga terhadap kedaulatan negara,” tandasnya.

Menhan Ryamizard Ryacudu memandang penanggulangan aksi terorisme yang melibatkan TNI harus didasarkan pada skala ancaman yakni, mengancam pertahanan dan kedaulatan negara. "Aksi terorisme berskala besar yang mengancam pertahanan dan kedaulatan negara perlu melibatkan TNI, tapi jika ancaman terorisme berskala kecil yang hanya mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditangani oleh polisi," ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (29/1).

Ryamizard mencontohkan, aksi terorisme yang dilakukan ISIS atau kelompok yang menyebut sebagai Negara Islam Irak dan Suriah sudah mengancam kedaulatan negara. Nah untuk mengantisipasi ancaman aksi terorisme tersebut, dibutuhkan kekuatan militer karena kelompok ISIS juga menggunakan peralatan militer di medan perang seperti tank dan bom.

"Melawan aksi terorisme dengan persenjataan tempur harus dilakukan oleh tentara," katanya.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, kemampuan yang ada pada TNI memiliki karakteristik untuk menangani masalah-masalah terkait dengan ancaman aksi teroris.  "Untuk itu, TNI juga bisa dilibatkan dalam kegiatan penanganan anti-terorisme. Sehingga saya berkirim surat untuk memohon bahwa TNI juga dilibatkan. Karena apa? Karena kemampuan TNI tadi," katanya kepada wartawan.

Dalam surat permohonan kepada Pansus RUU Terorisme, Hadi juga meminta agar judul 'Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme' diubah menjadi 'Penanggulangan Aksi Terorisme' serta mengubah definisi terorisme agar TNI bisa terlibat aktif menindak teroris.

Menurut dia, ada dua dimensi mengapa surat permohonan diajukan ke DPR. Pertama, TNI sesuai dengan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional, memiliki fungsi sebagai penangkal, penindak dan pemulih. Fungsi itu dijabarkan dalam tugas pokok adalah untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa. "Saya berkirim surat untuk memohon bahwa TNI juga dilibatkan, karena ada kemampuan. Meski demikian, dalam permohonan tersebut saya juga sampaikan supaya TNI juga bisa terlibat dalam kegiatan penanganan antiteroris," tuturnya.

Menurut Hadi, pandangan dari TNI bahwa teroris itu mengancam atau teroris itu adalah kejahatan terhadap negara, sehingga mengancam terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. "Saya memohon untuk judulnya diubah menjadi 'Penanggulangan Aksi Terorisme', itu dimensi yang pertama," katanya.

Dimensi berikutnya, sambung Hadi, adalah keputusan politik. ”Kami menunggu keputusan politik itu. Jadi, saya saat ini juga masih bergerak di dimensi saya sebagai TNI," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) tersebut.

Hadi enggan berandai-andai apabila usulannya tersebut ditolak fraksi-fraksi di DPR. "Itu adalah dimensi berbeda. Saya masih bergerak pada dimensi saya yang pertama," tutupnya.

Sebelumnya, DPR khususnya Pansus RUU Terorisme mengapresiasi adanya surat dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang meminta agar TNI diwadahi di dalam pemberantasan terorisme.

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii mengatakan, surat tersebut semakin menguatkan keberadaan TNI yang selama ini masih jadi perdebatan dalam pembahasan RUU tersebut. ”Memang di awal pembahasan RUU Terorisme sempat terjadi perdebatan untuk memasukkan TNI ke dalam operasi pemberantasan terorisme. Tapi saya meyakini terorisme sebagai sebuah fenomena yang tidak dipandang sebagai persoalan keamanan semata. Alasannya, pemberantasan terorisme memiliki spektrum yang luas,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Menurutnya, penanganan terorisme dibutuhkan berbagai pihak yang terdiri dari berbagai latar belakang keahlian. "Tidak ada perdebatan lagi tentang pelibatan TNI karena semua anggota Pansus sepakat untuk melibatkan TNI bukan lagi sebagai BKO (Bantuan Kendali Operasi)," ujarnya.

Meski demikian, lanjut Syafii, penyelesaian kejahatan terorisme tetap harus dalam koridor hukum. Dengan demikian kehadiran TNI dalam operasi pemberantasan terorisme ke depannya hanya berada di aspek penindakan. "Jadi nanti TNI hanya ditugaskan untuk menangkap dan kalau sudah ditangkap ya wajib diserahkan ke polisi untuk disidik dan dilanjutkan ke pengadilan," tegas Anggota Komisi III DPR RI ini.

Pendapat lainnya juga diutarakan Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Selaku anggota komisi yang bermitra dengan TNI ini, permintaan Panglima Hadi itu harus ditindaklanjuti agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Polri. ”Saya dukung permintaan panglima TNI itu, sehingga ke depannya perlu mensinergisasikan aturan tentang peran TNI dan Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang selama ini dinilai masih tumpang tindih. Karenanya, sejak awal saat dulu menjadi anggota Pansus Revisi UU Terorisme, saya mendorong peranan TNI diatur dalam revisi UU Terorisme agar sinergis dengan Polri,” katanya juga kepada INDOPOS.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, selama ini ada kesan di publik persoalan penanggulangan terorisme hanyalah kewenangan Polri. Padahal peran TNI juga diatur dalam Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Yaitu Pasal 7 ayat (1) yang mengatur bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 7 ayat (2) diatur kewenangan TNI melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (OMSP) yang di antaranya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata dan mengatasi aksi terorisme. (aen/dil)

 

 

Berita Terkait

Megapolitan / Gereja Katedral Jakarta Dijaga Ketat

Nasional / TNI Tambah Personel di Nduga

Megapolitan / Jihandak Menutup Aksi Penanggulangan Teroris

Megapolitan / TNI Berhasil Bebaskan Sandera dari Teroris

Nasional / Tindak Tegas Pengganggu Pemilu


Baca Juga !.