Minggu, 23 September 2018 01:43 WIB
pmk

Indobisnis

Bos Bitcoin Minta Aturan Jelas

Redaktur:

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID – Bank Indonesia (BI) melarang produk uang virtual (cryptocurrency) sebagai alat pembayaran dan instrumen investasi. Itu karena, alat pembayaran sah satu-satunya di Indonesia berupa rupiah. Di samping itu, cryptocurrency berpotensi melahirkan ketidakseimbangan (distorsi) di tengah masyarakat.

BI juga terus memberikan informasi dan mengimbau masyarakat untuk menghindari pemanfaatan cryptocurrency. Dikhawatirkan mata uang virtual dimanfaatkan sabagai sarana pencucian uang (money laundering), pendanaan terorisme atau transaksi ilegal bisa merugikan masyarakat.

Menanggapi itu, CEO Bitcoin Indonesia, Oscar Darmawan mengaku mendukung penuh langkah regulator (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan BI). Oscar sapaan akrab Oscar Darmawan sepakat dan tunduk kalau rupiah sebagai alat transaksi satu-satunya yang sah di Indonesia. ”Saya sebagai warga negara tentu sangat mematuhi aturan. Alat transaksi pembayaran sah hanya rupiah,” tutur Oscar ketika dihubungi di Jakarta, Senin (29/1).

Oscar berharap regulator untuk mengatur melalui aturan jelas. Kemudian mewajibkan pelaku cryptocurrency untuk melapor ke pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK). ”Harapan saya, seluruh industri bergerak di cryptocurrency diwajibkan menjadi pihak pelapor untuk PPATK,” harapnya.

Dengan kewajiban itu, kata Oscar, ekosistem crypto akan terkontrol. Terjaga dari tindakan liar yang bisa melahirkan distorsi di tengah masyarakat. Selain itu, lalulintas penjual dan pembeli cryptocurrency bisa dimonitor dengan terukur. ”Ekosistem crypto menjadi bersih dan pelaku-pelakunya terpantau,” ulas Oscar.

Sebaliknya, kalau cryptocurrency dilarang justru kontraproduktif. Monitoring terhadap lalulintas transaksi crypto akan sulit dan tidak terkontrol. Orang-orang terlibat dalam transaksi itu tidak terdeteksi dan cenderung liar. Karena itu, Bitcoin cukup sebagai aset digital saja.

Kala disinggung soal izin edar Bitcoin, Oscar mengatakan tidak perlu. Karena Bitcoin tidak masuk ranah yang diatur OJK. Di mana, lembaga jasa keuangan dengan produk investasi harus mengantongi izin regulator. ”Alasannya, Bitcoin bukan sistem pembayaran dan tidak bergerak di ranah pembayaran. Bukan lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk investasi. Jadi, sekali lagi Bitcoin cukup jadi aset digital saja,” tegasnya.

Di sisi lain, setelah melarang cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan investasi, BI tengah mengkaji penggunaan teknologi pencatatan transaksi terintegrasi modern (blockchain) dan kemungkinan menerbitkan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC) untuk transaksi pembayaran domestik. Di mana, kajian itu masih dalam tahap awal dengan mengkalkulasi dampak dan mitigasi risiko kalau kebijakan itu diterapkan. ”Ya, kajian harus matang,” tutur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Onny Widjanarko.

Onny menambahkan saat ini sejumlah Bank Sentral negara sedang mengkaji penggunaan blockchain dan mata uang digital bank sentral. Kajian BI kata Onny akan meliputi sektor tertentu akan difasilitasi penggunaan blockchain dan mata uang digital. Teknologi blockchain merupakan teknologi dasar dalam penggunaan mata uang digital. Mata uang virtual diterbitkan swasta seperti Bitcoin, Etherum dan Ripple juga menggunakan teknologi itu. ”Kami masih dalami kelebihan dan kekurangannya,” tegasnya. (far)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bitcoin 

Berita Terkait

IKLAN